Oleh Wida Eliana
Ibu Rumah Tangga
Akhir akhir ini makin terkuak berbagai kasus kezaliman oligarki terhadap hak-hak rakyat. Oligarki semakin kuat mencengkram sumber daya negeri ini. Rakyat kecil pun menjadi korban. Kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa negara seolah melakukan pembiaran.
Fenomena pemagaran laut di berbagai daerah (seperti di Tanggerang, Bekasi dan lain-lain) semakin menunjukkan betapa negara tidak berpihak pada rakyat. Kasus lainnya adalah penggusuran lahan warga secara paksa oleh oligarki. Selain terkesan membiarkan kezaliman oligarki terhadap rakyat, negara justru menjadi pelaku kedzaliman itu sendiri. Contoh kecil dalam kasus mutakhir, yakni kebijakan berupa larangan menjual LPG 3 kg ke pengecer.
Dalam islam pemimpin itu hakikatnya pengurus dan pelayan rakyat. Demikian sebagaimana sabda Nabi saw.:
"pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia yang bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR. Al-Bukhari)
Pemimpin amanah akan menunaikan tugas ri'ayah, yakni memelihara semua urusan rakyatnya seperti: menjamin pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan bagi tiap individu warga negara); serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman, termasuk dari oligarki.
Seorang pemimpin haruslah seorang yang kuat, bukan orang yang lemah. Kekuatan kepribadian ini harus diiringi dengan sifat takwa dan kontrol diri yang juga kuat supaya tidak kebablasan. Pemimpin juga harus menggembirakan rakyatnya, bukan membawa kesedihan bagi mereka.
Itulah gambaran sebagian tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat yang telah ditentukan oleh Islam. Semua itu hanya akan bisa terwujud dalam sistem pemerintahan islam. Sebabnya, sosok pemimpin yang baik saja tidak cukup. Pemimpin baik harus ada dalam sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik tentu harus bersumber dari zat yang maha baik, Allah Swt.
Wallahu a'lam bish shawab.
No comments:
Post a Comment