Konsep Ekonomi Islam Versus Kapitalisme

Oleh Sriyanti

Ibu Rumah Tangga, Pegiat Literasi

Di saat Presiden Prabowo menghimbau tentang efisiensi perjalanan dinas, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung justru melakukan kunjungan kerja ke luar daerah yaitu, komisi A dan C ke Kota Batam (Kepulauan Riau), sementara B dan D ke Manggarai Barat (Nusa Tenggara Timur). Hal tersebut dibenarkan oleh sekretaris  DPRD Uwais Qarni, karena kunker itu merupakan rencana kerja yang sudah disepakati dan dimusyawarahkan.

Ketua Komisi B Faisal Radi Sukmana juga menjelaskan bahwa, kunjungan tersebut merupakan studi banding untuk meningkatkan kinerja pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Batam dijadikan tujuan, karena kota tersebut dianggap sebagai daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi. Maka strategi dan kebijakan yang digunakan untuk keberhasilannya patut dipelajari. Sementara kunker Komisi A dan C ke Manggarai, bertujuan untuk mendalami tentang evaluasi dan peran otonomi daerah. Selain itu juga mempelajari tentang program dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga di tahun 2025. (detikjabar.com 20/02/2024)

Agenda perjalanan dinas pejabat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun nyatanya dari dulu, baik sebelum efisiensi maupun sesudahnya, kecil harapan rakyat bahwa kunjungan tersebut demi kesejahteraan mereka. Demikian juga efisiensi, kalau ternyata menjadi salah satu pemicu pengangguran. Pantas kita katakan para pemangku kebijakan saat ini nirempati. Selain itu kualitas  kinerja mereka patut dipertanyakan, karena dalam menjalankan tugasnya mereka masih harus diberi pembekalan, hal ini juga membuktikan bahwa para aparat bukanlah orang-orang yang mumpuni mengurusi urusan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak menjadi solusi permasalahan.

Jika ditelaah lebih mendalam, kunjungan kerja   anggota DPRD Kabupaten Bandung di atas ditujukan untuk mempelajari strategi keberhasilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari kota yang dikunjungi, kemudian akan diimplementasikan di wilayahnya. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam sistem kapitalis yang diterapkan saat ini, tidak memiliki konsep baku dalam meningkatkan perekonomian ataupun kemakmuran hidup masyarakat.

Alih-alih memiliki konsep untuk meningkatkan perekonomian rakyat, kapitalisme justru menjadi pangkal kesengsaraan dan kerusakan berbagai aspek kehidupan. Ibarat mengurai benang kusut, masalah  ekonomi seakan tak ada ujungnya. Penyebabnya karena konsep ekonominya hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata. Terkait dengan mekanisme distribusi harta, kapitalisme hanya mencakup dua konsep kepemilikan kekayaan yaitu, milik individu atau swasta dan negara. Sementara faktanya porsi hak individu atau swasta lebih besar dibandingkan dengan yang dikuasai negara. Maka aturan pendistribusiannya dilakukan melalui mekanisme harga, yang menjadi penentu daya beli dan konsumsi masyarakat.

Distribusi ini ditentukan oleh kebebasan kepemilikan, kemampuan bekerja, dan perolehan harta yang dilakukan oleh tiap individu atau swasta. Dengan demikian hukum rimba terjadi di dalamnya. Siapa saja yang mempunyai kekuatan materi, maka dia akan bisa bertahan dan menguasai ekonomi. Sedangkan  yang lemah, maka dia akan tersingkir. Akhirnya kesenjangan ekonomi tidak terelakkan.

Dari sisi pengembangan harta dan investasi, sistem ekonomi kapitalisme berasaskan pada perbankan berbasis riba, spekulasi dan sejenisnya. Akibatnya rentan terhadap resesi dan krisis ekonomi. Begitu juga dengan mata uangnya  yang memakai mata uang kertas, secara fisiknya mudah rusak  dan nilai tukarnya juga tidak stabil. Hal ini akan menyebabkan labilnya perekonomian.

Kemudian terkait dengan standar kesuksesan. Dalam  ekonomi kapitalis keberhasilan pembangunan ekonomi diukur dengan pertumbuhan ekonomi secara  menyeluruh,  bukan didasarkan pada capaian individu per individu masyarakat, apakah sudah bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak. Oleh karena itu konsep yang diberikan sistem kapitalisme tidak bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Lain halnya dengan aturan dalam sistem perekonomian Islam yang berasal dari Sang Pencipta. Konsep yang digunakan sudah pasti akan membawa keberkahan dan terwujudnya kesejahteraan umat. 

Dalam pemerintahan Islam, permasalahan ekonomi akan terjadi, ketika sumber daya kekayaan tidak didistribusikan sebagaimana mestinya. Terkait dengan pendistribusian, negara akan menjalankannya sesuai dengan ketentuan syariat. Di antaranya dengan membagi sumber kekayaan menjadi tiga kepemilikan yaitu, hak individu, umum dan negara. Harta milik umum tidak boleh diprivatisasi menjadi milik individu atau swasta. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Hadits di atas menunjukkan bahwa kekayaan milik umum, harus dikelola oleh negara, dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dari segi pengembangan harta, sistem ekonomi Islam tidak bertumpu pada spekulasi dan transaksi ribawi. Namun fokus pada sektor riil. Terkait dengan mata uang menggunakan dinar dirham atau emas dan perak, dari kualitas bahannya tidak mudah rusak  nilai tukarnya juga stabil. Kemudian standar keberhasilan dalam perekonomian Islam adalah terwujudnya kesejahteraan umat secara individu per individu, dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan asasi mereka seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Itulah beberapa perbandingan antara konsep ekonomi Islam yang mampuewujudkan kesejahteraan dan konsep ekonomi kapitalisme yang rusak dan merusak. Oleh karena itu,  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya cukup dengan program studi banding ataupun kunjungan kerja para pejabat saja. Namun lebih dari itu dibutuhkan penerapan aturan yang benar, yaitu syariat Islam.

Wallahu alam bi ash shawab.