Keracunan MBG Berulang, Bukti Gagalnya Negara Menjamin Gizi Generasi

 Oleh. Ummu Zhiya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai solusi strategis untuk mencegah stunting dan memperbaiki kualitas gizi generasi. Namun, fakta di lapangan justru menghadirkan ironi. Alih-alih menjadi jalan keluar, program ini berulang kali menelan korban keracunan massal. Pertanyaannya, di mana letak kesalahan? Dan sampai kapan generasi menjadi “kelinci percobaan” kebijakan?

Fakta yang Mengkhawatirkan Dalam periode 1–13 Januari 2026 saja, tercatat 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan MBG. Bahkan hingga akhir Januari, korban terus berjatuhan di berbagai daerah. Ratusan siswa di Kudus, Tomohon, hingga Grobogan harus menjalani perawatan akibat dugaan keracunan dari menu yang dibagikan.

Sebanyak 803 orang di Kabupaten Grobogan diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG Jawa Tengah menduga keracunan berasal dari menu ayam. Dari 803 orang yang terdampak, 54 di antaranya masih dirawat di rumah sakit. (news.detik.com, 13-1-2026).

Di sisi lain, anggaran MBG justru mengalami kenaikan drastis dan kini menghadapi gugatan. Angka anggaran yang fantastis itu kontras dengan kualitas pelaksanaan di lapangan. Program yang seharusnya menjamin asupan sehat justru mengancam kesehatan peserta didik.

Program Besar, Standar Lemah

Kasus yang berulang menunjukkan lemahnya standar keamanan pangan dan pengawasan distribusi. Jika prosedur keamanan berjalan ketat dan sistem pengawasan efektif, mustahil kasus keracunan massal terjadi berulang dalam waktu berdekatan. Ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan indikasi persoalan sistemik.

Lebih jauh, tampak adanya jurang antara besarnya anggaran dan capaian tujuan normatif program. MBG diklaim untuk mencegah stunting dan memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi pendekatan yang ditempuh hanya berfokus pada distribusi makanan. Padahal, problem gizi buruk jauh lebih kompleks.

Akar persoalan gizi buruk tak bisa dilepaskan dari kemiskinan struktural, rendahnya daya beli, dan ketimpangan akses terhadap kebutuhan pokok. Selama sistem ekonomi yang diterapkan melanggengkan ketimpangan dan membiarkan harga kebutuhan pokok melambung, program bantuan makanan hanya menjadi tambal sulam.

Dalam paradigma kapitalisme, kebijakan sosial sering kali berorientasi proyek: mengejar serapan anggaran, membangun citra, dan memutar roda ekonomi industri tertentu.

Sementara itu, kesejahteraan hakiki rakyat tidak benar-benar disentuh. Generasi akhirnya menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang dilindungi sepenuhnya.

 Negara sebagai Raa’in wa Junnah

Islam memandang negara sebagai raa’in wa junnah

pengurus sekaligus pelindung rakyat. Negara bukan sekadar regulator, tetapi penanggung jawab langsung atas terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat.

Pemenuhan pangan dan gizi bukan proyek jangka pendek, melainkan kewajiban mendasar negara. Dalam sistem Islam, negara menjamin kesejahteraan melalui mekanisme syariat: membuka lapangan kerja luas, memastikan upah layak bagi kepala keluarga, serta mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.

Dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, pemenuhan gizi anak tidak bergantung pada program karitatif sesaat. Negara juga wajib memastikan distribusi pangan merata, berkualitas, dan terjangkau hingga pelosok. Standar keamanan pangan diawasi ketat karena menyangkut keselamatan jiwa, yang dalam Islam merupakan perkara agung.

Selain itu, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan dijamin negara secara cuma-cuma dengan fasilitas dan sarana memadai. Pendidikan tidak boleh diiringi risiko kesehatan akibat kelalaian pengelolaan. Kasus keracunan MBG seharusnya menjadi alarm keras bahwa pendekatan tambal sulam tidak cukup. Generasi adalah aset peradaban. Menjamin gizi mereka bukan sekadar program, melainkan amanah.

Jika negara benar-benar ingin melahirkan generasi unggul, maka perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan urusan rakyat menjadi keharusan. Tanpa itu, tragedi demi tragedi akan terus berulang, dan generasi kembali menjadi korban kebijakan yang gagal menyentuh akar persoalan.

Wallahua'lam bishowwab