Oleh : Shelly Cintya Dewi
Salah satu Program dari presiden Prabowo adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak khususnya di sekolah-sekolah, yang diinisiasi sebagai solusi untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan mengurangi angka stunting, namum program tersebut kini menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Sejak diluncurkan, MBG telah menjadi sorotan karena beberapa masalah, mulai dari dugaan keracunan massal hingga isu biaya dan pengelolaan yang kurang efisien.
Seperti yang terjadi pada kasus dugaan keracunan ratusan siswa dan guru baru-baru ini di bogor Senin
(12/5/2025).
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan hasil pemeriksaan Labkesda Kota Bogor terhadap sampel sisa makanan, mulai dari nasi, ceplok telor, tumis tahu dan toge serta bahan lainnya, yang diterimanya tadi pagi. Hasilnya, dua bahan makanan terindikasi mengandung bakteri coli dan salmonella.korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis (MBG).
Data mencatat siswa diduga keracunan MBG di Bogor Melonjak Jadi 210 Orang.
Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian tersebut. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan.
Dedie Rachim juga meminta standar operasional prosedur (SOP) termasuk pengawasan terhadap penyediaan makan bergizi gratis (MBG) ini untuk diperketat lagi.
"Ini jangan dianggap sepele, karena menurut kami ini sesuatu yang sangat serius, mengingat pada saat anak-anak terdampak dengan adanya dugaan keracunan makanan, maka Pemerintah Kota Bogor harus ikut serta terlibat terutama dalam penanganan medisnya," katanya.
Kasus keracunan MBG terjadi bukan untuk pertama kali tentu saja ini akibat dari industri kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan yang banyak dari pada keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Negara berlepas tangan bahkan mengusulkan asuransi MBG yang makin menunjukkan komersialisasi risiko, bukan solusi preventif.
Negara yang menerapkan Kapitalisme gagal menjamin kualitas gizi generasi, karena pasar bebas membiarkan produk-produk berbahaya beredar luas tanpa kontrol ketat.
Negara juga gagal mensejahterakan rakyatnya, minim nya lapangan kerja, mahalnya kesehatan dan pendidikan, melambung nya harga-harga kebutuhan pokok ini menjadi bukti nyata gagalnya Negara yang memerapkan Kapitalisme.
Padahal inilah yang harusnya jadi perhatian Negara,Minimnya lapangan kerja memang menjadi isu krusial yang dapat menyebabkan kesulitan ekonomi bagi banyak keluarga. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebijakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah bukanlah solusi yang hakiki melainkan solusi pragmatis, tentunya evaluasi yang menyeluruh diperlukan untuk memahami akar masalah dan potensi solusi.
Barbeda dengan Islam dengan sistem Negara Khilafah Islamiyah yang hadir sebagai solusi sistemik, mengatur ekonomi dan kehidupan rakyat berdasarkan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.
Dalam Islam, negara menjamin tercukupinya kebutuhan gizi tiap individu masyarakat secara merata dan tanpa kecuali. Ini adalah tugas penguasa sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Untuk merealisasikan hal itu, terdapat beberapa mekanisme yang antara lain adalah sebagai berikut.
Pertama, jaminan terhadap kebutuhan dasar (primer). Ini terlaksana dengan mewajibkan para laki-laki untuk memberi nafkah kepada dirinya dan keluarganya, serta mewajibkan anggota keluarga dekat untuk membantu saudaranya. Hal ini merupakan upaya tingkat pertama yang juga membutuhkan intervensi negara. Jika kedua hal ini belum terlaksana, negara wajib campur tangan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Artinya, negara berperan dalam membuka lapangan kerja bagi para qawwam (pemimpin keluarga/rumah tangga) untuk menjalankan kewajiban sebagai pencari nafkah.
Kedua, pemerintah harus menyediakan layanan keamanan, pendidikan, dan kesehatan secara gratis untuk seluruh rakyat. Saat ini, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang serba susah kian berat karena sulitnya akses pada layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dll. Bicara pemenuhan gizi empat sehat lima sempurna saja sering terabaikan. Secara sederhananya, bisa makan saja itu sudah bagus. Asal perut kenyang, urusan gizi belakangan. Sedangkan Islam sendiri menetapkan standar kecukupan kebutuhan dasar secara manusiawi yakni terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dengan jaminan dari negara.
Ketiga, layanan yang diberikan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat berasal dari pendanaan baitulmal. Negara akan mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber yang ada, seperti pendapatan tetap yaitu fai, kharaj, jizyah, pendapatan dari harta kepemilikan umum dalam berbagai bentuk, serta pendapatan dari harta kepemilikan negara seperti usyur, khumus, dan rikaz. Ini tentu berbeda dengan kondisi hari ini yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme telah membuat negara lepas tangan dalam menjamin kebutuhan rakyatnya secara utuh dan berkualitas.
Keempat, penerapan sistem ekonomi Islam akan menciptakan negara yang mandiri dan tidak bergantung pada swasta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara mandiri negara akan mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Dengan demikian Islam benar-benar mewujudkan peran negara sebagai raa’in (pengurus) yang akan menjamin kebutuhan hidup rakyat secara merata, tanpa kecuali. Ini karena tanggung jawab penguasa adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya sebagai amanah yang kelak akan Allah hisab. Rasulullah saw. bersabda, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Inilah mekanisme yang diterapkan dalam negara Islam yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat.
Dengan demikian masalah kecukupan gizi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas dari permasalahan gizi tidak semata ditelaah dari satu aspek lalu diselesaikan dengan menetapkan satu program tertentu. Harus ada langkah sistemis untuk mengurai masalah tersebut.
Sebabnya, problematik kecukupan gizi sesungguhnya rangkaian dari mata rantai masalah sistemis yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, solusi sistemis dibutuhkan untuk mengurai masalah kecukupan gizi generasi hari ini. Kapitalisme jelas menyengsarakan, sedangkan Islam jelas menawarkan kemaslahatan. Wallahualam bissawab.

No comments:
Post a Comment