Jabodetabek Banjir Lagi di Era Kapitalistik

Oleh: Zahwa Asma Fathiyyah

(Mahasiswi STIU Darul Hikmah)

Jabodetabek banjir lagi. Bak film lama yang diputar ulang, banjir kembali datang menghampiri warga. Banjir (terutama di Jabodetabek), sudah terjadi bertahun-tahun, tapi mengapa solusi permanen tak pernah ada?

Tidak bisa dipungkiri, secara geografis, Jakarta dan sekitarnya memang rentan banjir. Kota ini berada di dataran rendah dengan lebih dari 13 sungai dan mengalir dari hulu di Bogor dan sekitarnya. Saat hujan deras turun di kawasan Puncak dan Depok, air dengan cepat mengalir ke hilir, memperparah potensi banjir di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Namun, masalahnya bukan sekadar faktor geografis. Akan tetapi perilaku masyarakat dan para penguasa negeri yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang dan fungsi lahan. Akibatnya limpahan air hujan tidak tertampung lagi.

Di Kota Bekasi, banjir merendam delapan dari total 12 kecamatan yang ada. Sedangkan di Kabupaten Bekasi, banjir merendam 13 Kecamatan, 24 desa dan kelurahan dengan sekitar 36 titik banjir yang rata-rata ketinggian air mencapai 40 sampai 200 sentimeter. Melihat fenomena ini, Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) menyarankan dua hal penting agar banjir di Bekasi tak kembali terjadi.

Tim Akademisi FPHJ Ir Iman Sandjojo mengatakan, banjir di Bekasi bisa dikatakan momen yang langka. Itu karena, berdasarkan informasi dari BMKG, kata dia, curah hujannya mencapai frekuensi Q100 yang di mana hanya terjadi 100 tahun sekali. Kedua, kata Iman Sandjojo, banyaknya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman di daerah l kawasan hutan dengan pengelolaan khusus produk Kementrian Lingkungan Hidup. (jabar.pikiran-rakyat.com, 13/3/2025)

Pembangunan yang Kapitalistik

Keserakahan manusia, bisa membuat bumi tidak stabil. Misalnya, pembangunan besar-besaran ala kapitalistik sepaket dengan kebijakan-kebijakan kapitalistik pula. Alih fungsi lahan banyak terjadi tatkala materi menjadi orientasi para pengambil kebijakan.

Bukan rahasia lagi, adanya intervensi para pemilik modal di lingkungan kekuasaan,.membuat banyak lahan beralih fungsi dari yang semestinya. Daerah resapan air yang beralih fungsi menjadi perumahan elite, ataupun tempat wisata, hanyalah satu dari sekian banyak permasalahan terkait.Ekosistem perkotaan berubah menjadi hutan beton untuk mengejar apa yang mereka sebut sebagai “pertumbuhan ekonomi”. Rencana tata ruang wilayah pun mudah diutak-atik sesuai kepentingan pemodal. Analisis dampak lingkungan dalam pembangunan pun seakan formalitas yang pada akhirnya menguap mengikuti kepentingan para kapitalis.

Corak pembangunan kapitalistik bukanlah spirit pembangunan dalam Islam. Negara tidak akan melakukan alih fungsi lahan dan memenuhi kepentingan segelintir orang demi meraih pertumbuhan ekonomi. Dalam membangun, negara harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan lahan yang bersifat universal.

Terdapat kondisi alam yang memang tidak dapat manusia intervensi. Jika terjadi secara alami, kondisinya tidak akan memengaruhi kestabilan alam. Oleh karenanya, manusia dilarang untuk melakukan aktivitas yang mengganggu keseimbangannya. 

Sebaliknya, bencana terjadi saat keseimbangan alam terganggu oleh aktivitas manusia. Allah Swt. berfirman, “Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS Ar-Rum: 41).

Sistem Islam Solusi Tuntas Banjir

Dalam sistem Islam, negara wajib memperhatikan pembangunan infrastruktur. Wilayah yang dapat menampung curah hujan dari daerah aliran sungai dalam jumlah besar, akan dibangun bendungan. Pada masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi. Bukti empiris atas hal ini masih dapat kita saksikan di beberapa wilayah, yakni kala Islam pernah berkuasa di wilayah Iran maupun Turki, misalnya.

Negara juga akan membangun kanal ataupun saluran drainase untuk mengurangi dan memecah jumlah air dalam jumlah besar agar mengalir ke tempat lain yang lebih aman. Secara berkala, negara akan melakukan pengerukan lumpur-lumpur di sungai atau daerah aliran air untuk mencegah terjadinya pendangkalan.

Tentu ada pemukiman penduduk di wilayah pesisir. Untuk itu, negara akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terdampak banjir rob atau kapasitas serapan tanah yang minim. Negara akan merumuskan kebijakan khusus bagi masyarakat di wilayah tersebut dan membuat skenario agar penduduk setempat tetap dapat mengakses kebutuhan air secara normal, entah dengan membangun sumur, penampungan air, atau sejenisnya.

Prinsipnya, mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan. Prinsip pembangunan Islam yang ramah lingkungan tersebut hanya akan terwujud pada sosok pemimpin yang menerapkan sistem Islam. Inilah solusi tuntas dan sistemis dalam menyelesaikan permasalahan banjir pada era kapitalistik saat ini. Wallahua'lam bishshawab