Panic Buying BBM Niscaya Tanpa Aturan Islam

Oleh. Sri Rahayu Lesmanawaty 

Di tengah perang AS-Israel vs Iran,  muncul ancaman terkait pasokan BBM ke sejumlah negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Bagaimanapun BBM adalah komoditas strategis. Kelangkaannya bisa menimbulkan gejolak ekonomi, sosial dan politik. 

Fenomena panic buying mulai terjadi melanda sejumlah negara tidak terkecuali di Indonesia. Antrian panjang mengular. Kepanikan terjadi sebagai bagian dari perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel karena adanya lonjakan harga minyak dunia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut stok BBM nasional diperkirakan hanya cukup sekitar 20 hari di tengah meningkatnya ketegangan perang Iran dengan AS dan Israel.  Namun Ia meminta masyarakat tetap tenang dan menegaskan stok BBM nasional dalam kondisi aman. Pesan ini tidaklah bisa menjawab kepanikan yang terjadi. Tidak ada jaminan yang mampu menenangkan masyarakat jika di kemudian hari BBM benar-benar langka. 

Butuh Kedaulatan Energi

Kedaulatan energi merupakan faktor penting untuk stabilitas politik ekonomi suatu negara. Sayangnya saat kapitalisme global mengeksploitasi sumber daya energi dari negara-negara lemah untuk meraup keuntungan ekonomi dan menciptakan ketergantungan energi sebagai alat penjajahan ekonomi, menjadikan nihilnya kedaulatan energi di suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Saat ini dunia terperangkap dalam jebakan sistem ekonomi kapitalisme global yang menindas dan monopolistik. Di balik narasi kebebasan pasar dan globalisasi, tersembunyi jaringan kepentingan oligarki dan korporasi internasional yang menjarah kekayaan negara-negara berkembang, termasuk negeri-negeri Muslim seperti Indonesia. 

Globalisasi sesungguhnya bukanlah semata-mata gerakan pasar bebas, melainkan kolonialisme dan imperialisme gaya baru. Lihat saja, bagaimana negara-negara kuat seperti AS dan Uni Eropa memaksakan liberalisasi perdagangan, deregulasi pasar, dan privatisasi sektor publik atas nama efisiensi dan kemajuan. 

Dalam sistem ini, negara-negara lemah tidak mampu melindungi ekonomi mereka, tidak memiliki kendali atas mata uang mereka, serta tidak berdaulat atas SDA mereka sendiri. Setiap upaya membangun ekonomi mandiri akan dipatahkan oleh instrumen global seperti WTO, IMF dan World Bank. Semuanya sesungguhnya bukanlah sekadar lembaga ekonomi dunia, melainkan alat politik untuk menjerat negara-negara berkembang dalam sistem kapitalisme. Demikian juga terkait kedaulatan energi.

Dunia Islam secara umum mengalami hal serupa, termasuk Indonesia.  Saat mereka tak memiliki kedaulatan energi, mereka akan menjadi lahan abadi yang empuk bagi kolonialisme dan imperialisme. Negeri-negeri Islam akan terus terjajah. Pada gilirannya nanti, tidak berlebihan jika dikatakan; kedaulatan ekonomi umat Islam pun sirna.

Islam Mewujudkan Kedaulatan Energi

Dalam Islam kemandirian ekonomi termasuk kedaulatan energi bukan sekadar jargon atau semangat nasionalisme sempit. Ia merupakan keharusan syar’i dan kebutuhan strategis agar negara tak bergantung pada asing, baik dalam pembiayaan, pangan, energi maupun teknologi. Ketergantungan ekonomi justru menjadi pintu masuk dominasi asing dalam politik, hukum, bahkan budaya. Oleh karena itu, struktur ekonomi dirancang sedemikian rupa agar  memiliki ekonomi yang sustainable.

Islam membagi kepemilikan menjadi tiga: milik individu, umum, dan negara. SDA seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan sumber energi lainnya adalah milik umum, bukan milik pribadi atau korporasi. Ini didasarkan pada hadits Nabi SAW: 

"Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (bahan bakar)." (HR. Abu Daud).

Sumber­daya strategis seperti listrik, minyak, gas, hutan, laut dan tambang terkategori milik umum. Islam mengajarkan bahwa negara wajib mengelola semua itu dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Sebaliknya, dalam sistem kapitalisme, sektor-sektor vital ini diswastakan dan rakyat harus membayar mahal untuk mendapat akses terhadap kebutuhan dasar. Pendapatan negara juga berasal dari pos-pos syar’i, seperti: kharâj, jizyah, fa’i, ghanîmah, ‘usyûr, rikâz dan zakat. Sumber-sumber ini dikelola oleh Baitul Mal, yang berfungsi sebagai Kas Negara untuk menampung dan mendistribusikan  harta sesuai syariah. Dengan sumber-sumber ini, negara tidak perlu bergantung pada utang luar negeri atau pajak permanen yang membebani rakyat.

Negara hanya memastikan tidak terjadi distorsi pasar. Negara dalam menghukum pebisnis curang, zalim dan penimbunan terhadap produk pangan. Tidak ada perlakukan khusus terhadap individu tertentu dalam bisnis pangan. Dengan itu eksklusifitas pasar pangan dalam Islam dapat dicegah. Pasar di Dunia Islam merupakan pasar inklusif yang memberikan hak yang sama untuk semua warga negara berbisnis dengan cara yang dibolehkan syariah.

Terkait energi, Islam memandang hukum asalnya adalah milik umat. Dengan sendirinya produk energi bukanlah barang yang boleh diperdagangkan. Energi harus dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang murah. Implementasi Islam dengan sendirinya menolak segala bentuk penguasaan korporasi terhadap sektor enegri. Negara Khilafah tidak akan pernah mengizinkan perusahaan swasta menguasa energi apalagi swasta asing. Jika Khilafah berdiri maka seluruh kepemilikan swasta terhadap sektor energi akan segera diambil-alih oleh Negara. Hasilnya, untuk seluruh masyarakat. Selain sumber energi yang sudah ada, Negara berupaya mengembangkan teknologi melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi energi; juga  berupaya untuk menghasilkan sumber-sumber energi baru dan terbarukan.

Demikianlah energi yang dikelola dengan benar sesuai syariah akan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan, yang menjadi bagian dari visi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur tanpa panic buying, tanpa ketegangan.  Dierapkannya aturan Islam dalam sistem Khilafah Islamiyyah mampu menjawab dan menjamin ketersediaan energi yang dibutuhkan tanpa tergantung pada kekuatan lain, apalagi kekuatan negara-negara kafir penjajah. 

Wallaahu a'laam bisshawaab.