Gas melon langka, Masyarakat sulit lepas dari hidup sengsara

Oleh : Reshi  umi hani

  

Kelangkaan gas elpiji 3 kg di seluruh wilayah di indonesia telahmemicu berbagai kontroversi di masyarakat. Salah satu contohnya seperti yang terjadi di Kota Tepian yang membuat DPRD Samarinda bergerak. Komisi II menggelar RDP bersama instansi terkait, mendesak agar distribusi gas bersubsidi dilakukan langsung ke tingkat RT untuk memastikan pasokan tepat sasaran.

Melalui beberapa sumber diketahui bahwa Kelangkaan ini bermula dari kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg mulai 1 Februari 2025. Meski Presiden Prabowo Subianto telah mencabut kebijakan tersebut, banyak warga sudah terlanjur melakukan panic buying.

Kisruh langkanya elpiji menunjukkan bahwa negara lalai di dalam memenuhi kebutuhan pokok warganya. Elpiji merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat karena merupakan bahan bakar paling populer untuk memasak.

Negara lepas tangan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Rakyat diharuskan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak boleh ada subsidi karena akan membuat rakyat manja sehingga tidak produktif. Subsidi juga akan membebani APBN sehingga memberatkan negara.

Padahal yang benar-benar membebani APBN bukanlah subsidi, tetapi pembayaran utang berikut bunganya. Proyek prestisius digeber dengan dana utang, lalu APBN harus membayar pokok dan bunganya. Anehnya, subsidi yang disalahkan. Sungguh di luar nalar.

System ekonomi kapitalisme yang jahat ini harus segera ditinggalkan dan digantikan dengan sistem ekonomi yang adil, yaitu sistem Islam. Politik ekonomi Daulah Khilafah Islamiah adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk energi. Khilafah menjamin ketersediaan energi di tengah masyarakat. Baik untuk memasak, transportasi, penerangan, maupun yang lainnya. Negara akan menggunakan sumber daya alam yang dimiliki untuk menyediakan bagan bakar bagi rakyat dengan harga murah atau bahkan gratis. 

Penyediaan LNG maupun jaringan dan infrastruktur pendukungnya merupakan tanggung jawab negara. Negara tidak boleh mengambil untung darinya. Negara boleh saja menjualnya ke rakyat, tetapi sebatas biaya operasional.

Wallahua’lam bissawab