_Oleh: Reni Juariah_
*JAKARTA, http://KOMPAS.com* – Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi santai kekhawatiran publik terkait pelemahan rupiah. Saat meresmikan Museum Ibu Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), ia menyebut masyarakat kecil, terutama di desa, tidak terlalu terdampak gejolak kurs dolar.
“Rakyat di desa enggak pakai dollar kok,” ujar Prabowo dalam tayangan YouTube Setpres.
Pernyataan itu kontras dengan realitas di lapangan. Per 19 Mei 2026, rupiah menyentuh Rp17.735 per dolar AS. Pelemahan ini langsung memukul harga bahan baku, energi, dan kebutuhan pokok. Rakyat menengah-bawah yang paling merasakan dampaknya. Banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga terjerat pinjol dan utang konsumtif.
Sementara itu, pemerintah menilai ekonomi nasional masih aman dan terkendali. Klaim ini terdengar jauh dari denyut kehidupan masyarakat yang makin terhimpit.
Tekanan eksternal memang nyata. Eskalasi konflik AS-Iran dan lonjakan harga minyak dunia membuat dolar menguat sebagai aset safe haven. Bagi Indonesia yang menjadi net importer minyak, kenaikan harga komoditas ini memperlebar defisit dan menekan rupiah lebih dalam.
Di tengah gejolak itu, kebijakan fiskal dan moneter yang diambil belum menyentuh akar masalah. Beban hidup akhirnya ditanggung rakyat sendiri. Utang negara pun terus membengkak sebagai jalan pintas menutup defisit.
Data BPS mencatat inflasi April 2026 melandai ke 0,13% secara bulanan setelah Ramadan. Namun, sektor transportasi, energi, dan pangan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar. Ini menunjukkan tekanan harga belum benar-benar reda.
Di sinilah sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif. Dengan uang berbasis emas dan perak, nilai tukar lebih stabil terhadap spekulasi. Negara juga memiliki mekanisme syariat untuk menjaga harga, seperti larangan riba, jaminan distribusi barang, dan pengaturan kepemilikan agar tidak menumpuk di segelintir pihak.
Kesejahteraan masyarakat bukan urusan individu semata. Pemimpin adalah _ra’in_ sekaligus _junnah_—pengurus dan pelindung rakyat yang wajib melindungi warganya dari kesengsaraan hidup. Jika sistem yang berjalan terus gagal, mungkin saatnya kita bertanya: yang salah pengurusnya, atau sistemnya sendiri?
Wallahualam bisawwab.
No comments:
Post a Comment