Maraknya Kecelakaan Transportasi: Bukti
Dalam sebulan terakhir, serangkaian kecelakaan transportasi, baik di darat maupun di laut, terus terjadi, menyebabkan kerugian materi hingga korban jiwa. Salah satunya adalah kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 97+200 arah Bandung yang diduga disebabkan oleh truk bermuatan yang gagal menanjak. Di Jawa Timur, sebuah bus pariwisata mengalami kecelakaan fatal di Kota Batu akibat rem blong, menabrak sebelas kendaraan lain, yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka.
Di sektor transportasi laut, insiden juga tidak kalah mengkhawatirkan. Sebuah kapal long boat mengalami kecelakaan dengan enam orang berhasil diselamatkan, sementara dua lainnya dinyatakan hilang. Selain itu, kapal barang KM Rahman yang mengangkut bahan bakar minyak untuk PLN mengalami insiden tenggelam di perairan Labuan Bajo, NTT, setelah dihantam ombak dan angin kencang, menyebabkan kemudi kapal patah hingga akhirnya terbalik.
Minimnya Perlindungan dan Keselamatan?
Pengamat kebijakan publik, Iin Eka Setiawati, menilai bahwa berulangnya kecelakaan transportasi menjadi bukti lemahnya tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat. "Negara seharusnya memberikan perlindungan maksimal bagi rakyat dalam hal transportasi, tetapi faktanya masih banyak kecelakaan yang menunjukkan kelalaian dalam pengawasan dan regulasi," ujarnya kepada MNews, Ahad (2-2-2025).
Ia juga menyoroti bahwa dalam banyak kasus, penyebab kecelakaan sering kali hanya dikaitkan dengan kesalahan manusia (human error), seperti kelalaian pengemudi, kelelahan, atau pengaruh alkohol, tanpa menggali faktor sistemik yang lebih mendasar.
Menurutnya, akar permasalahan transportasi di Indonesia bukan hanya kesalahan individu atau faktor teknis, melainkan juga sistem tata kelola yang berbasis kapitalisme. Dalam sistem ini, pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan menyerahkan operasional transportasi sepenuhnya kepada pihak swasta.
"Akibatnya, keselamatan publik menjadi prioritas yang terpinggirkan. Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan operator dan korporasi daripada menjamin keamanan rakyat. Alih-alih memberikan perlindungan, kebijakan yang diterapkan justru membuat masyarakat terus menjadi korban," tegasnya.
Pentingnya Peran Negara dalam Transportasi
Transportasi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, sehingga pengelolaannya harus menjadi perhatian utama pemerintah. Iin menekankan bahwa sistem transportasi yang ideal harus berlandaskan kebijakan yang benar dan berpihak pada rakyat.
"Islam mengajarkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab langsung dalam memastikan kebutuhan publik terpenuhi, termasuk transportasi. Rasulullah SAW bersabda, ‘Pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya’ (HR. Al-Bukhari)," jelasnya.
Dalam sistem Islam, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator tetapi juga sebagai penyedia layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkualitas. Prinsip ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang lebih mengutamakan keuntungan bisnis daripada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Iin, pemerintah harus memastikan ketersediaan moda transportasi yang memadai dengan standar keselamatan tinggi. Hal ini tidak bisa diserahkan kepada operator yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. "Jika transportasi hanya dikelola oleh korporasi yang mengejar profit, maka keselamatan akan selalu menjadi isu yang diabaikan," tambahnya.
Ia juga mengutip hadis dari Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daraquthni, "Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan transportasi seharusnya berorientasi pada perlindungan rakyat, bukan sekadar mengejar kepentingan bisnis.
Selain itu, Iin menegaskan bahwa pembiayaan transportasi publik seharusnya menjadi tanggung jawab negara, bukan dibebankan kepada pihak swasta yang sering kali tidak mampu menjamin keselamatan secara optimal. "Dengan sistem anggaran yang tepat, pemerintah seharusnya memiliki kapasitas untuk membangun dan mengelola transportasi publik dengan standar keselamatan tinggi," ujarnya.
Urgensi Sistem Transportasi yang Berpihak pada Rakyat
Untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman dan berkualitas, diperlukan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Iin, hanya dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh (syariat kaffah), pengelolaan transportasi yang menjamin keselamatan publik dapat terwujud.
"Negeri ini membutuhkan sistem yang mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Khilafah Islam merupakan sistem yang menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk dalam aspek transportasi," tegasnya.
Dengan demikian, kata Iin, sudah saatnya masyarakat menyadari pentingnya penerapan sistem Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, termasuk tata kelola transportasi. "Khilafah bukan sekadar solusi, tetapi merupakan kewajiban yang harus diperjuangkan demi keselamatan dan kesejahteraan umat," pungkasnya.
Wallahu'alam bishshawwab
No comments:
Post a Comment