Oleh : Gien Rizuka
Kita semua terpesona oleh AI (Artificial Intelligence). Diminta bikin gambar, menuliskan skripsi, sampai jadi teman curhat, semua bisa dilayani dan dijawab dalam sedetik oleh AI. Terlihat canggih, bersih, dan tidak berwujud, namun dibalik layar, AI adalah mesin yang amat haus, haus listrik dan yang paling bahaya, haus akan air bersih.
AI tidak hidup di awan. Ia tinggal di gedung raksasa yang disebut pusat data, berisi puluhan ribu server yang aktif 24 jam nonstop. Server tersebut menghasilkan panas yang sangat luar biasa, dan untuk mendinginkannya, membutuhkan air bersih dalam jumlah yang tidak masuk akal.
Riset internasional menyebut, 10 sampai 50 kali tanya jawab ke ChatGPT saja bisa menghabiskan 500 ml air bersih, setara dengan satu botol air minum untuk beberapa pertanyaan. Untuk menguji satu model besar seperti GPT-3 saja, diperlukan 5,4 juta liter air, sama dengan kebutuhan minum ribuan orang selama setahun.
Ini menjadi ironi besar memang. Di banyak wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat, warga masih harus antre air saat musim kemarau, namun justru di belahan dunia lain, air bersih diuapkan untuk dijadikan pendingin mesin AI. Rakyat disuruh hemat air, sementara pusat data di Amerika, Singapura, dan sebentar lagi menyusul di Indonesia menyedot air untuk kepentingan industri teknologi.
Lebih bahayanya lagi, data center sering dapat izin dibangun di wilayah yang sumber airnya terbatas. Mereka tega merebut air tanah dari warga. Air yang seharusnya untuk minum, mandi, dan sawah, diubah jadi pendingin server. Warga dapat krisis, sementara perusahaan dapat untung besar dari sewa komputasi AI yang tarifnya sangat fantastis.
Sedangkan air merupakan sumber pokok publik dan hak dasar manusia. Namun ketika logika kapitalisme menjadi fondasi di sektor digital, inilah yang akan kita rasakan. Air diubah menjadi komoditas gratis bagi korporasi raksasa. Mereka melakukan privatisasi keuntungan dan mensosialisasikan kerugian. Keuntungan triliunan rupiah dari sewa chip AI dinikmati oleh segelintir pemilik modal seperti Microsoft, Google, dan Amazon, sementara biaya ekologinya berupa kekeringan sumur warga, krisis air tanah, dan tagihan listrik yang naik, ditanggung oleh rakyat. Negara seolah hanya menjadi tukang stempel izin, bukan pelindung sumber daya kehidupan.
Memang, kemajuan teknologi tidak bisa dihentikan, namun juga tidak boleh beroperasi tanpa kendali. Jika kecanggihan AI harus dibayar dengan langkanya air bersih, maka ada yang salah dalam cara kita mengelolanya.
Di sinilah negara mesti hadir dengan membawa aturan tegas. Saat ini pintu investasi data center dibuka lebar, tapi aturan batas pemakaian airnya masihlah bias. Pemerintah wajib menetapkan batas maksimum penggunaan air, melaporkan secara berkala berapa banyak air yang telah dikonsumsi serta memberi sanksi tegas, termasuk mencabut izin jika perusahaan memboroskan air.
Teknologi tidak boleh merusak sumber kehidupan. Negara mesti mewajibkan semua pusat data terbaru memakai pendingin yang tidak bergantung pada air bersih, seperti pendingin udara atau sistem daur ulang air tertutup yang airnya itu hanya berputar di tempat, tanpa harus terbuang. Pembangunannya pun mesti dilarang keras di wilayah yang sedang mengalami krisis air.
Begitu pun prinsip keadilan harus ditegakkan dalam perihal ini. Jika masyarakat diminta hemat air kala datang krisis, perusahaan pun harus demikian menaatinya. Keuntungan perusahaan tidak boleh berbanding lurus dengan kekeringan warga. Sebagian keuntungan harus dialokasikan untuk pengelolaan dan pemulihan sumber air di lokasi berdirinya data center tersebut.
Hingga pada akhirnya, kemajuan sejati bukan soal siapa yang paling canggih, melainkan siapa yang paling bijaksana. Jangan sampai kita menciptakan kecerdasan buatan yang super pintar, tapi mematikan sumber kecerdasan alamiah kita untuk bertahan hidup.
