Oleh. Irma Sari Rahayu
Bekasi dikenal sebagai salah satu kota dengan biaya hidup termahal sekaligus UMR tertinggi di Indonesia. Sebagai kota penyangga ibu kota Jakarta, biaya hidup di Bekasi menduduki posisi nomor dua setelah Jakarta. Biaya hidup ini meliputi pengeluaran konsumsi, tempat tinggal, dan transportasi.
Dilansir dari Detik.com (2-8-2025), Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementrian Perhubungan, Risal Wasal menyampaikan data survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018. Menurut survei tersebut, penduduk Bekasi harus mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp1.918.142 atau sekitar 14,02 persen dari total pengeluaran masyarakat. Pengeluaran ini jauh dari standar ideal Bank Dunia yang menargetkan biaya transport tak boleh lebih dari 10 persen dari total penghasilan.
Mengapa Biaya Transport Tinggi?
Risal Wasal mengungkapkan, fenomena “gaji habis untuk ongkos” yang terjadi di kota besar seperti Bekasi karena belum banyak terintegrasi dengan transportasi umum. Ada istilah first miles-last miles yang memengaruhi mahalnya transportasi di Bekasi. Risal Wasal menggambarkan, tiket KAI memang murah, tetapi dari rumah menuju stasiun Bekasi naik ojek yang ongkosnya mahal. Belum lagi jika membawa mobil, biaya parkirnya pun mahal.
Masyarakat Bekasi mayoritas bekerja di luar kota Bekasi seperti Jakarta, Depok atau Bogor sehingga harus menggunakan transportasi umum seperti kereta api, ojek online atau bus. Jika memiliki motor, biasanya masyarakat akan menggunakannya hingga stasiun atau pemberhentian bus kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat kerja dengan kereta atau bus. Namun jika tidak, masyarakat menggunakan jasa ojek online.
Tarif ojek online pun termasuk tidak murah, apalagi jika digunakan setiap hari. Harga bahan bakar dan kebutuhan pokok ikut memengaruhi tarif transportasi yang digunakan. Maka tak heran jika ada istilah gaji habis untuk ongkos. Ditambah perjalanan last miles menuju tempat kerja. Wajar jika masyarakat mulai mengeluh.
Butuh Transformasi
Dalam sistem kapitalisme, negara mengambil sedikit peran dalam mengurus hajat masyarakat. Ia hanya berperan sebagai regulator dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Akan sangat wajar jika biaya transportasi membengkak, karena perusahaan moda transportasi tentu akan berhitung untung dan rugi. Belum lagi aspek harga bahan bakar yang selalu naik, ini juga menjadi bagian yang diperhitungkan dalam menentukan tarif.
Pengamat transportasi menilai, perlu memperkuat integrasi moda dan meningkatkan aksesibilitas dari pemukiman warga ke jaringan angkutan massal. Upaya ini dinilai bisa mereduksi biaya transportasi. Maka perlu kajian lebih lanjut bagi Kemenhub untuk menyiapkan kendaraan feeder dengan jumlah yang memadai, kajian tarif ojek online atau menyiapkan ruang parkir yang luas bertarif murah.
Selain penyiapan feeder, perlu dikaji juga harga bahan bakar di negeri ini. Pemerintah seyogianya dapat menyediakan bahan bakar dengan harga yang terjangkau agar tidak membebani masyarakat.
Solusi Islam
Bahan bakar adalah bagian dari kepemilikan umum. Negara yang mengolah, mengelola dan mengembalikan hasil pengolahannya kepada umat. Negara tidak boleh mengambil keuntungan dalam menjual bahan bakar kecuali hanya ongkos produksi saja. Namun, negara boleh menjual dengan mengambil keuntungan jika dijual kepada swasta untuk keperluan bisnis, tetapi tidak terlalu besar.
Dalam penyediaan moda transportasi, negara boleh menyerahkannya kepada swasta atau individu yang mampu untuk menyediakannya. Dengan harga bahan bakar yang tidak mahal tentu akan menekan biaya operasional sehingga tarifnya pun tidak akan mahal. Moda transportasi massal yang terintegrasi dari pemukiman hingga tempat bekerja tentu sangat membantu masyarakat.
Negara juga bisa mengatur tata kota agar tempat kerja tidak terlalu jauh dari tempat tinggal sehingga memudahkan dan irit biaya transportasi. Tata kota seperti ini pernah dibangun oleh Sultan Al Mansur ketika membangun Baghdad sebagai ibu kota khilafah saat itu. Setiap kota yang dibangun direncanakan untuk jumlah penduduk tertentu dan dilengkapi dengan fasilitas seperti masjid, sekolah, perpustakaan, taman industri, pemakaman umum, dan pengelolaan sampah.
Kota dibangun dengan prinsip memudahkan penduduk dalam aktivitas menuntut ilmu, bekerja dan berbagai aktivitas lain yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki yang wajar. Dengan pembangunan kota semacam ini maka tidak akan ditemukan problem macet, berdesakan di kendaraan umum, dan biaya transportasi yang tinggi.
Sumber pembiayaan negara khilafah juga sangat jelas yaitu berasal dari harta fai’, jizyah, kharaj, dan pengelolaan harta milik umum. Sumber dana ini dikelola oleh baitulmal untuk kesejahteraan rakyat. Inilah konsep negara yang dirindukan dan diridai oleh Allah Swt. karena pengaturannya berasaskan syariat Islam. Maka tidakkah kita ingin merasakan dan mewujudkannya kembali?
Wallahua’lam bissawab.
No comments:
Post a Comment