Satu Bulan Bencana, Keselamatan Rakyat Masih Taruhan, Hanya Islam Solusinya.

 

Oleh : Herra (aktivis muslimah)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan terbaru korban bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Jumlah korban jiwa dilaporkan bertambah satu orang menjadi 1.138 jiwa. Berdasarkan data BNPB, di Aceh tercatat 511 orang meninggal dunia, 31 orang hilang, dan 429.557 pengungsi. Di Sumatera Utara terdapat 365 orang meninggal dunia, 60 orang hilang, dan 10.354 pengungsi. Sementara itu, di Sumatera Barat tercatat 262 orang meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 9.935 pengungsi. (Detiknews.Sabtu, 27 Des 2025 17:36 WIB)

Banjir dan longsor yang menerjang sejumlah desa di sumatera dan aceh meninggalkan trauma bagi warganya. 

Satu bulan pascabencana kondisi darurat belum benar-benar pulih. Muncul desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional tapi sayang status itu tak kunjung keluar. Padahal kondisi di lapangan sangat mengkhawatirkan. Listrik, air bersih, kebutuhan pangan, tempat tinggal, sekolah, jalan umum semuanya sangat diperlukan oleh masyarakat yang terkena musibah. Tentu ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Sayang itu belum dirasakan oleh masyarakat setempat, 

Di Aceh, fenomena bendera putih dikibarkan warga sebagai simbol keputusasaan. Bahkan, muncul kembali bendera GAM di beberapa titik yang berpotensi melebar ketika negara dianggap absen. Akses vital warga masih bergantung pada jembatan darurat yang rawan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah anggaran penanganan bencana benar-benar mencukupi dan tepat sasaran?

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara gagal menjamin anggaran yang benar-benar mencukupi untuk pemulihan pasca bencana. 

Kelemahan implementasi UU Kebencanaan, yang seharusnya menjamin respon cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi korban nyatanya lemah.

Tentu ini buah dari sistem Kapitalisme saat ini pengambilan kebijakan sering didasarkan pada kalkulasi ekonomi dan efisiensi anggaran. 

Sistem Demokrasi-Kapitalisme juga melahirkan penguasa yang abai terhadap urusan rakyatnya. Mengesampingkan rasa kemanusiaan dan tanggungjawab bahkan jauh dari rasa berdosa. 

Yang lebih miris justru negara hadir dengan segala pencitraannya. Bahkan negara terkesan hadir lebih lambat dibanding sesama warga yang membantu. 

Dalam Islam, pemimpin adalah raa’in (pengurus) yang wajib memastikan keselamatan rakyat secara menyeluruh.

Penanganan bencana dilakukan cepat, terpusat, dan terkoordinasi karena setiap keterlambatan dipandang sebagai kelalaian amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Seperti didalam hadits Rasulullah bersabda "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin bagi manusia secara umum, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." 

Karena landasan itulah Negara akan bertanggung jawab penuh, tanpa kompromi kepentingan ekonomi.

Islam mewajibkan negara menjamin kebutuhan dasar korban bencana—makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan—tanpa terikat logika untung-rugi. 

Negara juga berkewajiban mencegah bencana melalui pengelolaan alam yang adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan umat. 

"Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga." Hadits ini seharusnya cukup menjadi perhatian bagi penguasa saat ini untuk menyadarkan mereka agar segera kembali kepada aturan Allah. 

Dan kita sebagai umat Rasulullah sudah saatnya melaksakan penerapan syariat Islam. Karena hanya dengan Islam semua permasalahan akan terselesaikan termasuk penanganan banjir yang ada di sumatera dan aceh. 

Dengan didasari ketakwaan individu, penjagaan dari umat berdasarkan amr makruf nahi Munkar, dan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah akan menghantarkan pada Islam rahmatan Lil alamiin.

Wallahualam bishowab.