.jpg)
Oleh Appi Shalihah
Persoalan ekonomi tidak ada habisnya di negeri ini, malah kondisinya makin parah dari hari ke hari. Tidak semua kalangan masyarakat menekuni ilmu ekonomi dan perputaran permainan pasar korporat apalagi terlibat di dalam dinamikanya. Tapi seluruh masyarakat ikut menanggung dampak dari kebijakan para korporat yang secara nyata mengambil alih peran negara untuk menjadi pengatur kebijakan di negeri ini.
Rakyat harus menanggung beban akibat dikebirinya fungsi negara sebagai pengatur dan pengurus rakyat. Negara hanya menjadi pembuat aturan-aturan teknis hasil rancangan para korporat yang mana aturan tersebut mempersulit rakyat dalam mendapatkan hak nya berupa BBM penunjang terlaksananya aktivitas harian. Dari aktivitas harian keluarga seperti mengantar jemput sekolah anak, berbelanja ke pasar, berangkat menuju ke tempat kerja sampai pada aktivitas harian perekonomian level hilir seperti produksi dan distribusi produk demand pasar.
Kelangkaan BBM berdampak pada naiknya harga BBM dan mempengaruhi semua aktivitas masyarakat. Ibu rumah tangga harus memutar otak bagaimana pemasukan yang jumlahnya tetap harus bisa memenuhi setiap kebutuhan pokok yang harganya ikut naik bersama harga BBM. Para pelaku ekonomi di sektor hulu dan hilir pun ikut menanggung akibatnya karena mau tidak mau harus menaikan harga jual yang berdampak pada rendahnya daya beli dan lambatnya perputaran uang.
Data menunjukan konsumsi Pertalite dan Solar Subsidi telah melampaui separuh kuota tahunan 2026 yang membuat kuota tersisa di lapangan menjadi sangat kritis, namun benarkah seperti itu kenyataannya? jika bukan kepada negara kemanakah masyarakat mencari solusi dari situasi yang terjadi terus menerus dan berulang kali?
SDA yang berlimpah yang harusnya menjadi hak rakyat malah dijadikan komoditas komersial untuk mencari keuntungan akibat liberalisasi pengelolaan migas dari hulu (eksplorasi) hingga hilir (distribusi) kepada korporasi swasta/asing. Bukannya menyelesaikan masalah kelangkaan yang menyebabkan kenaikan harga BBM negara justru membuat aturan teknis pembatasan kuota dan memperumit syarat pembelian di SPBU.
Dalam sudut pandang Islam haram mengambil untung dari kebutuhan dasar publik dan seharusnya negara wajib menjamin ketersediaan BBM sebagai pelayanan mutlak bukan justru menjadikannya komoditas dagang untuk meraup keuntungan. Tata kelola SDA dari hulu ke hilir wajib dipegang oleh negara untuk kemaslahatan umat. Negara wajib mempermudah setiap individu untuk mampu mengakses hasil dari pengelolaan SDA tersebut tanpa aturan birokrasi yang panjang dan berbelit. Sudah saatnya kita memilih sudut pandang Islam sebagai acuan dalam mengatur negara dan kehidupan.
Wallahu 'alam
