Dartem
Di kota Makassar hingga daerah lain di Sulawesi Selatan , antrean pengisian bahan bakar minyak tidak terkendali, baik di SPBU maupun di pertamini. Agar mobilitas berkurang, pembelajaran dilakukan secara daring, begitupun dengan pegawai. Apa yang sebenarnya terjadi dengan krisis BBM di wilayah ini? kompas.id (14 Sep 2026)
Selama sepekan terakhir, antrean BBM khususnya Pertalite dan Biosolar tidak mengenal waktu selama sepekan terakhir ini.
Antrean panjang hingga ratusan bahkan hingga beberapa kilometer terjadi. Pengendara mengantre sejak dini hari, malam, atau siang hari.
Fahmi (47) adalah salah satu dari pengendara yang mengantri sejak dini hingga malam atau siang hari untuk mendapatkan Pertalite di SPBU Tamalanrea, Kota Makassar.
Kelompok mahasiswa, ojek online (ojol), hingga organisasi masyarakat (ormas) melakukan demo akibat kelangkaan LPG 3 kg di Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Fenomena tersebut diatas bukti negara lalai dalam mengurusi urusan rakyat. BBM dan LPG adalah kebutuhan dasar yang harus selalu ada dan mudah diakses. Itulah seharusnya yang harus dilakukan negara dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Namun sayang, fakta justru menunjukkan sebaliknya. Rakyat berjibaku sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup termasuk rela mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Padahal memberi subsidi BBM
dan LPG sebenarnya bukan solusi yang tepat. Itu hanya solusi pragmatis yang disodorkan pemerintah dan akan menimbulkan masalah baru.
Semua itu berawal dari sebuah paradigma kapitalisme sekuler. Tata kelola yang kapitalistik menjadikan sumber daya alam bebas diprivatisasi oleh segelintir orang. Akibatnya, rakyat terkena imbasnya, yaitu dengan mahalnya berbagai kebutuhan dasar termasuk BBM dan LPG. Padahal seharusnya rakyatlah yang harus menikmati BBM murah dan juga LPG murah. Namun, ketika semua itu beralih menjadi milik segelintir orang, maka kesejahteraan rakyat hanya ilusi. Semua itu terjadi akibat pelanggaran syariat dalam mengelola SDA oleh negara.
Disisi lain, aktifitas ekonomi pun terhambat dengan adanya kelangkaan BBM dan LPG. Begitu pula dengan aktivitas pendidikan dan produktivitas masyarakat. Sebuah kesalahan tata kelola yang sistematis menyebabkan kesengsaraan secara menyeluruh. Sementara itu, para oligarki bisa hidup sejahtera dan kaya-raya. Lantas, dimana keadilan yang seharusnya menjadi hak seluruh rakyat?
Sungguh ironis, ketika negeri ini adalah negeri yang kaya sumberdaya alam, namun rakyatnya hidup jauh dari kata sejahtera.
Oleh karena itu, untuk merubah keadaan yang semakin memburuk, harus ada sistem pengganti yaitu Islam. Islam adalah mabda, bukan sekedar agama yang mengatur urusan ibadah saja. Namun lebih dari itu, Islam adalah aturan hidup bagi seluruh manusia agar selamat dunia akhirat.
Dalam konsep Islam, ada aturan dalam mengelola sumberdaya alam termasuk BBM dan LPG. Negara dalam Islam berfungsi sebagai pengurus urusan rakyat bukan sebagai regulator semata. Negara berperan dalam menyediakan berbagai kebutuhan rakyat seperti halnya BBM dan LPG.
Tentang harta, Islam sudah mengatur harta kepemilikan menjadi tiga, yaitu kepemilikan umum, kepemilikan individu dan kepemimpinan negara. Harta kepemilikan umum tidak boleh di kelola oleh individu maupun kelompok. Tapi dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat. Khalifah atau kepala negara akan memberikan pelayanan kepada rakyat secara adil dan merata. Tidak ada perbedaan harga antara penduduk di wilayah satu dengan wilayah lainnya. Negara dalam Islam tidak boleh berbisnis dengan rakyat, yang ada adalah mengurus dengan landasan akidah Islam dan hanya mengharap ridho Allah SWT.
Oleh sebab itu, tidak akan terjadi kelangkaan atau mahalnya harga BBM dan LPG.
Sumberdaya alam yang besar itu akan cukup jika dikelola sesuai syariat Islam. Karena syariat itulah yang menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan manusia. Jika syariat dilanggar, maka kehidupan akan carut marut, sebaliknya jika syariat Islam di jalankan maka kehidupan akan sejahtera.
Subsidi energi tidak cukup dan tidak akan menyelesaikan masalah. Solusinya adalah dengan pengelolaan SDA sesuai syariat yang dilakukan oleh negara. Menjadikan sumberdaya alam itu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Memberikan kemudahan kepada seluruh rakyat untuk mendapatkan BBM dan LPG. Memang begitulah seharusnya kewajiban negara, itulah bentuk ri'ayah yang dilakukan negara Islam.
Untuk itulah pentingnya adanya perubahan kearah penerapan syariat Islam secara kaffah. Syariat Islam tidak akan bisa diterapkan tanpa adanya institusi negara KHILAFAH. Ketika sekarang KHILAFAH belum tegak, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai muslim untuk memperjuangkannya. Harus ada sekelompok orang yang mendakwahkan Islam secara kaffah.
Berjuang dengan cara berdakwah kepada umat agar memahami bahwa Islam adalah solusi tuntas seluruh problematika kehidupan termasuk kelangkaan BBM dan LPG. Semoga umat semakin tersadarkan dan mau ikut berjuang bersama dengan kelompok dakwah Islam ideologi. Sehingga penerapan Islam semakin dirindukan umat dan bisa kembali berjaya memimpin dunia, Aamiin
Wallahu a'lam bishawab