Sistem Kapitalisme Menghasilkan Generasi Sulit Kerja

Oleh: Sri Yana, S.Pd.I

 (Pegiat Literasi)

Generasi muda adalah tonggak masa depan. Lalu, bagaimana jadinya jika generasi ini justru didominasi oleh para penganggur akibat sulitnya memperoleh pekerjaan? Ya, idealnya, para sarjana ini langsung mendapatkan pekerjaan yang diharapkannya. Namun, kenyataannya banyak sarjana yang menganggur karena terbatasnya lapangan kerja, ketidaksesuaian bidang pekerjaan dengan jurusan yang diambil, serta rendahnya upah. Hal ini membuat banyak lulusan masih harus menanti kesempatan mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Laporan International Monetary Fund (IMF) mencatat bahwa pada tahun 2024, Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara Asia Tenggara. Urutan tingkat pengangguran tersebut adalah sebagai berikut: Indonesia (5,2% dari 279,96 juta penduduk), Filipina (5,1% dari 114,16 juta penduduk), Malaysia (3,5% dari 33,46 juta penduduk), Vietnam (2,1% dari 100,77 juta penduduk), Singapura (1,9% dari 5,94 juta penduduk), dan Thailand (1,1% dari 70,27 juta penduduk) (sumber: video.kompas.com).

Tingginya angka pengangguran di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi negara ini tidak sedang baik-baik saja. Makin banyak lulusan universitas, baik sarjana maupun diploma, justru masuk ke dalam lingkaran pengangguran. Penerapan sistem kapitalisme menjadi salah satu penyebab utama dari permasalahan ini.

Dalam naungan sistem kapitalisme ini, sejatinya negara adalah fasilitator dan regulator yang lebih memihak kepada kepentingan para kapitalis. Negara cenderung abai dalam menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk dalam upaya menyediakan lapangan pekerjaan. Alhasil, kesenjangan besar pun terjadi antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia.

Negara malah menyerahkan tanggung jawab penciptaan lapangan kerja kepada pihak swasta melalui pembukaan investasi sebesar-besarnya dan pengelolaan sumber daya alam oleh swasta. Sebagaimana diungkapkan oleh Ihlazul Amal, sarjana Manajemen lulusan tahun 2023, yang hampir dua tahun bekerja sebagai pramukantor, “Karena sudah kebutuhan dan sekarang ini cari pekerjaan sulit, jadi mau tidak mau ya harus disyukuri,” ujarnya saat istirahat kerja (sumber: bbc.com, 23/4/2025).

Kesulitan mencari kerja dirasakan sejak jenjang pendidikan SMA hingga sarjana. Banyak orang akhirnya terpaksa banting setir melakukan pekerjaan apa pun demi bertahan hidup. Belum lagi adanya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menambah susah kondisi rakyat. Sudah susah mencari kerja, saya memperoleh pekerjaan dipersulit dengan sistem kontrak yang bermasalah. Status karyawan tetap hampir tidak ada lagi. Jika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), maka otomatis harus kembali bersaing di pasar kerja yang makin ketat—bersaing dengan lulusan baru maupun sesama korban PHK. Padahal, kehidupan terus berjalan. Jika banyak kepala keluarga yang menganggur, maka meningkat pula potensi kriminalitas seperti pencurian dan pembunuhan akibat melemahnya kondisi ekonomi.

Inilah yang terjadi jika suatu negara tidak menerapkan aturan Islam. Aturan yang diberlakukan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Generasi muda hanya diposisikan sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan. Ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realitas maka timbul rasa frustrasi dan keputusasaan, termasuk pada orang tua yang memiliki harapan tinggi agar anaknya hidup lebih baik.

Berbeda halnya dengan Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, bukan semata-mata demi pekerjaan, tetapi untuk menuntut ilmu karena Allah SWT. Dengan niat yang benar dan tujuan yang berbeda, maka akan terbentuk generasi yang unggul. Islam memberikan prioritas kerja kepada laki-laki karena mereka akan menjadi kepala rumah tangga yang wajib menafkahi keluarganya.

Daulah Islam memiliki sistem yang mulia, termasuk dalam menentukan siapa yang diprioritaskan untuk bekerja. Negara dalam sistem Islam adalah raa'in (pengurus rakyat) sehingga tidak akan lepas tangan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang mampu membuka lapangan pekerjaan secara memadai. Pengelolaan sumber daya alam akan dilakukan secara mandiri dan tidak diserahkan kepada pihak swasta, apalagi asing. Dengan demikian, negara dapat membuka lapangan kerja dari sektor industri dalam skala besar sehingga pengangguran massal tidak akan terjadi.

Wallahua'lam bissawab.