Solusi Parsial Palestina, untuk Kepentingan Siapa?

Oleh Irma Faryanti 

Pegiat Literasi 

Mendapati Gaza kian membara, banyak solusi ditawarkan, mulai dari pembentukan dua negara hingga pengosongan wilayah tersebut. Bahkan negeri ini dengan sigap menyikapi hal tersebut melalui pernyataan Presiden RI yang siap menampung ribuan warga Palestina yang menjadi korban kekejaman bangsa zionis.

Presiden menegaskan hal tersebut di Bandara Halim Perdanakusuma, menjelang penerbangan ke Abu Dhabi Uni Emirat Arab untuk melawat sejumlah negara Timur Tengah beberapa waktu lalu. Ia menyatakan bahwa Indonesia tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk penyelesaian konflik di gaza, meski secara geografis letaknya jauh dari Palestina. (www.beritasatu.com Rabu 9 April 2025)

Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintah sejak era Joko Widodo telah memberikan bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza, salah satunya dengan mengirimkan tenaga medis untuk membantu di sana. Menyikapi banyaknya warga Palestina yang terluka serta mengalami trauma, anak-anak menjadi yatim piatu karena ditinggalkan orang tuanya, maka dirinya menyatakan bahwa Indonesia siap menampung mereka.

Jika pemerintah Palestina ingin melakukan evakuasi rakyat mereka ke Indonesia, ia menyatakan siap mengirimkan pesawat-pesawat untuk menjemput, untuk gelombang pertama dibatasi jumlahnya sekitar 1000 orang. Tapi proses evakuasi baru bisa terealisasi jika memenuhi dua syarat: Pertama, mendapat dukungan negara-negara tetangga di Timur Tengah. Kedua, kewajiban mengembalikan setelah kondisi aman dan proses pengobatan korban sudah dianggap cukup. Dari sini nampak jelas bahwa solusi yang ditawarkan hanya bersifat sementara saja.

Menanggapi hal ini, pengamat isu geopolitik Timur Tengah Smith Alhadar memperingatkan Prabowo akan protes yang mungkin terjadi di dalam negeri. Ia menganggap keputusan itu akan menjadi blunder di tengah keresahan masyarakat yang sedang didera berbagai permasalahan ekonomi dan politik. Ditambah lagi dengan ancaman protes dari luar negeri karena dengan merelokasi warga Gaza justru berpotensi memupus harapan kemerdekaan negara tersebut. Tidak ada satupun yang bisa menjamin apakah mereka bisa kembali ke tanah airnya ataukah tidak. Karena antara Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik yang memungkinkan keduanya menandatangani perjanjian hitam di atas putih yang memastikan mereka bisa kembali ke negaranya.

Apa yang dilakukan presiden RI ini diduga merupakan sebuah upaya appeasement (peredaan) untuk membujuk presiden Amerika Serikat, Donald Trump agar mengurangi besaran tarif impor 32% yang bisa mengguncang perekonomian dalam negeri. Keputusan ini jelas sebuah langkah ceroboh, karena hal tersebut justru akan mendukung ambisi Trump dan bangsa Zionis yang ingin menguasai Gaza lebih mudah mengusir warganya dari sana.

Sebagaimana diketahui, presiden AS sangat berambisi mengambil alih Gaza untuk memuluskan terlaksananya Proyek Riviera Timur Tengah, salah satunya dengan cara merekonstruksi total Gaza dalam perjanjian gencatan senjata antara Zionis dengan Hamas yang telah diinisiasi pada Januari 2025. Trump berdalih bahwa wilayah tersebut sudah tidak layak menjadi hunian. Ia pun berusaha melakukan lobi terhadap negara-negara Arab agar merelokasi warga Palestina tersebut, namun keinginan itu ditolak dengan berbagai alasan. Kontak yang sama juga dilakukan ke negara Afrika termasuk ke Indonesia. 

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, nyatanya Indonesia tidak mampu menggunakan potensinya untuk merebut kepemimpinan global dan mengusir para zionis di bumi Palestina. Yang bisa dilakukan hanya janji manis akan membela dan turut aktif menyelesaikan konflik di sana tanpa ada realisasi. Tindakan yang dilakukan cenderung mencari aman sekedar bantuan logistik dan pengiriman pasukan serta basa basi diplomatik. Karena faktanya mereka diam seribu bahasa ketika warga Gaza dibantai, dan justru sepakat menyolusikan masalah ini dengan membagi wilayah dan menampung mereka yang tertindas.

Sejatinya, umat adalah pemilik hakiki kekuasaan, tanpa dukungan mereka para penguasa tidak memiliki legitimasi atas jabatan kekuasaannya. Tidak akan mencari jalan pintas demi meraih dukungan negara adidaya, bahkan rela menjadi penjaga setia bagi kepentingan tuannya. Padahal sikap seperti ini dilarang oleh Rasulullah saw. Sebagaimana tercantum dalam HR al Bukhari dan Muslim: “Tidaklah mati seorang hamba yang Allah minta untuk mengurus rakyat, sedangkan dia dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyatnya, keciali Allah mengharamkan surga bagi dirinya.”

Solusi satu-satunya untuk Gaza adalah dengan mengerahkan seluruh potensi untuk Jihad. Namun, mustahil hal itu dilakukan oleh para pemimpin muslim yang berkuasa saat ini. Yang bisa melakukannya hanyalah seorang Khalifah yang dibaiat untuk melaksanakan syariat Allah secara menyeluruh di setiap aspek kehidupan. Kehadirannya menjadi tugas besar yang harus ditegakkan, dan dakwah menjadi hal utama yang mesti dilakukan. Memahamkan umat atas urgensitas kepemimpinan Islam, dan membuatnya satu dalam satu barisan. Hal ini telah menjadi janji Allah yang pasti terjadi. Wallahu alam Bissawab