Oleh : Ummu Fatih (Aktivis Muslimah)
Pemerintah Indonesia resmi menandatangani piagam Board of Peace (BOP) pada acara Davos tahun 2026, dengan Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa langkah ini merupakan “peluang nyata untuk mencapai perdamaian yang abadi di Gaza dan Palestina secara luas”. Sebagai negara yang secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina, pemerintah mengklaim bahwa keanggotaan dalam BOP akan memberikan posisi strategis bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan Palestina di forum internasional (setkab.go.id, 27/1/2026).
Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, Indonesia ditetapkan untuk membayar kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar 16,7 triliun rupiah untuk memperoleh status keanggotaan tetap dalam BOP. Anggaran ini dinyatakan oleh sumber terkait di Kementerian Keuangan, dengan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pembayaran tersebut merupakan “investasi untuk perdamaian regional dan global”. Kontroversi muncul mengingat besarnya nilai yang dikeluarkan sementara kondisi ekonomi domestik masih menghadapi berbagai tantangan (cnbcindonesia.com, 29/1/2026).
Laporan dari BBC Indonesia dan sumber lain mengungkapkan bahwa struktur kepemimpinan BOP didominasi oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang memiliki hak veto atas setiap keputusan yang diambil forum ini. Trump juga telah mengumumkan rencana terkait pengelolaan Gaza yang menjadi dasar arah kerja BOP, dengan negara-negara anggota lainnya hanya memiliki peran sekunder dalam pengambilan kebijakan (bbc.com, 2/2/2026).
Berdasarkan informasi yang beredar, dapat dianalisis bahwa BOP tidak melibatkan Palestina dalam proses pembentukan maupun perumusan kebijakannya. Sebaliknya, rencana yang digagas oleh Trump bertujuan untuk menguasai wilayah Gaza dengan mengusir penduduk aslinya dan membangun infrastruktur modern seperti gedung pencakar langit, kawasan wisata, pelabuhan, bandara, serta menara apartemen. Hal ini menunjukkan bahwa BOP adalah alat untuk mewujudkan kepentingan geopolitik AS dalam mengendalikan kawasan Timur Tengah dan memperluas pengaruh ekonominya, bukan untuk memenuhi hak-hak rakyat Palestina.
Keberadaan negara-negara Muslim termasuk Indonesia dalam BOP hanya berfungsi untuk memberikan kesan legitimasi pada rencana yang sebenarnya bertujuan untuk menghancurkan identitas dan eksistensi negara Palestina. Rencana kerja BOP selaras dengan 20 poin rencana Trump atas Gaza yang mencakup pengendalian sumber daya alam, penetapan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kepentingan AS, dan penghapusan bentuk perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan. Dengan demikian, keikutsertaan negara Muslim justru membantu melegitimasi upaya untuk menghapuskan Palestina sebagai negara merdeka.
Rakyat Gaza telah lama mengalami penderitaan akibat pendudukan dan serangan yang dilakukan oleh rezim Zionis dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Keikutsertaan negara-negara Muslim dalam forum yang dikendalikan oleh kekuatan yang memerangi mereka dianggap sebagai tindakan yang menyalahi semangat persaudaraan Islam dan mengkhianati perjuangan rakyat Palestina yang berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan.
Dalam pandangan Islam terkait masalah ini, hak rakyat Palestina bukanlah mendapatkan “perdamaian” yang dirancang oleh kekuatan asing, melainkan pembebasan total dari pendudukan Zionis. Sejak lama, permasalahan Palestina bukan sekadar konflik wilayah, melainkan masalah keberadaan umat Islam yang ditekan dan dipisahkan dari tanah airnya.
Berdasarkan dalil Islam, jihad fi sabilillah adalah kewajiban umat untuk membela saudara-saudara Muslim yang ditekan. Dalil yang mengatur tentang jihad antara lain firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 38:
"Hai orang-orang yang beriman, apa yang kamu ada pada jihad di jalan Allah, padahal kamu melihat bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah telah membagi-bagikan (kekuasaan) di antara kamu, dan seandainya mereka dapat berkuasa atasmu, tentulah mereka akan memaksa kamu keluar dari agama kamu, kecuali sedikit dari kamu saja."
Perdamaian hakiki bagi Palestina hanya akan terwujud jika rezim Zionis hengkang sepenuhnya dari seluruh wilayah Palestina. Jalannya untuk mencapai hal ini adalah melalui jihad yang terorganisir, dan Khilafah adalah satu-satunya institusi Islam yang mampu mengkoordinasikan dan memimpin jihad akbar untuk membebaskan tanah suci Palestina.
Dalam ajaran Islam, negara-negara Muslim tidak diperbolehkan bersekutu atau bekerja sama dengan negara kafir harbi yang sedang memerangi umat Islam, seperti Amerika Serikat dan rezim Zionis yang menyerang rakyat Palestina. Sebaliknya, negara-negara Muslim dan seluruh umat Islam harus menjadikan penegakkan Khilafah sebagai khadiah masiriah (agenda utama dan mendesak), karena hanya melalui sistem khilafah yang berdasarkan syariat Islam, permasalahan umat Islam di seluruh dunia termasuk Palestina dapat diselesaikan secara menyeluruh.
No comments:
Post a Comment