SD Negeri Minim Murid, Dampak Kapitalisasi Pendidikan

Oleh Sriyanti

Ibu Rumah Tangga, Pegiat Literasi

 

Tahun ajaran baru 2025/2026 telah tiba. Namun memasuki masa awal pembelajaran tersebut, beberapa sekolah dasar negeri (SDN) di daerah-daerah seperti: Jawa, Sumatra, dan Kalimantan, minim mendapatkan murid baru untuk kelas satu. Seperti yang dialami SDN Purwoyoso 01 Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang hanya mendapatkan 3 siswa kelas 1. Meski demikian, sekolah tersebut tetap mengadakan dan memberikan materi MPLS sebagaimana mestinya, bahkan menghadirkan badut sebagai maskot agar acara meriah. Kurangnya murid baru ini juga terjadi di Jawa Timur, setidaknya ada 3 sekolah dasar negeri di Kabupaten Blitar yang tidak mempunyai siswa baru untuk kelas awal, yakni di SDN Kalimanis 4, SDN Ringinrejo, dan SDN Sumbuloto 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Agus Susanto, mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji penyebab tidak adanya siswa ini. (cnnindonesia.com, 15/07/2026)

 

Fenomena SD Negeri yang kekurangan murid baru di berbagai wilayah memang tidak terjadi di tahun ajaran baru saat ini saja. Beberapa tahun sebelumnya pun terjadi kondisi serupa. Kondisi tersebut seharusnya menjadi evaluasi bagi dunia pendidikan khususnya sekolah dasar. Jika dicermati lebih mendalam, minimnya siswa baru untuk SDN tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perubahan struktur demografi (penduduk menua) yang terjadi karena program pemerintah yang menyebabkan turunnya angka kelahiran. Kegagalan kebijakan ekonomi membuat biaya hidup semakin tinggi, kesejahteraan pun sulit diraih sehingga tidak sedikit pasangan muda yang berpikir enggan mempunyai anak. Penyebab lain adalah adanya kesenjangan pendapatan antara desa dan kota menyebabkan maraknya urbanisasi hingga orang tua yang sukses di kota lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta.

 

Selain itu juga adanya preferensi masyarakat dalam menyekolahkan putra-putrinya. Orang tua saat ini cenderung memilih sekolah yang mengajarkan agama seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ataupun pondok pesantren dengan biaya yang mahal, dikarenakan kekhawatiran besar terhadap generasi hari ini. Para orang tua merasa bahwa anak mereka akan lebih aman serta terhindar dari berbagai kerusakan moral hingga tindakan kriminal yang terjadi di sekolah. Meski nyatanya tidak semulus demikian, karena kerusakan dunia pendidikan saat ini sejatinya disebabkan oleh penerapan sistem sekuler liberal.

 

Denikianlah, orang tua rela mengeluarkan biaya mahal demi mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Karena saat ini banyak sekolah negeri yang dianggap kurang memperhatikan kualitas pendidikan dengan sarana prasarana dan fasilitas yang seadanya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan para orang tua, sehingga kepercayaan mereka terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan dari pemerintah pun memudar  karena kualitasnya yang dianggap minim. Mereka pun akhirnya lebih memilih sekolah yang disediakan pihak swasta, dari sini kapitalisasi dunia pendidikan sudah mulai tampak jelas.

 

Kesadaran masyarakat akan kualitas pendidikan merupakan faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Tapi untuk bisa mendapatkannya, para orang tua harus membayarnya dengan mahal hingga memaksakan mencari pinjaman. Dalam sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini, hakikat dan fungsi pendidikan tidak lagi diperhatikan karena hanya berorientasi pada materi atau keuntungan, sehingga pendidikan pun menjadi salah satu target kapitalisasi. Sektor ini dijadikan lahan bisnis, bukan sebagai kewajiban negara pada rakyatnya. Biayanya pun menjadi mahal karena diposisikan sebagai komoditas ekonomi. Akhirnya, masyarakat mengakses pendidikan sesuai dengan kemampuannya, bagi yang memiliki uang bisa mendapatkan yang berkualitas, sementara yang ekonominya pas-pasan terpaksa harus mengenyam pendidikan alakadarnya sesuai kemampuan.

 

Karena itu, harus diberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait dengan makna dan fungsi pendidikan agar mereka memahami bahwa pendidikan yang berkualitas tidak mesti mahal.  Biaya pendidikan menjadi mahal karena dikomersialkan; hal ini tidak sejalan dengan hakikat pendidikan yang merupakan proses transfer ilmu, dan keilmuan itu akan diterapkan untuk menunjang kehidupan. Proses penyelenggaraannya adalah tanggung jawab pemerintah.

 

Biaya sekolah swasta yang mahal dalam kapitalisme semata-mata berorientasi materi tanpa disertai tujuan hakiki atas keilmuan. Karena itu, output pendidikan ala kapitalisme bersifat pragmatis, bahkan tidak sedikit dari mereka yang terbawa arus sekularisasi. Pintar hanya di atas rapor dengan nilai-nilai akademik yang tinggi, tetapi kurang siap mengatasi permasalahan kehidupan. Parahnya, tidak sedikit dari mereka yang pintar, tetapi pemahamannya liberal hingga mereka hidup dengan asas manfaat dan mengabaikan standar kebenaran. Ini adalah dampak dari penerapan kurikulum sekuler yang menyesuaikan mekanisme pasar, bukan dalam rangka mencetak generasi unggul pengisi peradaban.

 

Sementara itu, Islam memberikan pandangan yang khas terhadap dunia pendidikan yang diposisikan sebagai kebutuhan asasi umat dan juga pilar penyokong peradaban. Karena perannya yang sangat penting, negara dalam sistem pemerintahan Islam akan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pendidikan dengan menjamin ketersediaan layanan pendidikan secara adil dan merata, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah, murah, bahkan gratis.

 

Sistem pendidikan harus diwujudkan sebagai bentuk pelayanan penguasa kepada rakyatnya karena pendidikan adalah hak seluruh masyarakat, bukan untuk dikomersilkan. Rasulullah saw. bersabda:

 “Pemimpin masyarakat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

 

Kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan Islam berbasis pada akidah Islam, yang datang dari Sang Pengatur dan Pencipta manusia. Sehingga, menghasilkan output yang luar biasa yaitu mewujudkan generasi cemerlang yang memiliki kepribadian Islam serta mahir dalam sains dan teknologi. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara akan menyediakan berbagai sarana dan prasarana penunjang pendidikan, mulai dari guru yang berkualitas, gedung, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Pemerintah akan sangat memprioritaskan anggaran pendidikan; sekolah di dalam sistem Islam merupakan sekolah-sekolah terbaik dengan peserta didik yang datang dari seluruh penjuru dunia. Tidak ada sekolah yang kekurangan peserta didik karena kualitas sekolahnya buruk.

 

Biaya pendidikan untuk penyediaan sarana prasarananya berasal dari kas baitulmal, adapun sumber pemasukan lembaga tersebut salah satunya berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara untuk kebutuhan umat. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang anggarannya diprioritaskan oleh negara. Pun jika baitulmal mengalami defisit sementara sektor pendidikan sedang membutuhkan pembiayaan, maka negara akan memberlakukan dharibah (pajak) yang sifatnya temporer pada kalangan laki-laki muslim yang kaya saja. 

Selain itu, kesadaran umat dalam memahami pendidikan juga akan terus dibangun, bukan hanya sekadar untuk menjadikan anaknya cerdas semata atau terhindar dari kerusakan, tetapi lebih pada menumbuhkan kesadaran politik bahwa kerusakan yang terjadi pada generasi saat ini adalah buah dari penerapan sistem sekuler liberal yang rusak.

 

Oleh karena itu, aktivitas dakwah untuk membangun kesadaran politik pada masyarakat harus masif dilakukan agar mereka tersadarkan hingga menjadi penggerak perubahan. Mengubah sistem sekuler yang batil menjadi sistem Islam yang haq dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Dengan penerapan sistem Islam dalam kehidupan, niscaya generasi akan terjaga dan masyarakat pun hidup sejahtera.

 

Wallahu a'lam bi ash-shawab