Pengibaran Bendera One Piece Cermin Ekspresi Kekecewaan Rakyat

 

Oleh Ummi Nissa

(Pegiat Literasi) 

Menjelang perayaan HUT RI yang ke 80 publik diramaikan dengan pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece. Fenomena pemasangan bendera bajak laut ini tampak di berbagai tempat, ada yang dipasang di belakang truk-truk logistik, rumah, mural di jalan- jalan desa, juga di media sosial.

Tak pelak, fenomena ini pun menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Sebagian ada menganggap sebagai ancaman seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad.  Menurutnya pemasangan bendera One Piece menjelang momen peringatan HUT ke-80 RI sebagai upaya memecah belah bangsa. Ia memandang bahwa fenomena ini bergerak secara sistematis. Di sisi lain,  tak sedikit pula kalangan yang menilai pengibaran bendera bergambar tengkorak ini sebagai ekspresi kebebasan. (kompas.com)

 Pengibaran Bendera One Piece Ekspresi Ketidakadilan 

Bendera one piece dengan gambar tengkorak  bertopi jerami itu merupakan simbol dari kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Monkey D Luffy sebagai tokoh utama dalam komik Jepang. One Piece merupakan sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Seri manga yang menceritakan petualangan Monkey D Luffy yang menjadi raja bajak laut itu terbit sejak 22 Juli 1997 sampai sekarang.

Bagi penggemarnya, sejumlah kisah dalam One Piece merepresentasikan perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam beberapa kisahnya, Monkey D Luffy dan rekannya harus menghadapi pemerintahan yang korup, militer yang sadis, praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM), genosida, diskriminasi ras, hingga upaya memanipulasi sejarah.

Jika dikaitkan dengan kondisi negeri Indonesia sekarang,  pengibaran bendera bajak laut One Piece saat HUT RI ke-80 adalah cermin ekspresi kekecewaan rakyat terhadap ketidakadilan. Gerakan ini bukanlah bentuk ancaman ataupun makar, melainkan simbol bahwa rakyat mencintai negeri ini, tetapi tidak rela negerinya terus di dera penderitaan akibat ulah oligarki.

Fakta oligarki tampak dalam kekuasaan dan kekayaan yang terpusat pada segelintir elit, sementara rakyat dibiarkan berjuang sendiri di tengah krisis ekonomi.  Lapangan kerja kian sempit serta akses publik yang juga terus dikomersialisasi.  Korupsi terus menjadi penyakit kronis yang menjangkiti setiap pejabat mulai dari tingkat desa hingga pusat kekuasaan. Proyek-proyek strategis nasional pun tak lepas dari bancakan elit politik dan pejabat negara.  Dana triliunan rupiah yang semestinya digunakan untuk rakyat justru menguap tanpa hasil nyata. Mirisnya ketika rakyat bersuara malah dicap radikal bahkan dikriminalisasi.

 Kapitalisme Penyebab Utama Ketidakadilan 

Akar masalah dari penderitaan rakyat saat ini, tak lepas dari pengaruh  penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini menjadikan kekuasaan dijadikan sebagai alat untuk mengeluarkan kebijakan yang kerap berpihak pada kepentingan segelintir elit, bukan untuk mengurusi rakyat. Akibatnya kesenjangan sosial semakin lebar.  

Kebijakan penguasa pun  kerap berpihak pada korporasi bukan pada kepentingan masyarakat. Rakyat dipaksa menanggung beban hidup yang kian berat mulai dari harga kebutuhan pokok yang melambung, lapangan kerja yang minim, hingga akses pendidikan dan kesehatan yang sulit dijangkau. Sementara para pemilik modal menikmati kemudahan izin insentif fiskal dan perlindungan hukum.

Selama sistem kapitalisme masih dijadikan pijakan dalam penyusunan kebijakan, maka potensi kezaliman struktural akan terus berlangsung. Maka yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pergantian tokoh, melainkan perubahan sistem yang benar-benar berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Umat tentu harus menyadari bahwa akar persoalan yang menimpa negeri Ini bukan sekadar kesalahan individu rezim tertentu atau kebijakan teknis, tetapi karena diterapkannya sistem buatan manusia yakni kapitalisme sekuler. 

Sistem ini memisahkan nilai agama dari ruang publik, sebaliknya menjadikan akal sebagai sumber hukum dan menyerahkan urusan kehidupan termasuk ekonomi serta kekuasaan kepada kepentingan segelintir orang. Akibatnya lahirlah kemiskinan struktural dan ketidakadilan. Oleh karena itu solusi sejatinya adalah mengganti sistem yang merusak ini dengan sistem yang berasal dari Allah Swt..

 Islam Menjamin Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat 

Islam bukan hanya ajaran ibadah dan akhlak, tetapi juga sistem hidup yang menyeluruh yang mengatur ekonomi, pemerintahan, peradilan, dan hubungan internasional. Negara dalam Islam hadir sebagai pelayan umat bukan alat penindas kekayaan dikelola untuk kemaslahatan rakyat. 

Hukum ditegakkan secara adil dan penguasa bertanggung jawab langsung kepada Allah atas amanahnya. Sistem Islam ini menjadikan umat Islam  sebagai Khairu Ummah atau umat terbaik yang ditugaskan untuk menegakkan Amar ma'ruf nahi mungkar dan menjadi rahmat bagi seluruh alam

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang Ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah." (QS. Ali-Imron :110)

Kesadaran rakyat yang mulai tumbuh terhadap kezaliman dan ketimpangan hari ini selayaknya diarahkan kepada perjuangan hakiki yakni mengubah sistem kapitalisme menuju penerapan sistem Islam Kaffah. Bukan sekadar aksi simbolik atau kemarahan sesaat, melainkan perjuangan yang terukur dan terarah melalui dakwah pembinaan dan upaya perubahan sistem. 

Aktivitas dakwah ini harus mencontoh dakwah Rasulullah saw. di Makkah.  Saat itu Rasulullah berhasil mengubah sistem jahiliyah menjadi sistem Islam sistem Islam yang diterapkan secara menyeluruh. 

Dengan penerapan Islam Kaffah akan membebaskan umat dari belenggu penderitaan dan meraih kembali kemuliaan sebagai pemimpin peradaban dunia.

Wallahualam bisshawab.