Oleh: Umi Rokayah
Pendidik generasi
Ada sebuah pertanyaan sederhana yang sebenarnya menyimpan persoalan ekonomi yang cukup besar: kapan sebuah negara mampu membayar seseorang Rp700.000 hanya untuk mengupas satu kilogram bawang?
Sekilas, angka tersebut terdengar tidak masuk akal. Di Indonesia, pekerjaan mengupas bawang umumnya dihargai berdasarkan jumlah kilogram atau waktu kerja dengan nilai yang jauh lebih rendah. Karena itu, ketika muncul angka Rp700.000 per kilogram, kita tidak cukup hanya melihat nominalnya. Kita harus bertanya: apakah masyarakat benar-benar semakin sejahtera, atau justru nilai uang yang semakin kehilangan daya beli?
Dalam ilmu ekonomi, besarnya upah berkaitan erat dengan produktivitas tenaga kerja, kondisi pasar, harga barang, dan nilai mata uang. Jika seorang pekerja mendapatkan Rp700.000 untuk mengupas satu kilogram bawang, maka biaya tenaga kerja untuk produk tersebut sudah sangat besar. Agar usaha tetap memperoleh keuntungan, harga bawang yang telah dikupas tentu harus dijual jauh lebih mahal.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih luas: ekonomi seperti apa yang mampu menopang biaya tenaga kerja sebesar itu?
Hiperinflasi: Angka Besar, Daya Beli Kecil
Kemungkinan pertama adalah terjadinya inflasi yang sangat tinggi atau bahkan hiperinflasi.
Dalam kondisi hiperinflasi, harga barang meningkat dengan sangat cepat sementara nilai mata uang mengalami penurunan drastis. Pendapatan masyarakat mungkin terlihat besar jika hanya dilihat dari angka nominalnya. Namun, ketika digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, uang tersebut ternyata memiliki daya beli yang sangat kecil.
Artinya, seseorang bisa saja menerima upah ratusan ribu atau jutaan rupiah, tetapi uang tersebut belum tentu membuat kehidupannya lebih sejahtera.
Sejarah telah menunjukkan bahwa nominal uang yang sangat besar tidak selalu berarti kemakmuran. Beberapa negara pernah mengalami kondisi ketika masyarakat harus membawa uang dalam jumlah besar hanya untuk membeli kebutuhan pokok.
Dalam keadaan seperti itu, upah yang tinggi secara nominal justru menjadi tanda adanya persoalan serius dalam perekonomian. Tabungan masyarakat kehilangan nilai, harga barang berubah cepat, dan kepercayaan terhadap mata uang nasional menurun.
Karena itu, apabila suatu hari upah mengupas bawang mencapai Rp700.000 per kilogram akibat inflasi yang tidak terkendali, angka tersebut bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Yang harus dilihat adalah berapa banyak kebutuhan hidup yang dapat dibeli dengan upah tersebut.
Produktivitas Tinggi: Apakah Bisa Menjadi Tanda Kemakmuran?
Kemungkinan kedua adalah kondisi ekonomi yang benar-benar sangat maju.
Bayangkan sebuah negara dengan teknologi yang berkembang luar biasa. Hampir seluruh pekerjaan berat dilakukan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Produktivitas tenaga kerja menjadi sangat tinggi sehingga pekerjaan yang masih membutuhkan tenaga manusia menjadi sesuatu yang langka.
Dalam kondisi tersebut, pekerja manusia bisa mendapatkan upah yang sangat tinggi karena tenaga mereka memiliki nilai ekonomi yang besar.
Jika mengupas satu kilogram bawang hanya membutuhkan beberapa menit karena pekerja memiliki keterampilan dan teknologi pendukung yang sangat baik, bukan mustahil biaya tenaga kerjanya menjadi mahal.
Namun, untuk mencapai kondisi tersebut, sebuah negara harus memiliki produktivitas yang sangat tinggi, teknologi maju, pendidikan berkualitas, infrastruktur kuat, serta dunia usaha yang mampu menciptakan nilai tambah besar.
Dengan kata lain, upah tinggi yang sehat harus dibangun dari produktivitas tinggi, bukan sekadar menaikkan angka gaji.
Upah Tinggi Tidak Selalu Berarti Rakyat Sejahtera
Kesalahan yang sering terjadi dalam melihat kesejahteraan adalah hanya membandingkan angka pendapatan.
Seseorang dengan penghasilan Rp10 juta per bulan belum tentu lebih sejahtera daripada seseorang yang berpenghasilan Rp5 juta. Semuanya bergantung pada harga kebutuhan hidup, biaya tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, serta daya beli uang tersebut.
Hal yang sama berlaku pada upah mengupas bawang.
Rp700.000 per kilogram memang terdengar sangat besar. Namun, jika harga kebutuhan pokok juga meningkat berkali-kali lipat, maka upah tersebut tidak otomatis mencerminkan kesejahteraan.
Karena itu, ukuran yang lebih penting bukan sekadar upah nominal, tetapi upah riil, yaitu seberapa besar kemampuan pendapatan tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Ketika Kebijakan Tidak Sesuai dengan Produktivitas
Kemungkinan lain adalah adanya kebijakan yang menetapkan upah terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan usaha.
Pada dasarnya, perlindungan terhadap pekerja merupakan hal yang penting. Pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang layak dan manusiawi. Namun, kebijakan pengupahan juga perlu mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan dunia usaha.
Jika biaya tenaga kerja jauh lebih tinggi daripada nilai ekonomi yang dihasilkan, pengusaha akan mencari alternatif. Mereka mungkin mengurangi tenaga kerja, menggunakan mesin, menaikkan harga produk, atau bahkan menghentikan usahanya.
Akibatnya, kebijakan yang awalnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja justru dapat menimbulkan persoalan baru berupa pengangguran dan meningkatnya harga barang.
Karena itu, kebijakan upah harus menemukan keseimbangan antara kepentingan pekerja, kemampuan pengusaha, dan kondisi perekonomian secara keseluruhan.
Yang Harus Dikejar Adalah Kesejahteraan Riil
Pada akhirnya, pertanyaan tentang upah Rp700.000 per kilogram bukan hanya persoalan bawang. Ini adalah gambaran tentang bagaimana kita memahami ekonomi.
Kita tidak seharusnya hanya mengejar angka pendapatan yang semakin besar. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan kualitas hidup.
Upah yang tinggi akan menjadi kabar baik apabila lahir dari produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Sebaliknya, upah yang tinggi karena nilai uang jatuh justru dapat menjadi tanda adanya masalah ekonomi.
Maka, jika suatu hari kita mendengar bahwa seorang pekerja mendapatkan Rp700.000 untuk mengupas satu kilogram bawang, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa masyarakat sudah makmur.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Rp700.000 itu sebenarnya bisa membeli apa?”
Sebab pada akhirnya, kesejahteraan bukan ditentukan oleh banyaknya angka yang tertulis di dalam uang, tetapi oleh seberapa besar nilai dan daya beli uang tersebut bagi kehidupan masyarakat.
Wallahu alam bishowab
