Mimpi Buruk Yang Nyata Dalam Sistem Kapitalisme Yaitu Kemiskinan

Aktivis Muslimah

Nuning Murniyati Ningsih

 Kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, sesuai kata Presiden Prabowo Subianto. Tapi di balik itu, angka kemiskinan di perkotaan ternyata mengalami kenaikan. Apa yang terjadi? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 menurun 0,10 persen terhadap September 2024, menjadi 8,47 persen (www.bbc.com/25/7/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan atau setara sekitar Rp20.305 per hari. Adapun kriteria penduduk miskin di Indonesia adalah yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan (www.cnnindonesia.com/25/7/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan tingkat kemiskinan di perkotaan meningkat dari 6,66% atau setara 11,05 juta jiwa pada September 2024 menjadi 6,73% atau setara 11,27 juta jiwa pada Maret 2025. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan, Kondisi itu disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya tingkat pengangguran pada laki-laki perkotaan meningkat (www.beritasatu.com/25/7/2025). 

 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, meragukan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal data kemiskinan lantaran dinilai tak sesuai dengan realita di lapangan. "Karena saat ini kan banyak PHK (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran, terus ketika dibuka lowongan pekerjaan sedikit, malah banyak yang antre. Artinya berarti ketika saya lihat, oh ternyata garis kemiskinannya itu kan tidak ter-update ya," kata Esther kepada Tirto, Sabtu (26/7/2025) (tirto.id/26/7/2025). Hingga awal tahun 2025, Indonesia telah menghadapi gelombang besar PHK dengan jumlah pekerja yang terdampak mencapai sekitar 60.000 orang pada dua bulan pertama tahun ini. Data ini diperoleh dari laporan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Adapun dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 26.455 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 20 Mei 2025. Angka tersebut bertambah 2.419 orang dibandingkan per akhir April 2025. Angkanya bisa bertambah jika dihitung hingga akhir Mei 2025 (www.cnbcindonesia.com/25/7/2025). Pemerintah Kabupaten Indramayu mencatat angka kemiskinan di daerahnya pada 2024 mengalami penurunan menjadi 11,93%, dari sebelumnya 12,13% di tahun 2023. Selain angka kemiskinan umum, penurunan juga tercermin pada tingkat kemiskinan ekstrem yang berhasil ditekan dari 2,28% pada 2023 menjadi 1,72% pada tahun 2024 (www.beritasatu.com/21/7/2025) 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim kemiskinan turun, padahal ada banyak PHK di mana-mana. BPS juga mengubah garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 sebesar sekitar Rp20.305 per hari. Sehingga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, apakah data yang salah atau kah standar kemiskinan yang di terapkan negara ini telah berubah semakin jauh yang akhirnya banyak masyarakat merasa kondisi nya masih sulit namun tidak terkategori miskin. Target pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, juga swasembada pangan dan energi, patut diragukan keberhasilannya. Sebabnya, pemerintah masih menggunakan sistem kapitalisme dalam mengatur perekonomian dan pemerintahannya.

Angka kemiskinan ekstrem memang turun di atas kertas, tapi faktanya standar garis kemiskinan juga rendah (masih mengadopsi PPP (Purchasing power parity) 2017 sebagai acuan tingkat kemiskinan ekstrem nasional yakni USD 2,15 (20.000)/hari). Ini manipulasi statistik untuk menunjukkan progres semu. Sistem Kapitalisme lebih peduli pada citra ekonomi ketimbang realitas penderitaan rakyat. 

Sistem ekonomi kapitalisme menempatkan negara sebagai pihak yang tidak bisa berbuat apa-apa selain membuat regulasi. Rakyat tidak akan terpenuhi seluruh kebutuhannya karena negara tidak mengurusi kebutuhan umat. Hubungan negara dengan rakyat hanya sebatas hubungan dagang seperti antara penjual dan pembeli. Rakyat membeli sejumlah kebutuhan dengan membayar pajak, sedangkan pemerintah menjual sejumlah kebutuhan. Jika mekanismenya demikian, pengentasan kemiskinan akan sulit diberantas mengingat tidak semua rakyat mampu membeli barang/kebutuhan hidup.

Akar kemiskinan ekstrem bukan pada definisinya, tetapi pada sistem ekonomi Kapitalisme yang menciptakan jurang kaya-miskin. Kekayaan menumpuk di segelintir elite, sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak semakin mahal dan sulit. Sistem ekonomi kapitalisme menciptakan korporatokrasi yakni pemerintahan yang dikuasai oleh pemilik modal. Dalam hal ini, pemegang keputusan tertingginya adalah para pemilik modal alias pengusaha besar. Regulasi yang ditetapkan tidak akan mampu melindungi rakyat dari keburukan termasuk kemiskinan karena pengendalinya adalah pemilik modal. 

Alih-alih mengurus kesejahteraan rakyat, negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai pengelola angka dan fasilitator pasar bebas. Solusi yang ditawarkan pun tak pernah menyentuh akar masalah: sistem ekonomi yang cacat dan menindas. Sistem ekonomi kapitalisme meliberalisasi semua sektor termasuk SDA. Kekayaan SDA yang seharusnya dikelola oleh negara justru diserahkan atau dikelola oleh asing. Nomina keuntungan hanya akan mengalir pada segelintir orang saja, khususnya pemodal. SDA tambang, gas, minyak, hingga potensi kelautan, semuanya dikuasai swasta. Inilah yang menyebabkan kemiskinan makin tinggi karena mayoritas rakyat makin sulit mengakses kebutuhan hidupnya. Lebih jauh, swasembada energi dan pangan juga makin sulit terwujud jika negara masih saja meliberalisasi semua sektor.

Pengentasan kemiskinan bukan hanya mustahil terwujud di Indonesia, tetapi juga di dunia secara global. Sebabnya, kepemimpinan dunia hari ini dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Realitasnya, negara-negara supermakmur adalah pihak yang menciptakan kemiskinan global. Mereka adalah negara-negara kapitalis yang rakus dan hanya fokus pada keuntungan tanpa memedulikan dampaknya bagi masyarakat dunia.

Umat membutuhkan ekonomi yang lahir dari aturan dari Allah Swt., yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam tidak hanya membawa umat pada kebaikan tetapi juga pada keberkahan yang mustahil diberikan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem Khilafah, negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat-pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan-tanpa syarat pasar. Sumber daya alam dikelola negara untuk kemaslahatan umat, bukan dikomersialkan.

Sistem ekonomi Islam menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam mengurus urusan umat. Hubungan rakyat dengan penguasa adalah pelayan dan tuannya. Penguasa adalah pelayan bagi rakyatnya. Inilah sebaik-baik hubungan yang akan melahirkan kesejahteraan dan keadilan. Pemerintah dengan visinya melayani umat, mampu menyelesaikan seluruh persoalan umat, termasuk kemiskinan.

Mekanisne sistem ekonomi Islam dalam memberantas kemiskinan, pertama adalah dengan menjamin kebutuhan primer. Islam menetapkan kebutuhan primer manusia terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Terpenuhinya ketiga kebutuhan tersebut adalah standar kategori kesejahteraan seseorang. Pengukurannya individu per individu, bukan per kapita.

Khilafah atau Negara Islam tidak mengukur kemiskinan dari angka PPP buatan lembaga internasional, melainkan dari apakah kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi secara layak atau tidak.