Polemik Antar Penguasa dan Rakyat dalam Sistem Kapitalis

Oleh Feni Rosfiani

Aktivis Dakwah

 

Nusantaranews.net, Dilansir dari sumber Kompas.com (19/06/2026), sekelompok mahasiswa melakukan aksi demontrasi di depan gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat. Mereka terdiri dari mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Universitas Mercu Buana. Tujuan mereka berdemo itu disampaikan dalam Tritura atau tiga tuntutan rakyat yang diantaranya menuntut pemulihan ekonomi rakyat dengan menurunkan harga BBM, harga sembako juga pemberhentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Secara garis besarnya, mahasiswa yang melakukan aksi demo ini bukan hanya sekadar fomo atau gaya-gayaan saja. Tetapi misi mereka adalah ingin menuntut hak-hak rakyat yang selama ini diabaikan. Para muda-mudi ini sudah melek fakta bahwa Indonesia khususnya sedang krisis segala-galanya. Baik itu krisis moral, krisis iman, tapi juga krisis ekonomi yang makin nyata adanya. Mereka tergerak untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang memang tak bisa tersampaikan selama ini. Rakyat diperbolehkan menyampaikan suaranya, walaupun hasilnya masih nihil. Suara rakyat tak pernah didengar. Penguasa seakan buta dan tuli melihat segala penderitaan yang rakyat alami saat ini. Buktinya, pada tanggal 10 Juni kemarin, rakyat seakan diberi "surprise", tepat jam 00:00 WIB pemerintah menetapkan harga kenaikan pertamax dari harga Rp12.300 menjadi Rp16.250. Sontak masyarakat dibuat marah dan kesal. Bukannya harga diturunkan, ini malah sebaliknya. Masyarakat sudah bisa membaca, jika satu barang mulai naik, maka akan dipastikan bahan kebutuhan pokok lainnya pun akan segera menyusul mengalami kenaikan. Hal ini akan sangat dirasakan oleh kaum menengah ke atas. Kesengsaraan rakyat makin bertambah. Lantas mengapa ini terus terjadi?

Semua ini terjadi akibat penguasa yang hanya mementingkan asas manfaat saja dalam hubungan dengan rakyatnya. Bukan berdasarkan halal atau haram, tetapi jika kebijakan yang ditetapkan memberi manfaat bagi mereka, walaupun merugikan rakyatnya maka kebijakan akan tetap diambil. Sistem demokrasi yang katanya "dari rakyat untuk rakyat " itu ternyata hanya sekadar slogan saja. Pada kenyataannya, suara rakyat tak pernah digubris, selama kebijakan yang diambil menguntungkan bagi para penguasa. Alhasil, demo besar-besaran yang dilakukan mahasiswa diseluruh pelosok negeri pun tak akan mampu mengubah atau membatalkan suatu kebijakan yang telah disahkan.

Berbeda jika yang menaungi seluruh dunia ini adalah sistem yang hakiki. Sistem yang telah terbukti selama 13 abad lamanya berjaya dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Sistem itu tiada lain adalah sistem Islam.

Dalam sistem Islam, hubungan rakyat dan penguasa diatur oleh syariat sesuai yang telah Allah SWT perintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunah. Rakyat juga wajib taat kepada penguasa yang menerapkan sistem Islam. Sebab, penguasa yang taat kepada syariat, dijamin akan amanah pada setiap tugas yang telah diberikan. Tidak akan ada kecurangan di dalamnya. Begitupun dalam menentukan sebuah kebijakan, rakyat mempunyai hak syura (musyawarah) agar bisa mendiskusikan dalam pengambilan kebijakan. Hasil yang diambil pun bukan karena suara terbanyak atau manfaat bagi sebelah pihak saja, tetapi yang tidak melanggar syariat Islam dan yang memberi kemaslahatan bagi seluruh umat tanpa terkecuali. Maka, niscaya akan tercipta ketentraman dan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan. Sungguh ini yang didambakan umat saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa dan ikut serta berjuang agar sistem Islam bisa segera kembali.

Wallahualam bishawab.