Oleh: Komanah (Aktivis muslimah)
Jakarta pada momen mudik lebaran 2026, angka arus balik kembali diprediksi lebih besar dari arus mudik. Hal ini menunjukan bahwa urbanisasi masih diminati banyak masyarakat pedesaan. Sebutir Bidang Pengadilan Penduduk Kementrian Kependudukan dan Bangunan Keluarga /BKKBN, Bonifasius Prasetya Ichtiarto, mengatakan, fenomena arus balik yang semakin rame dari tahun ke tahun telah menjadi salah satu aspek penting dalam dinamika migrasi penduduk Indonesia. Tidak lagi hanya sekedar tradisi mudik saat libur lebaran, arus balik ini mengambil bentuk yang lebih kompleks.
Masyarakat tidak hanya kembali ke kota setelah libur didesa, tetapi juga membawa serta saudara, teman, bahkan keluarganya untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di kawasan aglomerasi perkotaan," ujar Bonivasius, dalam keterangan resminya, Jumat, 27 Maret 2026.
Arus masuk ke kota lebih besar dari pada arus keluar, BPS juga mencatat, dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 287.6 juta jiwa pada tahun 2025, sekitar 54.8 persen penduduk tinggal diperkotaan, sementara 45.2 persen sisanya tinggal di pedesaan. Arus balik yang lebih dari arus mudik bukan sekedar sebagai fenomena tranportasi, namun juga cermin dari ketimpangan struktural yang ada. Fenomena urbanisasi yang cepat justru semakin memperdalam kesenjangan antara dua wilayah ini. Kota-kota besar menjadi daya tarik bagi penduduk desa yang mencari pekerjaan dan kemajuan ekonomi," jelasnya. Di sisi lain kata dia, desa kehilangan generasi muda yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan dan keberlanjutan di wilayah mereka. Ketimpangan kerja antara kota dan desa mengakibatkan pedesaan menjadi hanya sebagai " lumbung tenaga kerja"bagi kota.
Apa yang menciptakan kesenjangan ekonomi antara desa dan kota, tidak lain ini semua disebabkan dengan sistem yang dianut dinegara kita yaitu kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, memfokuskan mengalokasikan hanya untuk perkotaan saja. Kebanyakan dikembangan didareah perkotaan, padahal didesa sangat membutuhkan dana itu. Sumber utama untuk pangan berada di pedesaan, seharusnya pemerintah memposisikan dana untuk pedesaan lebih tinggi dan utama Karna akan menghasilkan pangan yang luarbiasa kita butuhkan. Harusnya, ada program ekonomi untuk desa seperti kopdes, bumdes, harusnya itu berjalan untuk pedesaan tapi fakta yang kita lihat hanya pencitraan saja untuk memajukan desa.
Program untuk desa, justru menjadi ajang bancakan proyek yang menguntungkan untuk segelintir pihak tertentu saja. Bukannya untuk kemajuan penduduk pedesaan , tapi dijadikan keuntungan bagi mereka itulah sifat dari sistem Kapitalisme. Sangat miris kita rasakan bagai mana para penduduk tidak tergiur untuk pergi merantau ke kota, Karna disegi lapangan pekerjaan lebih banyak di perkotaan seakan -akan kota bisa menjanjikan untuk masa depan mereka. Para pemuda, berduyun-duyun untuk mencari nafkah dikota Karna disana katanya menjanjikan untuk masa depan, mereka yang seharusnya memajukan desanya mereka malah, memilih untuk pindah keperkotaan. Hal ini terjadi, diakibatkan ketimpangan ekonomi yang tidak memposisikan desa untuk lebih maju dan penduduknya lebih berwawasan luas memajukan perekonomian di daerahnya masing-masing. Kapitalisme, hanya mementingkan diri mereka bukan untuk menjadikan masyarakat lebih maju dan makmur malah menjadikan masyarakat terpuruk.
Lain hal dengan perekonomian Islam, yang mewujudkan pembangunan yang merata di desa ataupun dikota. Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan perorangan dimana ada orang. Karna membangun perekonomian adalah wajib untuk pemenuhan dan melayani masyarakat. Sektor pertanian dikelola dengan baik sehingga dapat memajukan masyarakat dipedesaan. Dalam penyediaan lahan dan pembibitan dalam pertanian akan diperhatikan oleh penguasa. Khilafah melakukan inspeksi sampai ke pelosok desa sehingga lebih betul-betul tau kondisi desa seperti apa. Oleh sebab itu, khilafah akan memenuhi kebutuhan mereka, entah itu disegi kesehatan, pendidikan dan kebutuhan pokonya sangat diperhatikan dengan mendetil.
Politik ekonomi Islam adalah, kebijakan pemerintah yang berbasis syariah untuk mengatur aktivitas ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi guna mencapai kesejahteraan material dan spiritual serta keadilan distribusi. Ini melibatkan peran negara dalam memastikan kepatuhan hukum islam, seperti larangan riba dan pengelolaan harta sesuai amanah. Tujuan utama adalah mencapai kesejahteraan dunia dan akherat, keadilan sosial, dan pemerataan distribusi kekayaan, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Berlandaskan Qur'an dan Al Hadits, yang mencakup prinsip peraturan, persaudaraan, amanah, dan keadilan hukum islam. Itulah kesempurnaan sistem Islam bila dilakukan semua umat akan teriayah.
Wallahu alam Bis'showab.
No comments:
Post a Comment