Sistem Kapitalis Memaksa Rakyat Terbiasa dengan Banjir

Oleh Tinie Andryani 

Aktivis Muslimah

Hujan yang mengguyur sebagian wilayah di tanah air dengan intensitas yang tinggi tidak hanya membebaskannya dari kemarau panjang, tetapi turut mengundang kembali bencana banjir. Banjir telah menerjang beberapa kota di Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Bandung. Tingginya curah hujan pada hari Jumat, 24 januari menyebabkan air sungai Citarum dan Citarik meluap hingga merendam rumah warga di kawasan Dayeuhkolot dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Tidak hanya meredam rumah warga, banjir pun telah memutus akses jalan penghubung antara dua kecamatan yaitu Kecamatan Dayeuhkolot dan Kecamatan Baleendah. Pejabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin telah meninjau dan melihat langsung kondisi warga yang terdampak banjir di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sabtu 25 Januari 2025 (media online radarbandung.id).

Dalam kunjungannya, Bey menekankan perlunya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Pemerintah Pusat untuk menangani bencana banjir secara menyeluruh. Menurutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala BBWS untuk melakukan normalisasi sungai serta menambah pembangunan kolam retensi guna mengurangi resiko banjir di masa mendatang. Selain itu, Bey Machmudin pun menuturkan bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat berkomiten menjadikan masyarakat lebih aman dan nyaman, menjadikan penanganan bencana banjir sebagai prioritas demi kesejahteraan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, tak terkecuali Jawa Barat. Penyebabnya tidaklah bersifat tunggal, melainkan sistemik dan saling berkaitan. Pun dengan penanganannya, tidak bisa dilakukan hanya dengan tambal sulam semata, tetapi perlu solusi menyeluruh sampai ke akar permasalahan agar banjir tidak terulang kembali.

Bencana banjir di berbagai wilayah di Tanah Air memang salah satunya disebabkan faktor alam, yaitu tingginya curah hujan. Namun, jika mitigasinya bagus, dampaknya bisa diminimalkan, baik korban jiwa, harta benda, maupun infrastruktur. Sayangnya, mitigasi bencana di Indonesia masih sangat lemah.

Lemahnya negara melakukan mitigasi bencana membuat masyarakat terkena imbasnya. Bukan hanya kerugian materil, tetapi juga kesehatan dan keberlangsungan hidup mereka terganggu. Adapun upaya pemerintah untuk menanggulangi bencana banjir yaitu dengan melakukan Normalisasi sungai serta pembangunan kolam retensi. Wacana pembangunan kolam retensi saat ini menjadi opini publik di kalangan masyarakat. Beberapa tahun lalu, Pemda setempat pun telah mengungkapkan hal serupa, tapi hingga saat ini proyek tersebut belum juga terealisasi.

Ketidakseriusan pemerintah terlihat dari beberapa wilayah daerah langganan banjir tanpa ada tindakan nyata untuk mengatasinya. Alih-alih akan membangun kolam retensi tambahan, nyatanya hal tersebut hanya "guyonan" belaka, realitasnya sampai saat ini pun pembangunan ini tetap sebatas wacana. Pemerintah malah sibuk dengan pembangunan infrastruktur serta mengubah tatanan kota  agar bernilai estetik demi meningkatkan pariwisata, tetapi lupa melakukan tugas utamanya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat, salah satunya mengantisipasi bencana yang terencana dan terukur. Inilah bukti kelalaian pemerintah yang mengakibatkan bencana banjir selalu terulang di setiap tahunnya.

Perlu di garis bawahi, apakah pembangunan kolam retensi cukup efektif untuk menanggulangi bencana banjir? Jawabannya jelas tidak. Pembangunan kolam retensi hanya bisa meminimalisir banjir di satu titik wilayah saja, sedangkan titik lainnya masih terdampak dengan ketinggian air yang berbeda. Berkaca dari wilayah Baleendah dan Andir, di masing masing tempat ini terdapat kolam retensi, tapi banjir masih saja terus terjadi walaupun dengan ketinggian yang rendah. Pun dengan mobilitas  keseharian mereka, warga masih saja tersendat aksesnya akibat terjadi banjir di mana mana.

Semestinya pemerintah tidak hanya fokus pada solusi di hilir saja, sementara persoalan besar yang ada di hulu tidak tersentuh sama sekali. Penebangan hutan secara berlebihan misalnya, hutan yang ditebang secara terus menerus merupakan faktor utama penyebab terjadinya banjir. Selain itu, alih fungsi lahan pun menjadi faktor penunjang terjadinya kerusakan alam sekitar yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Akibatnya debit air tidak tertampung secara normal, sampah sampah yang menumpuk pun turut memperburuk kondisi lingkungan.

Keserakahan manusia dalam sisitem kapitalis ini menggeser  kestabilan alam. Hal ini diperparah oleh kebijakan kapitalistik yang hanya mengedepankan materi saja. Apapun dilakukan untuk meraup keuntungan, sekalipun merusak lingkungan. Tak dapat dipungkiri, saat ini banyak sekali dijumpai alih fungsi daerah resapan menjadi perumahan, gedung mall dan hotel yang bertingkat tinggi, serta menjamurnya tempat tempat wisata. Tentu, maraknya alih fungsi lahan tersebut karena restu dari penguasa kepada pemilik modal (kaum kapital) sehingga tata kota yang dibangun berdasarkan keinginan kaum pemilik modal, bukan atas dasar kemaslahatan masyarakat.

Pemerintah hanya peduli pada penggenjotan ekonomi tanpa memperdulikan kelestarian lingkungan, dan negara pun hanya mementingkan pendapatan negara dari pajak yang disetorkan oleh pengusaha. Parahnya lagi, ditambah oknum oknum aparat yang menjadi beking perusakan lingkungan demi mencari keuntungan pribadi berupa uang pelicin. Alhasil, kebijakan pembangunan eksploitatif ini menjadikan negeri ini langganan bencana.

Hunian ramah lingkungan yang digadang gadang sebagai hunian yang nyaman, nyatanya hanya mampu diakses oleh kaum elite, sedangkan masyarakat lemah tersisihkan bahkan menjadi korban dengan bermukim di kawasan rawan/terdampak banjir. Pun dengan infrastruktur jalan, pemerintah terus memfasilitasi dengan pembangunan jalan tol dan proyek kereta cepat yang peruntukannya bukan untuk masyarakat umum, sedangkan jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat terabaikan. Apalagi mengingat kondisi jalanan pasca banjir telah menimbulkan kerusakan dan hanya melakukan perbaikan seadanya, sehingga ketika banjir datang kembali dalam waktu yang berdekatan kondisi jalanan makin memburuk. Sejatinya masyarakat sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, apalagi pasca banjir karena pasti menimbulkan banyak kerugian.

Inilah potret buruknya pembangunan kapitalistik yang kerap kali menimbulkan kesenjangan sosial. Negara tidak berfungsi dalam melayani urusan umat, negara hanya menjadi pelayan bagi kaum bermodal.

Berbeda dengan Islam. Dalam sistem Islam, pembangunan adalah bentuk pelayanan terhadap umat. Negara akan memprioritaskan pembangunan yang dibutuhkan umat, yang apabila pembangunannya ditunda akan mengakibatkan dharar (bahaya) bagi umat. Pembangunan dilakukan dengan tetap menjaga kestabilan alam. Negara tidak akan sembarangan melakukan alih fungsi lahan apalagi demi kepentingan segelintir orang demi meraih materi belaka. Negara akan mempertimbangkan prinsip pengelolaan lahan agar musibah yang disebabkan salah kelola lahan dapat terhindari.

Al Qur'an telah menjelaskan dengan gamblang dampak buruk salah kelola alam akibat ulah manusia. Dalam surat Ar Rum ayat 41, Allah Swt. berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Salah satu pembangunan ramah lingkungan yang dilakukan oleh sistem Islam saat itu adalah pembangunan bendungan dengan berbagai bentuk seperti yang terdapat di Turki dan Iran yang berfungsi untuk menampung air hujan dari aliran sungai dengan debit air yang besar. Selain untuk mencegah banjir, bendungan ini juga berfungsi sebagai sumber irigasi. Negara juga melakukan pengerukan sungai-sungai dan aliran air secara berkala untuk mencegah terjadinya pendangkalan.

Adanya pembangunan dalam sistem Islam terbukti memberikan dampak baik bagi umat dan lingkungan. Tidak hanya kestabilan alam yang dirasakan tetapi juga keberkahan hidup karena berada dalam naungan sistem yang sahih sesuai Al Qur'an dan as Sunah. Jadi, keberadaan Sistem Islam adalah solusi yang komprehensif dalam menanggulangi masalah banjir yang sering terjadi agar tidak kembali terulang.

Mitigasi secanggih apapun apabila dilakukan di sistem kapitalis ini tidak akan efektif dalam menanggulangi bencana banjir, sebab sistem ini terbukti gagal merumuskan akar permasalahan terjadinya banjir sehingga akan selalu gagal pula dalam penanganannya.

Wallahualam bissawab