Oleh: Jumiran (Pegiat Literasi)
Fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Akibatnya, memicu banyak kecaman dari berbagai kalangan masyarakat. Terpantau di beberapa SPBU di wilayah Indonesia dari Sumatra hingga Sulawesi terjadi antrean panjang. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026, meski rata-rata harga minyak dunia mencapai US$100/barel di tengah perang antara AS-Israel dan Iran. (BBC News Indonesia, 9 April 2026).
Kendati demikian, antrean panjang di SPBU masih tetap ada. Dan kekhawatiran masyarakat karena kelangkaan BBM memicu aksi panic buying, dimana masyarakat membeli BBM dalam jumlah besar dari biasanya, hal ini dapat memicu cepat habisnya ketersediaan stok BBM di SPBU. Tidak hanya itu, kondisi yang berdampak pada fisik begitu memprihatinkan. Akibat antre lama, beberapa warga pingsan, karena lamanya waktu tunggu, antrean panjang dan panas terik matahari.
Dampak kelangkaan BBM bukan hanya pada antrean panjang di SPBU, namun menyasar kepada para pelaku usaha UMKM. Para pedagang keliling misalnya, mengaku harus mengurangi jumlah dagangnya karena kesulitan mendapatkan bensin untuk transportasi. Disisi lain, dengan kenaikan biaya transportasi akibat kelangkaan BBM mendorong pedagang menaikan harga barang di pasar tradisional, sedangkan masyarakat sebagai konsumen akan menanggung kenaikan tersebut.
Kendati pemerintah telah memperingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), demikian juga pemerintah mengklaim bahwa pihaknya akan terus mengawasi dan memantau kebutuhan energi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga agar tetap berlaku seperti sebelumnya. Namun, kekhawatiran masyarakat tetap tak terbendung. Isu kelangkaan BBM mampu memicu kepanikan hingga terjadinya panic buying di tengah-tengah masyarakat. Antrean panjang mengular hingga kilometer, warga pun kelelahan menunggu hingga tak sedikit yang pingsan akibat kelelahan.
Pada dasarnya, kelangkaan BBM bukanlah cerminan dari kurangnya pasokan stok, melainkan buruknya distribusi yang tidak dibangun untuk menjamin pemerataan akses. Selama sistem distribusi tidak diperbaiki, sehingga tidak mampu menjamin pemerataan akses masyarakat di seluruh wilayah, maka stok aman dan BBM langkah akan terus berulang sebagai masalah struktural, bukan lagi sekedar sebuah insiden temporer.
Dalam hal ini, sistem distribusi BBM hari ini tidak bisa dilepaskan dari desain tata kelola energi yang menempatkan efisiensi sebagai faktor utama. Sistem distribusi BBM di Indonesia sendiri berdasarkan efisiensi biaya dan kelayakan bisnis, sebagaimana yang tercermin dalam berbagai regulasi sektor energi seperti UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam praktiknya, kerangka ini mendorong pengelolaan distribusi BBM mengikuti logika korporasi yaitu dengan menekan biaya, efisiensi dimaksimalkan dan wilayah dengan permintaan tertinggi di maksimalkan.
Akibatnya, berbagai pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan pemerataan pelayanan publik. Dengan demikian, sistem distribusi BBM menjadi rentan terhadap ketimpangan logistik struktural. Apabila pembangunan infrastruktur tidak dibangun berdasarkan prinsip pemerataan, melainkan berdasarkan efisiensi biaya dan potensi mendapatkan keuntungan, maka wilayah tertentu akan selalu berada pada posisi rentan terhadap kelangkaan. Walaupun sekedar gangguan kecil, baik keterlambatan pengiriman, hambatan transportasi akan dapat langsung memicu kelangkaan lokal meskipun stok nasional mencukupi.
Melihat sistem distribusi BBM hari ini, sejatinya distribusi ini telah kehilangan karakter sebagai pelayanan publik yang harus dijalankan oleh negara, namun menjadi jaringan bisnis yang sensitif terhadap biaya dan keuntungan. Oleh karena itu, dalam sistem ini kelangkaan bukanlah paradoks, melainkan resiko yang terjadi secara berulang terutama pada wilayah-wilayah yang tidak memiliki permintaan tinggi dibanding dengan wilayah lain.
Oleh karena itu, kelangkaan BBM berulang menegaskan harus ada tata kelola energi yang mampu menjamin ketersediaan, stabilitas dan pemerataan akses secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Islam sudah memberikan tawaran untuk dijadikan sebagai solusi.
Dalam Islam, energi merupakan kepemilikan umum yaitu sumber daya yang menjadi milik umum dan hak seluruh rakyat. Dalam hal ini, tidak boleh ada yang memonopoli atau memprivatisasi, melainkan harus dikelola demi kemaslahatan bersama. Negara dalam hal ini bertindak sebagai pengelola sekaligus penanggung jawab. Artinya, negara bukan hanya membuat regulasi , tetapi memastikan agar setiap individu dapat mengakses energi dengan mudah.
Negara merupakan pengelolah utama untuk seluruh rantai nilai energi, mulai dari eksplorasi hingga distribusi. Pola ini dilakukan secara terpusat dan terintegrasi untuk menghindari fragmentasi kebijakan serta memastikan orientasi pelayanan publik tetap terjaga.
Negara dalam Islam juga akan menjamin ketersediaan BBM secara jangka panjang. Dengan melakukan eksplorasi sumber energi secara masif dan berkelanjutan. Pada tahap pengelolaannya, negara akan memastikan kapasitas kilang mampu memenuhi kebutuhan domestik secara optimal. Selain itu, negara akan membangun cadangan energi dalam jumlah optimal yang tersebar diberbagai wilayah.
Dengan demikian, distribusi BBM dalam Islam diposisikan sebagai layanan publik yang harus menjangkau seluruh wilayah tanpa kecuali. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7 menegaskan bahwa harta (kekayaan publik) tidak boleh beredar hanya pada orang kaya saja, melainkan pendistribusiannya harus menyeluruh sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi dasar bahwa sumber daya strategis seperti energi (BBM), wajib dikelolah untuk menjamin akses yang merata bagi seluruh rakyat.
Wallahu a'lam.
No comments:
Post a Comment