Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah, Bukti Kegagalan Kapitalisme

 

Oleh: Zuliyama, S. Pd. (Relawan Opini)

Beras adalah makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Tak heran jika ia seringkali dijadikan tujuan dalam mencari nafkah dengan pernyataannya, "Mencari sesuap nasi" yang tentunya berbahan baku beras. Namun, apa jadinya jika bahan pangan utama ini malah mengalami kenaikan harga, meski faktanya memiliki stok melimpah?

Dilansir dari bisnis.com (17/6/2025), Khudori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menyampaikan bahwa harga beras medium dan premium telah berada di atas harga eceran tertinggi (HET) selama beberapa bulan. Menurutnya, hal ini dikarenakan sebagian besar gabah/beras diserap dan menumpuk menumpuk di gudang Bulog. “Beras ditumpuk terus di gudang hingga bisa diklaim sebagai stok terbesar sepanjang sejarah. Apa gunanya buat rakyat dan publik stok besar tapi harga melampaui HET?” kata Khudori.

Ditambah lagi, masih dari bisnis.com (16/6/2025) bahwa kenaikan harga beras meningkat hingga menyasar 133 kabupaten/kota pada pekan kedua Juni, padahal sebelumnya pada pekan pertama Juni hanya menimpa 119 kabupaten/kota. Menanggapi hal ini, bahkan Badan Pusat Statistik(BPS) memberikan peringatan terkait beras menjadi komoditas perhatian menurut matriks level harga dari perubahan indeks perkembangan harga (IPH).

Jika biasanya harga beras naik saat stok beras sedikit, maka hal ini tidak berlaku untuk kondisi saat ini ,dimana per 30 Juni 2025, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog tercatat sebanyak 4,19 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

Mahalnya harga beras saat stok melimpah ditanggapi oleh analis agripangan, Emanuella Bungasmara Ega Tirma bahwa hal ini bisa disebabkan distribusi yang kurang efisien atau terdapat tantangan pada midstremnya. Selain itu, faktor lain juga bisa karena adanya distorsi pasar akibat ulah mafia beras. Telah dilakukan pengecekan juga oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dengan hasil temuannya bahwa lebih dari 80% tata niaga beras tak sesuai aturan, mulai dari peredaran beras yang belum berizin, ketidaksesuaian mutu beras, ketidaksesuaian HET pada banyak kabupaten/kota dan ketidaksesuaian berat beras yang terkandung dengan label yang tertera pada kemasan. Sementara itu, di Cipinang pada 28 Mei terdapat pergerakan sekitar 11 ribu ton, padahal angka penjualan tidak ada peningkatan bahkan terjadi penurunan yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya penimbunan oleh mafia beras. Kasus-kasus tersebut akhirnya menjadi penyebab harga beras tetap mahal di pasaran meski stok melimpah. Menanggapi hal ini, pada 26 Juni lalu Mentan pun memberikan waktu 2 minggu agar para mafia memperbaiki hal ini dan jika nantinya masih ditemukan, maka akan dikenai sanksi 5 tahun penjara dan denda 2 miliar. Dari sanksi yang diberikan nampaknya melegakan hati, masalah yang cukup membuat cemas kini nampak titik terang. Namun apakah kejadian serupa tak akan terulang lagi?

Kapitalisme, biang keladi naiknya harga beras

Jika diamati, masalah naiknya harga beras bukanlah perkara yang baru terjadi tetapi merupakan masalah berulang dengan berbagai faktornya. Hal ini sebenarnya wajar saja terjadi dalam sistem saat ini yang begitu menjunjung tinggi manfaat atau materi dalam setiap gerak perbuatannya yakni sistem kapitalisme. Dampaknya pun dapat terlihat baik skala individu bahkan skala negara. Pada skala individu, tak heran jika seringkali terdapat mafia beras yang berseliweran mengingat keuntungan yang bisa masik ke kantong masing-masing individu. Sementara itu pada skala negara, dampak sistem ini menyebabkan negara tidak menjalankan perannya dengan optimal karena masih ada nilai keuntungan yang diutamakan dan menomorduakan urusan rakyat. Akibatnya, pengawasan menjadi lemah, distribusi tidak adil, mafia tidak diberi hukuman yang menjerakan dan membiarkan pasar dikendalikan oleh segelintir pihak. Ditambah lagi, seringkali juga petani tidak dibela yang berdampak pada produksi lokal tidak efisien, ketergantungan pada beras impor dan harga sulit dikendalikan.

Islam solusi kenaikan harga beras

Dalam Islam, kesejahteraan rakyat adalah prioritas yang akan senantiasa diwujudkan penguasa atau pemimpin. Hal ini sebagaimana hadits yang seringkali terdengar, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin) adalah penggembala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia pimpin...” (HR. Bukhari no. 893 & Muslim no. 1829). Lalu bagaimana cara penguasa dalam negara Islam mengatasi kenaikan harga beras?

Langkah-langkah yang dilakukan negara yaitu: Pertama, mencegah ihtikar atau penimbunan barang pokok). Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW., "Siapa yang menimbun makanan, maka ia berdosa.” (HR. Muslim). Maka, siapapun yang melakukan penimbunan akan diberikan sanksi ta'zir atau sesuai dengan ketentuan hakim yang sekiranya dapat menjerakan bagi pelaku. Kedua, menerapkan kebijakan harga adil dengan bantuan lembaga hisbah. Dalam hal ini harga tidak ditentukan oleh lembaga hisbah, melainkan lembaga hisbah mengawasi pasar dan menegur pedagang yang menaikkan harga secara zalim. Ketiga, menjamin ketersediaan dan distribusi. Dalam hal ini, negara akan menyimpan cadangan beras dan akan didistribusikan saat harga naik tanpa perantara yang merugikan.

Itulah yang akan dilakukan oleh negara Islam untuk mengatasi naiknya harga beras di pasaran. Adapun selain pengaturan yang ketat oleh negara, di dalam Islam juga terdapat penguatan keimanan pada setiap individu sehingga para anggota masyarakat akan senantiasa memikirkan halal haram saat akan bertindak. Ditambah lagi, amat ma'ruf nahi munkar yang senantiasa diemban setiap individu akan menjadi pengokoh dan pelindung agar tiap individu bergerak sesuai aturan. Kalaupun ada, maka memiliki angka yang sangat minim.

Dari sini dapat kita pahami, bahwa kenaikan harga beras adalah bentuk kegagalan kapitalisme mengurusi rakyatnya dan penyebab kenaikan harga beras dan hanya Islamlah solusi dari permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab.