Oleh: Aurum
Pegiat Literasi dan Praktisi Kesehatan
Pengangkatan PPPK merupakan angin segar bagi para pekerja honorer yang telah lama mengabdi pada negeri dengan gaji yang tak manusiawi pada awalnya, namun saat ini mereka yang baru diangkat beberapa saat menjadi PPPK dalam bayang-bayang PHK.
Salah satu pejabat pemerintah daerah yaitu sekertaris daerah Sulawesi Selatan Jufri Rahman dalam wawancaranya dengan wartawan mengatakan bahwa “Tahun depan ada kemungkinan merumahkan PPPK, karena sudah dirapatkan di Komisi II DPR RI.” Ujarnya, Kamis, 26 Maret 2026 (sulawesi.bisnis.com)
Wacana merumahkan PPPK telah dibahas di rapat DPR RI, yang artinya negara akan mengorbankan rakyatnya demi menghemat anggaran, langkah tersebut diambil sebagai realisasi regulasi yaitu Undang-Undang HKPD, dimana porsi belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30%.
Kelangsungan Hidup Rakyat Bukan Prioritas Negara
Satu persatu pejabat daerah telah menyatakan rencananya untuk PHK besar-besaran PPPK ini, bahkan ada yang telah menyampaikan jumlah pekerja yang akan dirumahkan. Seperti pernyataan yang diungkapkan Gubernur NTT yang menyebutkan akan merumahkan sekitar 9000 PPPK ditahun depan.
Hal tersebut sesuai dengan perintah pemerintah pusat, bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan struktur belanja sesuai dengan ketentuan disiplin fiscal, yakni anggaran pembangunan tidak boleh terserap habis oleh belanja pegawai.
Di tengah wacana PHK PPPK karena defisit APB, untuk menghemat anggaran negara, jika kita cermati lebih dalam, ada banyak bagian atau program yang sebenarnya bisa dialihkan dananya atau bahkan ditiadakan agar anggarannya bisa diserap pada sektor yang lebih penting demi kesejahtaraan rakyat banyak. Misalnya anggaran rapat-rapat pegawai pemerintah baik pusat dan daerah bisa dipangkas, anggaran perjalanan-perjalanan dinas baik dalam dan luar negeri bisa diringkas, tunjangan-tunjangannya seperti tunjangan rumah dinas, kendaraan dinas, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang diberikan negara bagi para petinggi negeri yang tidak rasional bisa di tiadakan.
Namun ketika kehidupan rakyat bukan lagi prioritas negara maka kebijakan yang diambilpun hanya akan menguntungkan para pemangku kebijakan yang memiliki banyak kepentingan di dalamnya. Sehingga rakyat kecil hanya menjadi korban ketidakadilan dan kesewenang-wenangan setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Kapitalisme Biang Kerok Kerusakan
Kapitalisme adalah sebuah sistem yang mana salah satu tujuannya adalah menguasai seluruh rantai pasar untuk keuntungan sebanyak-banyaknya bagi para pemilik modal. Dalam kapitalisme kepemilikan tidak diataur sehingga siapa yang punya uang dia dapat dengan mudah mengendalikan apapun termasuk kebijakan negara yang dapat berdampak bagi halayak banyak.
Sehingga kebijakan yang mengorbankan rakyat berupa pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik dapat diambil dengan mudahnya demi menyeimbangkan neraca fiskal, dimana sejatinya yang terjadi saat ini telah dirancang sejak awal dalam kerangka sistem kapitalisme.
Maka berharap sejahtera bagi seluruh rakyat dalam sistem kapitalisme hanyalah fatamorgana, karena sejak awal kapitalisme tidak diciptakan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tapi hanya bagi pemilik modal yang bergandengan mesra dengan para pemangku kebijakan.
Fakta banyaknya PPPK yang dirumahkan sendiri mencerminkan bahwa dalam kapitalisme rakyat tidak dipandang sebagai manusia melainkan sebagai komoditas atau produk yang ketika tidak lagi diperlukan dan tidak berkontribusi pada perputaran ekonomi yang menguntungkannya maka akan disingkirkan dengam segala cara. Dalam kasus ini disingkirkan melalui undang-undang dan kebijakan-kebijakan lainnya yang jelas tidak berpihak pada kepentingan publik.
Banyaknya PPPK yang dirumahkan menjadikan semakin tingginya angka kemiskinan di negeri ini, sehingga kesejahteraan bagi rakyat kecil tak akan pernah bisa dirasakan. Ini membuktikan bahwa kapitalisme gagal menjadi sistem dalam bernegara yang seharusnya mengurusi urusan dan menjamin hak-hak dasar hidup serta mewujudkan kesejahteraan.
Fungsi Negara dalam Islam
Dalam Islam, negara memiliki fungsi sebagai raa’in yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah penggembala, sehingga pengembala akan menyayangi gembalaannya, mengurusnya dengan baik, memastikan gembalaannya hidup, sehingga ia memiliki tanggung jawab untuk memberikan pakan terbaik, dan tempat pengembalaan terbaik. Agar gembalaannya hidup dengan baik, aman dari berbagai bahaya dan mempunyai kualitas hidup yang baik.
Peran negara sebagai raa’in sesuai dengan terjemah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yaitu : "Imam/Khalifah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya," (HR. Bukhari-Muslim)
Sehingga ketika negara atau pemimpin sebagai raa’in, ia akan menyayangi seluruh rakyatnya, memastikan rakyatnya hidup layak, kebutuhan primernya terpenuhi, dengan menyediakan fasilitas publik yang dapat diakses seluruh rakyat untuk memudahkan aktivitas rakyatnya. Selain itu juga menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dengan gaji yang manusiawi dan sepadan, serta memastikan setiap rakyatnya hidup nyaman dan aman. Sehingga rakyat yang hidup dalam naungannya hanya fokus beribadah kepada Tuhannya Allah Swt.
Ketika pemimpin menjalankan fungsinya sebagai pengurus urusan umat maka kesejahteraan bukan hanya angan, dan generasi emas pembangun peradaban gemilang adalah sebuah keniscayaan. Peradaban yang penuh rahmah yang setiap aktivitasnya hanya berporos pada Allah penciptanya, dan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan hanya untuk kemaslahatan umat, untuk menambah ketaatan manusia dalam beribadah kepada Allah Sang Pencipta, Sang Pemilik Seluruh Alam
.
Selain itu pemimpin yang menerapkan aturan Islam dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara akan sadar betul bahwa setiap perbuatannya, setiap tanggung jawab yang ia emban akan dimintai petanggungjawaban kelak di hadapan Tuhannya Allah Swt.
Dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan dalam beribadah, hanya dapat dirasakan ketika negara sebagai penyelenggara dan pengurus umat menerapkan aturan Islam sebagai aturan dalam menjalankan negara.
Karena sejatinya pencipta lebih tahu yang terbaik untuk yang diciptakannya, ketika hidup dan berhidup dengan menjalankan aturan Allah dalam setiap aspek kehidupan, maka keselamatan dan keberkahan yang dijanjikan-Nya akan kita rasakan.
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment