Solusi Tuntas Permasalahan Gaza

Oleh Ummu Haritsa 

Praktisi Pendidikan

Langit Gaza belum juga reda dari luka, tetapi dunia kembali menawarkan satu hal yang terdengar akrab: perdamaian. Namun, di balik kata yang tampak menenangkan itu, tersimpan pertanyaan besar apakah ini benar jalan keluar, atau sekadar babak baru dari tekanan yang lebih halus? 

Sejarah panjang konflik Palestina menunjukkan bahwa setiap tawaran damai kerap datang dengan syarat yang justru melemahkan pihak yang tertindas. Maka, wajar jika publik mulai mempertanyakan: solusi macam apa yang sebenarnya sedang ditawarkan?

Fakta terbaru menunjukkan, Dewan Perdamaian Board of Peace ( BoP) sebagaimana dilaporkan media Antara, pada 7 April 2026, mendesak Hamas untuk segera menyepakati rancangan demiliterisasi Jalur Gaza sebagai syarat utama perdamaian. Namun, Hamas menolak membahas pelucutan senjata tanpa jaminan penarikan penuh Israel dari Gaza, sebagaimana diungkap dalam laporan Reuters pada  2 April 2026. Sikap ini diperkuat oleh juru bicara Brigade Izzuddin al-Qassam, Abu Ubaida, yang menilai upaya tersebut berbahaya dan menegaskan bahwa apa yang gagal dicapai melalui kekuatan tidak akan berhasil diraih lewat negosiasi. 

Di saat yang sama, laporan lapangan menunjukkan Israel justru kembali melanggar gencatan senjata, termasuk serangan pada 11 April yang menewaskan warga sipil. Kondisi ini memperlihatkan kontras tajam antara narasi perdamaian dan realitas di lapangan. 

Negara-negara mediator dan penjamin gencatan senjata didesak Hamas agar segera mengambil langkah tegas. Juru bicara Hamas, Qassem menegaskan bahwa Israel wajib ditekan untuk melaksanakan tahap pertama kesepakatan, termasuk menghentikan semua pelanggaran sebelum memasuki fase selanjutnya. (metrotvnews.com, 12 April 2026)

Apakah BoP Mediator Netral?

Jika kita melihat latar belakang berdirinya organisasi Board of Peace (BoP), maka akan menimbulkan keraguan. Mengingat organisasi internasional ini diinisiasi oleh Donal Trump pada akhir 2025 dan resmi berdiri Januari 2026 sebagai forum alternatif karena mengkritik lambannya penyelesaian oleh PBB dalam menangani konflik di Gaza.

Tentu hal itu meninggalkan pertanyaan mendalam, karena fakta dilapangan bahwa AS merupakan pendukung Israel dalam aktivitas penjajahan di negeri Palestian. Hal ini bisa dilihat dari berbagai pernyataan dan kebijakan yang berpihak kepada Israel.

Dalam konteks ini, tawaran demiliterisasi menjadi sulit dipisahkan dari kepentingan geopolitik yang lebih besar. Pelucutan senjata, dalam perspektif ini, bukan sekadar langkah damai, tetapi bisa dibaca sebagai upaya melemahkan daya tawar perlawanan rakyat Gaza dengan jihad. 

Kondisi ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari cara kerja sistem global saat ini yang berlandaskan kapitalisme dan kepentingan. Dalam sistem ini, standar benar dan salah sering kali dikalahkan oleh kalkulasi politik dan keuntungan strategis. 

Perdamaian pun tidak lagi dimaknai sebagai keadilan yang utuh, tetapi sebagai stabilitas yang menguntungkan pihak yang kuat. Dari sinilah lahir berbagai solusi parsial yang tampak menenangkan di permukaan, namun tidak menyentuh akar masalah. Bahkan, dalam beberapa kasus, solusi tersebut justru menjadi alat baru untuk mempertahankan ketimpangan yang ada.

Dalam kerangka seperti ini, pelucutan senjata dapat dilihat sebagai bagian dari “perang narasi”, sebuah upaya menggeser cara pandang umat dari melihat perlawanan sebagai hak, menjadi sesuatu yang dianggap ancaman. 

Ketika perspektif ini berhasil ditanamkan, maka tekanan tidak lagi terasa sebagai penjajahan, melainkan sebagai “jalan damai”. Di sinilah letak persoalan mendasarnya: konflik tidak hanya terjadi di medan fisik, tetapi juga di ranah pemikiran.

Lalu, apa solusi yang benar-benar menyentuh akar persoalan? 

Gaza adalah bagian dari negeri Palestina yang diperebutkan, dan Palestina adalah bagian dari negeri kaum Muslim yang keberadaannya wajib untuk dipertahankan.

Apa yang dilakukan penjajah dengan membuat kerusakan dan menumpahkan darah kaum Muslim di negeri palestina merupakan bentuk kesombongan yang mereka lakukan seperti halnya dalam  QS. Al Baqarah ayat 205 yang artinya :

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan di dalamnya, merusak tanaman-tanaman dan membinasakan keturunan. Dan Allah tidak menyukai kerusakan.”

Ayat diatas selaras dengan apa yang dilakukan Zionis saat ini, dari sejarah sirah  Rasulullah Saw., Islam memiliki mekanisme yang tegas dalam menghadapi kafir yang memusuhi Islam dan pihak-pihak yang mengkhianati perjanjian. Sikap tegas ini bukan didasarkan pada kebencian tetapi merupakan prinsip menjaga agama, jiwa dan kehormatan umat.

Berkaca dari Rasulullah Saw., maka solusi Gaza bukan diplomasi, tapi butuh pada kekuasan global  yang menerapkan Islam kaffah dengan seorang khalifah sebagai pimpinannya. Palestina adalah wilayah Islam yang wajib dibebaskan melalui kekuatan militer, bukan negosiasi.

Khalifah adalah raa'in dan junnah yang akan melindungi nyawa kaum Muslim, serta akan menggerakkan kekuatan militer seluruh negeri-negeri Muslim, untuk mengusir penjajah Zionis dari bumi Palestina. 

Namun, semua itu tidak akan terwujud tanpa kesadaran umat itu sendiri. Kebangkitan tidak dimulai dari kekuatan fisik semata, tetapi dari perubahan cara pandang. Melalui dakwah ideologis, umat diajak memahami bahwa Islam bukan hanya ajaran spiritual, melainkan sistem kehidupan yang mengatur seluruh aspek, termasuk politik dan hubungan internasional.

Ketika kesadaran ini tumbuh, umat tidak lagi bergantung pada solusi-solusi parsial, tetapi mulai bergerak dan berjuang menuju perubahan yang mendasar dan terarah, sehingga permasalahan negeri Palestina bisa diselesaikan tuntas sampai ke akar permasalahan

Wallahualam bissawab