DANATARA, Dana Segar Bagi Oligarki

Penulis : Auliah,S.Pd

Indonesia gelap menggambarkan kondisi negara tercinta kita saat ini. Kebijakan demi kebijakan yang dibuat tak berpihak kepada rakyat. Menuntun kepada redup hingga terbitlah gelap. 

Viral di media social,  pada 24 februari 2025 Presiden Prabowo resmi meluncurkan DANANTARA. DANANTARA adalah singkatan Daya : energy dan kekuatan. Anagata : masa depan. Nusantaa : tanah air Indonesia. Badan ini bertujuan mengoptimalkan kekayaan negara lewat Investasi strategis.

Presiden mengumumkan sisa anggaran sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun dari penghematan anggaran akan digelontorkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). (Kompas, 15-2-2025).

Menurut Bapak Werda selaku PNS di Kementerian Keuangan dan Mahasiswa Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro,  Efisiensi anggaran untuk ambisi Danantara juga berdampak secara tidak langsung dan bersifat multiplier effect, berawal dari penurunan daya beli, shifting ekonomi, hingga kelesuan produksi dan PHK.

 Efek multiplier ini belum dirasakan pada satu-dua bulan kebijakan efisiensi. Namun, secara teoritik hal itu akan terjadi. Hal itu menjadi penyebab kemunculan Danantara memicu reaksi publik. Di tengah-tengah pengorbanan rakyat untuk menanggung dampak multiplier atas kebijakan efisiensi, rakyat dikejutkan dengan ambisi besar Presiden membuat badan pengelola investasi di antara banyaknya badan pengelola investasi yang telah dibentuk pemerintah. (Kompas.com 18/02/2025),

Dana Segar Bagi Oligarki

Problematika umat seakan tiada hentinya. Semua problem terjadi akibat negara mengadopsi sistem demokrasi kapitalis. Sehingga desain ekonomi yang nampaknya sedang disiapkan pun adalah konsep Kapitalisme.

 Negara mengusung ekonomi kerakyatan namun tidak melepaskan oligarki yang telah menjadi timses nya.  Maka pembentukan Danantara adalah langkah untuk optimalisasi modal dan aset BUMN seperti halnya Cina dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Adapun BUMN-BUMN yang dikelola Danantara mencakup berbagai industri, mulai dari energi, infrastruktur, hingga sektor finansial.

 Perinciannya antara lain Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID. Maka aktor yang menikmati Danantara adalah para oligarki seperti yang terlihat dari jajaran petinggi danantara. Diketahui presiden mengajak pak SBY dan pak Jokowi sebagai pengawas dan mantan perdana menteri Inggris Tony blair.

 Ditambah lagi, tidak adanya transparasi dan audit dari BPK dan KPK yang dikhawatirkan akan menjadi santapan korupsi besar-besaran oleh jajaran petingginya. 

Modal raksasa ini adalah uang rakyat, yang akan dipertaruhkan dalam persaingan bebas global. Mulai dari penarik investasi asing maupun sebagai modal investasi Indonesia di luar negeri. Atau investasi di program prioritas pemerintah seperti hilirisasi minerba dan sawit. 

Maka uang danantara akan dinikmati oleh para oligarki minerba dan sawit agar mereka bisa semakin melakukan ekspansi bisnisnya di pasar global. Jika investasi gagal, maka uang rakyat hilang dan tak mungkin kembali.  Seharusnya uang rakyat dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat.  Negara harusnya menjadikan focus utama di sekor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan insfrasrukur dasar, bukan malah melakukan efisiensi anggarannya dan dialokasikan ke Danantara. 

Karena sektor-sektor ini tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang, melainkan juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung. 

Inilah fakta system demokrasi kapitalis, negara lebih mengutamakan  kepentingan kapitalis oligarki dan kekuasaan pribadi, dan bukan pada rakyat. 

Cara Islam mengatur Ekonomi

Islam memberikan tuntunan dalam sistem ekonomi. Dalam islam dikenal konsep kepemilikan serta cara mengelolanya.  SDA termasuk kepemilikan umum yang dikelola oleh negara dan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat.

 Rasulullah saw bersabda., “Manusia berserikat dalam kepemilikan atas tiga hal, yakni air, padang gembalaan, dan api.” (HR Ahmad).

Dalam Daulah Islam ada Baitul Mall yang berasal dari harta rakyat yang dikumpulkan dan dikelola sesuai syariat Islam. Dari sini, Negara membiayai Pendanaan atas pelayanan terhadap kebutuhan rakyat sepenuhnya. Tidak ada satu pun departemen di dalam Daulah Islam yang ditugasi untuk melakukan investasi dan mengembangkan harta umat agar dapat maksimal melakukan pemenuhan masyarakat, melainkan keseluruhan dana yang masuk dikelola sesuai ketentuan yang telah ditetapkan syara'.

 Bahkan baitul mall justru dapat memberi stimulus ekonomi kepada masyarakat dengan memberi pinjaman tanpa bunga bahkan memberi modal bisnis secara cuma-cuma.

Untuk mengembangkan dana, negara membuka lebar Pasar syariah sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi dalam berbagai bidang ekonomi, seperti perdagangan, ketenagakerjaan, pertanahan, industri, pertanian, dan jasa-jasa. Masyarakat dapat menjadi investor (shahibul mall) dalam bidang sumber daya ekonomi (SDE), tetapi terlarang masuk ke SDE umum (milik publik).

 Ini karena SDE umum adalah milik masyarakat sepenuhnya yang akan dikelola negara untuk mendapatkan keuntungannya bagi kesejahteraan rakyat. Akibatnya , swasta tidak bisa mengakses migas, logam dan batu bara, laut, hutan, dll. yang karakternya memang adalah SDE milik bersama yang memiliki deposit besar dan tidak boleh dikuasai individu.

Dengan sistem ekonomi Islam, maka kesejahteraan rakyat akan terwujud individu perindividu. Penerapan sistem ekonomi Islam ini juga membutuhkan penerapan sistem politik Islam dan sistem lain sesuai dengan tuntunan Islam.  Hanya saja penerapan ini akan terwujud jika negara mengemban sistem pemerintahan Islam dalam bangunan Khilafah Islamiyah. 

Wallahu a’lam bishawab.