Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang rencana memindahkan sementara seribu warga Gaza ke Indonesia menimbulkan diskusi luas di tengah masyarakat (minanews.net, 25-04-25). Rencana yang disampaikan menjelang lawatannya ke lima negara Timur Tengah ini digambarkan sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap rakyat Palestina yang kini tengah mengalami krisis akibat agresi militer Zionis Israel.
Namun, di balik narasi kemanusiaan tersebut, muncul pertanyaan besar: benarkah relokasi ini murni bentuk solidaritas, ataukah secara tidak langsung justru mendukung proyek kolonial Zionis?
Wacana Relokasi Warga Gaza dari Masa ke Masa
Secara sepintas, membawa warga Gaza ke Indonesia terdengar mulia. Memberikan tempat aman sementara, merawat korban luka, dan menenangkan jiwa-jiwa yang trauma terdengar sebagai bentuk nyata dari semangat kemanusiaan. Akan tetapi, sejarah panjang perjuangan rakyat Palestina tidak bisa dipisahkan begitu saja dari konteks relokasi ini.
Dalam konteks perjuangan Palestina, relokasi atau pemindahan penduduk bukanlah hal baru. Sejak berdirinya entitas Zionis pada tahun 1948, jutaan rakyat Palestina telah diusir dari tanah mereka dan hidup sebagai pengungsi di berbagai negara seperti Lebanon, Suriah, dan Yordania. Hingga hari ini, sebagian besar dari mereka belum pernah kembali ke tanah kelahiran mereka. Bahkan, mereka kehilangan hak untuk kembali.
Kritik atas Rencana Relokasi Warga Gaza
Dr. Hasbi Aswar, pengamat hubungan internasional, memberikan catatan kritis terhadap rencana ini. Ia menyatakan bahwa, “Rencana evakuasi ini, meskipun dibalut dengan alasan kemanusiaan, secara tidak langsung justru sejalan dengan kepentingan Zionis—mengosongkan Gaza dari rakyatnya agar eksistensi entitas kolonial mereka semakin aman dan tidak terganggu.” (muslimahnews.net, 24-04-25)
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Upaya sistematis mengusir rakyat Palestina dari tanahnya telah dilakukan melalui berbagai cara—dari blokade ekonomi, serangan bersenjata, hingga pembantaian. Dengan merelokasi penduduk Gaza, sekalipun dengan niat baik, kita secara tidak sadar bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang penjajahan tersebut.
Yang juga patut dikritisi adalah asumsi bahwa para pengungsi akan “dipulangkan” setelah kondisi Gaza membaik. Hal ini terdengar terlalu optimistis, jika tidak ingin disebut naif. Apakah realistis untuk meyakini bahwa Zionis akan bersedia membuka pintu bagi warga Gaza yang telah dipindahkan ke Indonesia agar mereka bisa kembali ke tanah kelahirannya? Tentu tidak. Pengalaman sejarah menunjukkan sebaliknya.
Sejarah tidak memihak pada narasi pemulangan. Justru sebaliknya, pengungsi Palestina malah terjebak dalam status yang tidak jelas selama bertahun-tahun. Apakah kita ingin mengulang skenario tersebut dengan mengalihkan mereka lebih jauh lagi dari tanah air mereka?
Permainan Diplomasi dan Kepentingan
Selain itu, ada dugaan bahwa kebijakan ini dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa perencanaan strategis yang matang. Bahkan ada dugaan bahwasanya langkah relokasi ini bisa saja menjadi bagian dari strategi diplomasi Indonesia dalam negosiasi di level global, apalagi saat ini ada isu perang tarif impor yang diinisiasi oleh Trump yang belakangan sedang mencuat.
Jika dugaan ini benar, maka rencana relokasi tersebut tak hanya menghilangkan nilai kemanusiaannya, tetapi juga melukai prinsip solidaritas terhadap Palestina yang selama ini menjadi sikap konsisten rakyat Indonesia.
Penting Pahami Akar Persoalan
Masalah lainnya adalah pendekatan yang diambil pemerintah Indonesia terhadap tragedi di Gaza. Jika hanya melihat dari sisi kemanusiaan semata, kita akan kehilangan arah dalam memahami akar persoalan. Penjajahan bukan hanya soal korban dan luka fisik, tetapi tentang perampasan tanah, kedaulatan, dan identitas. Ini adalah masalah politik, bukan hanya sekadar isu kemanusiaan semata. Karena itu, responsnya pun harus politis: embargo internasional, boikot produk pendukung Zionis, hingga tekanan diplomatik atau bahkan militer dalam konteks internasional.
Perpindahan lokasi ini, jika diterapkan, bisa jadi akan mengancam perjuangan Palestina. Alih-alih memperkuat posisi mereka di tanah sendiri, kita malah ikut ‘menghapus’ mereka dari Gaza. Lebih jauh, ketidakberanian pemimpin dunia Islam dalam bersikap tegas terhadap penjajahan menjadi persoalan besar.
Dikutip dari kata-kata Hasbi, “Jika mereka enggan menggunakan alasan persaudaraan seiman, maka setidaknya alasan persaudaraan sebagai umat manusia.” (muslimahnews.net, 24-04-25)
Kalau alasan ini pun tak sanggup mendorong keberanian, maka tak heran bila masyarakat menganggap para pemimpin itu justru memfasilitasi penjajah dengan memberi jalan mulus untuk terus menumpahkan darah rakyat Gaza.
Kita semua tentu sepakat bahwa membantu rakyat Palestina adalah kewajiban moral dan kemanusiaan. Namun, bentuk bantuan itu harus dipikirkan dengan matang, jangan sampai niat baik justru menjadi alat untuk melanggengkan penjajahan. Dalam upaya membantu Gaza, kita tidak boleh melupakan prinsip utama: bahwa tanah Palestina harus dihuni, dijaga, dan diperjuangkan oleh rakyatnya sendiri. Wallahu a’lam bissawab
No comments:
Post a Comment