Tahun Ajaran Baru, Beban Pendidikan Kian Berat

Oleh Wanti Ummu Nazba

Muslimah Peduli Umat

Nusantaranews.net, "Sekolah kini serasa investasi bernilai miliaran." Ini adalah salah satu ungkapan yang cocok untuk kondisi biaya pendidikan saat ini. Setiap datangnya tahun ajaran baru, banyak orang tua di berbagai daerah di Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan yang sama. 

Mereka kesulitan mendapatkan sekolah yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau bagi putra-putrinya. Di sisi lain, persoalan pemerataan pendidikan juga masih menjadi tantangan, sementara biaya pendidikan terus mengalami kenaikan.

Mengutip laporan Bloomberg Technoz, sejumlah orang tua mengungkapkan perjuangan mereka dalam menyekolahkan anak pada tahun ajaran 2025/2026. Salah satu penyebabnya adalah biaya masuk sekolah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Seorang wali murid bernama Tina mengaku keberatan dengan biaya pendaftaran anaknya di sebuah SMP swasta yang makin mahal. Meskipun ia dan suaminya sama-sama bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR), berbagai kebutuhan lain seperti cicilan rumah dan kendaraan membuat biaya pendidikan menjadi beban yang tidak ringan.

"Berat sekali. Walaupun saya dan suami sama-sama bekerja, biaya yang harus kami keluarkan untuk masuk SMP swasta di wilayah Depok bisa lebih dari Rp10 juta," ujarnya kepada Bloomberg Technoz pada Kamis (10/7/2025).

Dalam sistem kapitalis, pendidikan dipandang sebagai sektor yang dapat dikomersialkan sehingga penyelenggaraannya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara.

Akibatnya, masyarakat harus menanggung beban biaya pendidikan yang makin besar. Negara lebih berperan sebagai regulator daripada pengurus yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat. 

Berbagai persoalan, seperti praktik penjualan seragam di sekolah meskipun telah diatur, dinilai belum ditangani secara tegas. Keluhan masyarakat mengenai pemerataan akses dan kualitas pendidikan juga menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan di berbagai daerah belum sepenuhnya setara.

Selain itu, menurut pandangan ini, negara belum mampu menyediakan pendidikan yang gratis, berkualitas, dan merata karena sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik tidak dikelola secara optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Negara berkewajiban mengurus seluruh kebutuhan rakyat, termasuk menyediakan layanan pendidikan yang mudah diakses, berkualitas, dan merata di seluruh wilayah.

Dalam konsep negara Islam, negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan secara optimal sehingga setiap individu memperoleh hak yang sama tanpa adanya kesenjangan kualitas antardaerah.

Pembiayaan pendidikan diambil dari Baitul Mal, khususnya pos kepemilikan umum, sehingga layanan pendidikan dapat diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang ekonomi.

Wallahu a'lam