Hubungan Ideal: Penguasa dan Rakyat Terikat Hukum Syara'

N. Kurniasari (Aktivis Muslimah)

Belakangan ini, gelombang demonstrasi kembali menggema. Berbagai tuntutan atas kebijakan yang dinilai semakin membebani rakyat. Seperti yang dilansir dari Kompas.com (18/06/2026), demonstrasi mahasiswa terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu isu yang kerap muncul, juga persoalan lain seperti harga bahan bakar minyak (BBM), biaya hidup, hingga kondisi perekonomian nasional.

Meski demonstrasi besar di berbagai daerah telah berlangsung, pemerintah tetap menjalankan program-programnya yang dianggap prioritas nasional. Kondisi ini memantik rakyat lebih berani lagi dalam menyampaikan aspirasi dan kritiknya di berbagai forum, baik secara langsung atau melalui media sosial. 

Namun, muncul pandangan bahwa penguasa beserta para pendukungnya cenderung kurang terbuka terhadap kritik dan tetap mempertahankan kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan kepentingan politik maupun kekuasaan. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika yang cukup kuat dalam hubungan antara penguasa dan rakyat dalam politik saat ini. 

Fenomena ini tidak lepas dari paradigma penguasa dan rakyat yang masih dominan dipengaruhi oleh kepentingan atau manfaat, bukan didasarkan pada syariat. Penguasa selalu punya cara untuk memaksakan kebijakannya pada rakyat demi melanggengkan kepentingan dan kekuasaannya, sekalipun rakyat banyak yang menentang. Maka, tak jarang kepentinga penguasa dan rakyat saling tarik-menarik. 

Kehidupan dalam sistem politik demokrasi hari ini meniscayakan kebebasan bersuara di satu sisi, tapi di sisi lain melahirkan konflik kepentingan mengatasnamakan rakyat. Perbedaan pandangan sering kali berujung pada pengelompokan (polarisasi), sementara keputusan politik sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan kepentingan elite. 

Berbeda dengan kehidupan dalam sistem Islam. Hubungan antara penguasa dan rakyat diatur berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan kepentingan, manfaat, atau melanggengkan kekuasaan.

Dalam Islam, Penguasa wajib menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam), dan rakyat wajib taat pada penguasa yang menerapkan syariat Islam. Penguasa dipandang sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. 

Dalam islam rakyat memiliki hak syuro (musyawarah) dengan penguasa dalam berbagai hal yang diatur oleh syariat. Selain itu, rakyat juga memiliki kewajiban muhasabah (mengoreksi) penguasa yang berbuat kezaliman atau penyimpangan dari syariat. Dengan demikian, kontrol terhadap kekuasaan tidak didasarkan pada kepentingan politik, melainkan bentuk amar makruf nahi munkar. 

Hubungan ideal antara penguasa dan rakyat akan terwujud apabila keduanya sama-sama terikat dengan aturan Allah SWT atau hukum syara. Penguasa menjalankan amanahnya dengan penerapan Islam secara menyeluruh (kaffah), dan rakyat menaati selama penguasa menjalankan hukum Allah SWT serta terus mwelakukan muhasabah sebagai bentuk kepeduliaan terhadap urusan umat. 

Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS Ali Imran: 104).

WalLaahu 'alam bish-showwab