Korupsi Subur Dalam Sistem Kapitalistik, Islam Kafah Bisa Menjadi Solusi

 

Oleh. Aurora Ridha
(Aktivis Muslimah Kalsel)

Kata korupsi bukanlah hal yang tabu lagi terdengar di telinga kita. Bagaimana tidak, kasus korupsi sudah sering muncul bahkan hampir setiap hari kita dengar berita terkait korupsi di berbagai media. Apalagi ditambah sistem sekuler kapitalistik hari ini yang sangat menyuburkan kasus korupsi di Indonesia ini.

Sebagaimana yang disampaikan oleh KPK terkait dugaan bahwa adanya upaya rekayasa dalam system e-katalog yang terungkap dalam kasus korupsi pada proyek jalan di Sumatera Utara. Ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka imbas operasi tangkap tangan (OTT) yang ada di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Adapun OTT tersebut terkait dua perkara yang berbeda. (kumparan, 11-7-25)

Belum lagi KPK juga sedang menyelidiki dugaan terkait tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan mesin electronic data capture (EDC) pada salah satu bank pelat merah. Adapun nilai proyek yang disorot itu mencapai sebesar Rp 2,1triliun, dan semua itu berlangsung sejak periode 2020 hingga sampai 2024. KPK mencegah sejumlah 13 orang untuk pergi keluar negeri dalam rangka penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek mesin electronic data capture (EDC) di salah satu bank pelat merah.
Adapun langkah ini dilakukan untuk memastikan agar proses hukum dapat berjalan lancar dan efektif. (beritasatu, 11-7-25)

Mencuatnya  kasus korupsi EDC pada bank BRI yang bernilai 2,1 T ditambah lagi sejumlah kasus yang  proses hukumnya masih belum tuntas tentunya menambah daftar panjang ke. Adapun dari skandal ini sejatinya menambah panjang kasus korupsi, namun mirisnya sejumlah kasus korupsi besar lainnya yang dimana itu melibatkan para pejabat tinggi maupun elit politik justru masih menggantung.

Sejatinya semua ini menunjukkan bahwa keadilan di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Lebih mirisnya lagi kasus-kasus ini muncul di tengah upaya pemerintah yang katanya sedang melakukan efisiensi anggaran. Namun efisiensi dari anggaran yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sangat terlihat jelas berdampak pada berkurangnya kualitas dan kuantitas layanan negara atas hak rakyat dan pendanaan untuk sektor strategis mulai dari penonaktifan PBI, pengurangan tukin, dana bansos, dana riset, dana militer, dan masih banyak lagi lainnya.

Sektor-sektor strategis yang harusnya diperkuat  justru dikorbankan oleh pemerintah. Kebijakan ini akhirnya memunculkan pertanyaan mengapa harus rakyat yang harus menanggung kebijakan efisiensi dari pemerintah sedangkan kebocoran anggaran terkait korupsi terus dibiarkan?
Hal ini sangat nampak jelas bahwa negara kita saat ini berparadigma sekuler kapitalistik neoliberal. Sejatinya pemegang kebijakan telah gagal dalam mengurus urusan rakyat dan gagal dalam memberikan solusi dari setiap permasalahan kehidupan yang ada di tengah masyarakat. Kasus ini juga membuktikan bahwa sistem sekuler kapitalistik saat ini tidak bisa dijadikan solusi untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera.

Melihat kondisi saat ini, kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera  hanya bisa dirasakan para pemilik modal. Dalam sistem saat ini, politik demokrasi yang dijalankan adalah politik yang berbasis transaksional yang di mana amanah kekuasaan hanya dijadikan sebagai alat transaksi antara pejabat dengan para pemilik modal saja.

Sangat jelas terlihat buah dari sistem yang menjauhkan agama dalam kehidupan yakni sistem sekuler kapitalisme. Di mana materi yang menjadi tolok ukur utama dalam memutuskan sebuah kebijakan. Mereka yang memiliki modal akan dipermudah sedangkan yang tidak memiliki modal akan dipersulit.

Sangat jauh berbeda dalam sistem Islam. Sebagai agama sekaligus pandangan hidup, Islam secara komprehensif memiliki solusi dari setiap permasalahan yang ada termasuk solusi dalam memberantas kasus korupsi. Paradigma kepemimpinan dalam Islam berasaskan pada akidah Islam itu sendiri yang menjadikan seluruh aspek kehidupan diatur oleh Islam sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Tugas seorang pemimpin dalam Islam tidak hanya sebagai pengatur urusan dunia semata akan tetapi tugas seorang pemimpin di dalam Islam adalah juga untuk melindungi akidah dan menjaga moral masyarakat.

Dalam Islam, ada seperangkat aturan di mana ketika aturan tersebut diterapkan secara kafah akan mampu meminimalisir bahkan meniadakan munculnya kasus pelanggaran seperti korupsi. Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat terjamin mulai dari kebutuhan sandang, pangan, pokok, pendidikan, kesehatan, maupun keamanan melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang adil sehingga pelanggaran hukum seperti korupsi dapat ditekan secara signifikan.

Sejatinya ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang segala bentuk kerusakan akan tetapi juga menutup celah yang menyebabkan terjadinya kerusakan itu sendiri. Fakta sejarah keemasan dalam Islam menjadi bukti nyata bahwa masyarakat yang ideal dan tanpa korupsi bisa diatasi dan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera tanpa tandingan hanya akan kita temui ketika Islam diterapkan secara sempurna di tengah kehidupan masyarakat.

Wallahu a’lam bishawab