Kapitalisme di Tengah Krisis: Rakyat Bertahan, Pasar Menekan

Oleh: Rasmawati Asri, SE.

Kemampuan belanja masyarakat terus menurun hingga mencapai tingkat yang memprihatinkan. Dalam tiga bulan terakhir, terjadi pelemahan konsisten pada daya beli konsumen, yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus mengalami penurunan. 

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa pada Maret 2025, IKK turun ke angka 121,1, melanjutkan tren penurunan dari Februari 2025 (126,4) dan Januari 2025 (127,2).

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkap penurunan mudik Lebaran 2025 sekira 4,69% dibandingkan dengan realisasi pada 2024 yang mencapai 162,2 juta orang, tahun ini tercatat 154,6 juta jiwa. (13/4/2025, Pikiran Rakyat).

Ramadan dan Idulfitri 2025 seharusnya menjadi masa keuntungan besar bagi para pedagang. Namun, tahun ini justru membawa kekecewaan. Para penjual di Pasar Tanah Abang mengeluhkan penurunan pendapatan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (10/4/2025, MetrotvNews).

Daya beli masyarakat semakin menurun akibat tidak adanya uang. Tidak memiliki uang salah satu indikator tidak ada sebuah penghasilan. Seperti menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Sehingga masyarakat kehilangan penghasilannya untuk bisa membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan hidupnya.

Walaupun Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) masih di atas angka 100, tren penurunannya perlu diperhatikan. Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, memperingatkan adanya risiko gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Penyebabnya adalah penurunan IKK yang menunjukkan ketidakpastian masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan. Apalagi, masyarakat juga melihat berbagai indikator lain yang mengisyaratkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat global maupun domestik.

Melemahnya daya beli secara berkepanjangan akan memengaruhi harga jual produk, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan pelaku usaha. Akibatnya, perusahaan mungkin akan mengambil langkah penghematan untuk mempertahankan operasional, termasuk dengan memangkas tenaga kerja. 

Situasi ini dapat memicu siklus negatif yang berpotensi memperburuk stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Kapitaslisme Memberikan Akses Ribawi

Penurunan daya beli masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti inflasi, melemahnya nilai tukar rupiah, turunnya pendapatan riil, meningkatnya angka PHK dan pengangguran, beban pajak yang lebih tinggi, serta lonjakan biaya hidup akibat kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan harga BBM. 

Banyak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi, akhirnya memakai playlater (pembayaran cicilan). Bukannya memberikan solusi tetapi malah menambah utang dan belum lagi bunga yang harus dibayarkannya.

Tekanan ekonomi memaksa masyarakat mencari cara kreatif untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk dengan memanfaatkan layanan paylater (pembayaran cicilan) dalam transaksi sehari-hari. Kemudahan berbelanja secara online semakin mendorong penggunaan skema pembayaran tertunda ini. 

Namun, di balik kepraktisannya, sistem kapitalisme turut memperkuat budaya konsumerisme, di mana kebahagiaan sering kali dinilai berdasarkan kepemilikan materi. Kehadiran paylater justru mempercepat arus konsumsi berlebihan, memperdalam masalah gaya hidup instan dan utang. 

Maraknya paylater berbasis riba—yang jelas haram dalam Islam—bukanlah jalan keluar, melainkan ancaman. Selain membebani ekonomi, praktik ini justru mendatangkan dosa dan mengikis keberkahan hidup.

Sehingga akar dari seluruh persoalan ini sebenarnya terletak pada sistem ekonomi kapitalisme, yang menjadi tanah subur bagi lahir dan berkembangnya masalah-masalah tersebut.

Ekonomi dalam Sistem Islam

Islam memiliki mekanisme tersendiri untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat.

Pertama, dalam sistem ekonomi Islam, negara memastikan bahwa kebutuhan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan tersedia dan dapat diakses secara adil oleh seluruh warga, tanpa membedakan kondisi ekonomi mereka.

Kedua, negara bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan kebutuhan individu dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi pria dewasa, agar mereka dapat menafkahi keluarganya. Bagi keluarga yang tidak mampu, terutama yang kepala keluarganya tidak bisa bekerja karena alasan kesehatan atau cacat, negara akan turun tangan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ketiga, pengaturan kepemilikan dalam Islam bertujuan untuk mencegah penguasaan oleh pihak swasta atau asing. Kepemilikan dibagi menjadi tiga bentuk: individu, umum, dan negara. Sumber daya alam yang penting bagi hajat hidup orang banyak tergolong kepemilikan umum dan tidak boleh dikuasai secara pribadi. Dengan model ini, negara dapat mengelola sumber daya secara mandiri demi kemakmuran rakyat.

Keempat, sistem mata uang Islam yang berbasis pada emas dan perak membuat perekonomian lebih stabil, bebas dari gejolak inflasi maupun krisis. Sebagai contoh, nilai satu dinar di masa Rasulullah saw. hingga kini masih memiliki daya beli yang setara.

Penerapan Islam kaffah akan menjamin kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi islam memiliki mekanisme untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat individu per individu. Dan segala jenis praktik ribawi akan dihapuskan di dalam negara Islam, karena negara menjaga rakyat jauh dari keharaman. 

Dengan demikian, sistem ekonomi Islam memberikan jaminan terhadap kestabilan ekonomi sekaligus memastikan terpenuhinya kebutuhan rakyat. Stabilitas daya beli masyarakat menjadi salah satu cerminan utama dari kesejahteraan yang merata. Melalui penerapan sistem moneter berbasis dinar dan dirham serta peran aktif negara sebagai pengelola urusan umat, keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara konkret dan berkesinambungan. Semua itu akan terimplementasi secara menyeluruh dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu'alam.