Oleh. Tati Widawati
Urbanisasi setelah Lebaran menunjukkan fenomena arus balik yang semakin meningkat setiap tahunnya, menjadi bagian penting dari dinamika migrasi penduduk di Indonesia. Masyarakat kembali ke kota tidak hanya sendiri, melainkan membawa saudara atau keluarga untuk mencari pekerjaan di kawasan agrobisnis perkotaan. Data BPS tahun 2025 menunjukkan net migration Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta jiwa, menandakan arus masuk ke kota lebih besar daripada arus keluar.
Ketimpangan kesempatan kerja antara desa dan kota menjadikan kota sebagai daya tarik utama, sementara desa cenderung menjadi lumbung tenaga kerja bagi kota.
Drama pelik arus mudik maupun balik tampaknya tidak akan pernah berhenti karena momen akbar tersebut akibat berubahnya arena kapital Sektor publik, seperti transportasi -Resiko bonus demografi berubah menjadi beban demografi sangat nyata. Bonus demografi hanya akan optional bila desa menjadi pusat pertumbuhan baru, bukan sekadar daerah asal tenaga kerja dengan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pemudik tidak perlu lagi membawa saudara ke kota.
Kapitalisme cenderung mengarahkan investasi ke area dengan perputaran modal tercepat, yaitu kota. Akibatnya, kota berkembang pesat sebagai pusat industri dan jasa, sedangkan desa hanya berperan sebagai penyokong, menciptakan ketimpangan struktural. Kesenjangan pembangunan yang ekstrem memicu fenomena urbanisasi, di mana penduduk desa bermigrasi ke kota mencari kehidupan yang lebih layak. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk di kota semakin tinggi dan meninggalkan desa tanpa tenaga produktif.
Kota memiliki keunggulan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur modern. Sebaliknya, pedesaan psering kali kurang mendapatkan perhatian pembangunan, sehingga kualitas hidup penduduk desa jauh tertinggal dibandingkan kota.
Terdapat perbedaan signifikan dalam hal ekonomi, di mana rasio di pedesaan menunjukkan kesenjangan yang lebih tinggi dalam konteks pendapatan, sementara biaya hidup di kota jauh lebih tinggi, menyebabkan kemiskinan perkotaan bagi mereka yang tidak mampu bertahan. Kapitalisme sering kali mengeksploitasi sumber daya alam di desa untuk kebutuhan industri kota, tanpa memberikan manfaat ekonomi yang sepadan bagi masyarakat desa itu.
Solusi Islam dalam mengatasi kesenjangan sosial antara kota dan desa pada masa kekhilafahan berakar pada prinsip keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan tanggung jawab negara (kekhilafahan) terhadap seluruh rakyatnya, tanpa memandang lokasi geografis. Kekhilafahan Islam, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti-dinasti setelahnya (seperti Abbasiyah), menerapkan pendekatan sistemik untuk memastikan desa tidak tertinggal dari kota. Dana zakat diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan, yang seringkali lebih banyak berada di pedesaan.
Kebijakan khulafaur Rasyidin memaksimalkan pengumpulan zakat dari kota (yang memiliki banyak pedagang) untuk dibagikan kepada fakir miskin di desa sekitar. Kekhilafahan sangat memperhatikan kesejahteraan petani di desa. Kebijakan kharaj (pajak tanah) seringkali disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah. Islam melarang penimbunan kekayaan dan mendorong perputaran harta agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya di kota.
Islam juga akan memaksimalkan pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah akan membangun jembatan, jalan, dan saluran irigasi di perdesaan untuk mempermudah akses ekonomi, yang mendukung pemerataan pembangunan. Khilafah memastikan bahwa setiap penduduk, baik di kota maupun desa, kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, papan) terpenuhi melalui peran aktif pemerintah. Melalui mekanisme ini, Islam memandang kesenjangan sebagai ketidakadilan struktural yang harus diselesaikan dengan tanggung jawab kolektif, bukan hanya kebetulan ekonomi.
Wallahua'lam bi shawab
No comments:
Post a Comment