Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Menggadaikan Negara Pada Taipan, Layakkah?

Friday, March 14, 2025 | Friday, March 14, 2025 WIB Last Updated 2025-03-14T16:04:51Z
Menggadaikan Negara Pada Taipan, Layakkah?  Oleh : Hawilawati, S.Pd (Muslimah Permata Umat)  ---  Presiden Prabowo Subianto menerima 8 taipan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/3/2025) termasuk Sugianto Kusuma atau Aguan, pendiri Agung Sedayu Group hingga Tomy Winata, pemilik Artha Graha Group.  Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyinggung soal situasi global dan tanah air. Selain itu, kata Teddy, Prabowo juga menyampaikan perihal pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi hingga BPI Danantara. (kompas.tv)  Apakah pemerintah telah  menutup mata, bahwa segala proyek raksasa mengatasnamakan PSN (Proyek Strategis Nasional) yang melibatkan kaum kapital 8 Taipan tersebut, menyisakan luka dan penderita mendalam bagi rakyat.  Sebagaimana pembebasan di sejumlah lahan warga yang dilakukan secara paksa, bahkan dibayar dengan harga yang irasional. Pembangunan megah PIK 2 dengan segala fasilitasnya, membuat masyarakat sekitar hanya  bisa melongok dari balik tembok besar pemisah PIK 2 dengan wilayah kabupaten Tangerang. Belum lagi polusi udara yang sangat dirasa saat musim kemarau, dari truk-truk besar pengangkut material bangunan PIK 2 yang memakai akses jalan warga,  sehingga membuat jalan  rusak berlubang akibat lalu lalang truk. Di musim hujan kampung tersebut pun kerap kali mengalami banjir. Sungguh kondisi sengsara warga sangat dirasakan saat  proyek strategis taipai berdiri.  Belum proyek raksasa lainnya yang meninggalkan kesengsaraan serupa  seperti kasus rempang, IKN, bahkan sejumlah pagar laut yang terbentang sepanjang perairan Nusantara seperti laut kabupaten Tangerang, Laut Bekasi dan laut Subang, tentu pemagaran laut yg membutuhkan modal besar melibatkan para konglomerat yang sudah memproyeksikan wilayah tersebut sebagai lahan komersial yang akan menghasilkan cuan lebih banyak.  Sungguh sebuah kebijakan mengatas namakan PSN (Proyek Strategis Nasional, penuh tanda tanya besar, Strategis untuk siapa?,  jika realitanya justru membuat  jutaan  rakyat kian sengsara menjadi korban, hilangnya tempat tinggal, matinya mata pencaharian dan rusaknya ekosistem serta  keadaan sosial masyarakat. sangat ironis.  Yang lebih menyesakkan dada adalah  para kapital Taipan ini terus  diberi karpet merah oleh pemerintah mengatasnamakan investasi untuk mengeksploitasi lahan Nusantara dengan undang-undang yang dapat melanggengkan setiap proyeknya.  Inilah performa oligarki yang terus bergandengan dengan 8 Taipan, dan fix  ketika negeri mengadosi sistem Sekuler Kapitalis, maka kebijakan negara terkait pembangunan nasional pun lebih berpihak kepada kaum Kapital ketimbang rakyatnya, bahkan berbagai cara liberal dilakukan yang penting mendatangkan profit besar.   Paradigma kepemimpinan Islam adalah sebagai Ra'in (pelayan)  dan Junnah (pelindung) rakyat, yang berkewajiban menjalankan amanah dengan keimanan dan takut kepada Allah, bukan dengan ambisi materi dunia. Dalam membangun perekonomian negaranya, ia wibawa dengan memiliki ilmu yang shohih yaitu sistem ekonomi Islam yang melahirkan kemaslahatan umat manusia serta independen tanpa dikendalikan oleh  pemilik kapital.  Dalam pembangunan ekonomi tentu tidak boleh diserahkan kepada korporasi asing yang memiliki karakter ingin memonopoli dan ambisi bisnis untung rugi. Sementara pemimpin sebagai Ra'in (pelindung) yang harus memastikan rakyatnya terpenuhi hajatul udawiyyah (kebutuhan primernya) seperti sandang, pangan , papan, pendidikan , kesehatan.  Namun, bagaimana realita saat ini ketika berbagai proyek raksasa mengatasnamakan PSN yang digadang -gadang untuk memajukan perekonomian nasional, apakah kebutuhan primer rakyat semakin terpenuhi?  Sudah saatnya negara mengurusi rakyat dan mengelola  kekayaan sumber daya alamnya serta memajukan  perekonomiannya dengan kemandirian dan melibatkan para ahli (khubaro) yang amanah.Tidak memberi karpet merah kepada kapital Taipen, yang akan berpotensi negeri ini tergadaikan bahkan akan dikuasai  demi kepentingan mereka saja.  Sebagai pijakan dalam memajukan ekonomi nasional maka sudah seharusnya negeri ini mengadonsi sistem ekonomi Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an, yang clear  mengatur urusan ekonomi yang mampu mensejahterakan dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia . Wallahu'alam

Oleh : Hawilawati, S.Pd

(Muslimah Permata Umat)


Presiden Prabowo Subianto menerima 8 taipan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/3/2025) termasuk Sugianto Kusuma atau Aguan, pendiri Agung Sedayu Group hingga Tomy Winata, pemilik Artha Graha Group.


Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyinggung soal situasi global dan tanah air. Selain itu, kata Teddy, Prabowo juga menyampaikan perihal pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi hingga BPI Danantara.

(kompas.tv)


Apakah pemerintah telah  menutup mata, bahwa segala proyek raksasa mengatasnamakan PSN (Proyek Strategis Nasional) yang melibatkan kaum kapital 8 Taipan tersebut, menyisakan luka dan penderita mendalam bagi rakyat.


Sebagaimana pembebasan di sejumlah lahan warga yang dilakukan secara paksa, bahkan dibayar dengan harga yang irasional. Pembangunan megah PIK 2 dengan segala fasilitasnya, membuat masyarakat sekitar hanya  bisa melongok dari balik tembok besar pemisah PIK 2 dengan wilayah kabupaten Tangerang. Belum lagi polusi udara yang sangat dirasa saat musim kemarau, dari truk-truk besar pengangkut material bangunan PIK 2 yang memakai akses jalan warga,  sehingga membuat jalan  rusak berlubang akibat lalu lalang truk. Di musim hujan kampung tersebut pun kerap kali mengalami banjir. Sungguh kondisi sengsara warga sangat dirasakan saat  proyek strategis taipai berdiri.


Belum proyek raksasa lainnya yang meninggalkan kesengsaraan serupa  seperti kasus rempang, IKN, bahkan sejumlah pagar laut yang terbentang sepanjang perairan Nusantara seperti laut kabupaten Tangerang, Laut Bekasi dan laut Subang, tentu pemagaran laut yg membutuhkan modal besar melibatkan para konglomerat yang sudah memproyeksikan wilayah tersebut sebagai lahan komersial yang akan menghasilkan cuan lebih banyak.


Sungguh sebuah kebijakan mengatas namakan PSN (Proyek Strategis Nasional, penuh tanda tanya besar, Strategis untuk siapa?,  jika realitanya justru membuat  jutaan  rakyat kian sengsara menjadi korban, hilangnya tempat tinggal, matinya mata pencaharian dan rusaknya ekosistem serta  keadaan sosial masyarakat. sangat ironis.


Yang lebih menyesakkan dada adalah  para kapital Taipan ini terus  diberi karpet merah oleh pemerintah mengatasnamakan investasi untuk mengeksploitasi lahan Nusantara dengan undang-undang yang dapat melanggengkan setiap proyeknya.


Inilah performa oligarki yang terus bergandengan dengan 8 Taipan, dan fix  ketika negeri mengadosi sistem Sekuler Kapitalis, maka kebijakan negara terkait pembangunan nasional pun lebih berpihak kepada kaum Kapital ketimbang rakyatnya, bahkan berbagai cara liberal dilakukan yang penting mendatangkan profit besar. 


Paradigma kepemimpinan Islam adalah sebagai Ra'in (pelayan)  dan Junnah (pelindung) rakyat, yang berkewajiban menjalankan amanah dengan keimanan dan takut kepada Allah, bukan dengan ambisi materi dunia. Dalam membangun perekonomian negaranya, ia wibawa dengan memiliki ilmu yang shohih yaitu sistem ekonomi Islam yang melahirkan kemaslahatan umat manusia serta independen tanpa dikendalikan oleh  pemilik kapital.


Dalam pembangunan ekonomi tentu tidak boleh diserahkan kepada korporasi asing yang memiliki karakter ingin memonopoli dan ambisi bisnis untung rugi.

Sementara pemimpin sebagai Ra'in (pelindung) yang harus memastikan rakyatnya terpenuhi hajatul udawiyyah (kebutuhan primernya) seperti, sandang, pangan , papan, pendidikan , kesehatan.


Namun, bagaimana realita saat ini ketika berbagai proyek raksasa mengatasnamakan PSN yang digadang -gadang untuk memajukan perekonomian nasional, apakah kebutuhan primer rakyat semakin terpenuhi?


Sudah saatnya negara mengurusi rakyat dan mengelola  kekayaan sumber daya alamnya serta memajukan  perekonomiannya dengan kemandirian dan melibatkan para ahli (khubaro) yang amanah.Tidak memberi karpet merah kepada kapital Taipen, yang akan berpotensi negeri ini tergadaikan bahkan akan dikuasai  demi kepentingan mereka saja.


Sebagai pijakan dalam memajukan ekonomi nasional maka sudah seharusnya negeri ini mengadonsi sistem ekonomi Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an, yang clear  mengatur urusan ekonomi yang mampu mensejahterakan dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia . Wallahu'alam


No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update