Oleh Ummu Kholda
Pegiat Literasi
Baru-baru ini #KaburAjaDulu ramai memenuhi sejumlah media sosial termasuk X (Twitter), bahkan sempat menjadi tranding topic unggahan di Indonesia dalam platform X. Jika ditelusuri apa makna dari tagar tersebut, akan didapati beragam unggahan tentang ajakan pindah ke negara lain. Baik dalam bentuk beasiswa, lowongan kerja, atau dalam bentuk lainnya. Ada juga yang mengaitkannya dengan #PeringatanDarurat, juga disertai keluhan-keluhan tentang berbagai permasalahan di negeri ini.
Dari menguatnya tagar tersebut, mengindikasikan bahwa betapa besar keinginan masyarakat untuk pindah ke negara lain demi memperbaiki hidup. Warganet juga banyak yang merekomendasikan beberapa negara misalnya, Jepang, Jerman, Amerika, hingga Australia sebagai negara yang tepat untuk dijadikan tujuan.
Selain itu, #KaburAjaDulu juga menggambarkan kekecewaan dan frustasinya masyarakat terutama generasi muda yang begitu besar terhadap pemerintah Indonesia. Mulai masalah pendidikan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan tidak adanya jaminan penghidupan yang layak dibandingkan di negara lain. Meski tidak semua masyarakat sependapat dengan hal tersebut. Karena masih ada yang menganggap bahwa di Indonesia tetap lebih baik, dilihat dari segi iklim maupun harga-harga kebutuhan pokok yang relatif lebih murah dibandingkan di negara lain. (CNN Indonesia.com, 7/2/2025)
Kondisi ini juga tak lepas dari digitalisasi terutama sosial media yang menggambarkan tentang kehidupan negara luar yang lebih menjanjikan. Rendahnya kualitas pendidikan di dalam negeri, dan banyaknya tawaran beasiswa ke luar negeri di negara maju membuat anak muda lebih tergiur mengenyam pendidikan di luar negeri. Begitu pula dengan kondisi di dalam negeri yang sulit mendapatkan pekerjaan, dihadapkan dengan banyaknya tawaran pekerjaan di luar negeri, baik pekerja terampil maupun kasar dengan gaji tinggi, semakin memperkuat rakyat Indonesia untuk pindah ke negara lain.
Kekecewaan dan Kesenjangan Ekonomi, Dampak Sistem Kapitalisme
Tren #KaburAjaDulu, selain menunjukkan kekecewaan juga mengonfirmasi adanya brain drain di kalangan anak muda. Brain drain itu sendiri adalah sebuah fenomena ketika orang pintar dan berbakat memilih bekerja di luar negeri. Seperti insinyur, ilmuwan, maupun dokter yang memilih bekerja di luar negeri karena dianggap lebih menjanjikan. Fenomena brain drain juga menjadi isu krusial dalam konteks globalisasi atau liberalisasi ekonomi yang semakin menguat dan memperlebar kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam akses sumber daya dan kesempatan. Sumber daya alam (SDA) di negara berkembang lebih dikuasai oleh para korporat yang sejatinya berasal dari negara-negara maju sehingga rakyat di negara berkembang tidak mendapatkan kesejahteraan.
Dalam hal pendidikan, anggaran sangat minim sehingga rakyat kesulitan mengakses pendidikan tinggi. Belum lagi praktik korupsi yang menggurita sehingga dana pendidikan semakin minim. Ditambah lagi pemangkasan anggaran pendidikan yang semakin memperburuk dunia pendidikan. Tidak hanya itu, negara berkembang juga tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Akibatnya banyak generasi yang menganggur. Adapun jika bekerja, kondisi mereka juga masih sulit mendapatkan kesejahteraan karena upah yang didapatkan rendah, tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup secara layak. Belum lagi biaya kesehatan yang mahal, semakin jauhlah rakyat mencapai tingkat kesejahteraan yang didambakan.
Kondisi yang demikian menggambarkan betapa negara telah gagal dalam menyejahterakan rakyatnya. Kebijakan politik dalam negeri yang tidak berpihak kepada rakyat hanya membuat rakyat semakin susah. Padahal negeri ini dilimpahkan begitu banyak sumber daya alam yang jika dikelola dengan benar akan mampu membawa rakyatnya kepada kesejahteraan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, SDA negeri ini diprivatisasi, diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta. Alhasil, yang diuntungkan juga para pengusaha, bukan rakyat.
Penyebab semua itu tidak lain adalah penerapan aturan hidup yang tidak berlandaskan agama yakni sistem kapitalisme sekuler yang meniscayakan adanya kebebasan kepemilikan sehingga SDA bebas dikuasai segelintir kapitalis. Akibatnya, kekayaan berputar hanya di kalangan orang kaya saja, dan kesenjangan ekonomi pun terjadi tidak hanya di dalam negeri akan tetapi sampai ke tingkat dunia, antara negara berkembang dengan negara maju. Asasnya yang sekuler, memisahkan agama dari kehidupan menjadikan standar perbuatannya bukanlah halal dan haram, akan tetapi lebih ke kepentingan dan hawa nafsu. Termasuk menyerahkan SDA ke swasta lokal maupun asing. Padahal jika dikelola secara mandiri dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat, sehingga tidak perlu jauh-jauh pergi ke luar negeri.
Jelaslah, sistem batil kapitalisme adalah penyebab kekecewaan rakyat dan kesenjangan ekonomi. Maka jika dibiarkan tentu akan merugikan negeri ini. Indonesia akan kehilangan banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Bonus demografi yang dibangga-banggakan Indonesia akan dinikmati negara lain, sementara Indonesia tetap dalam kemiskinan dan keterbelakangannya.
Islam Menjamin Kesejahteraan
Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki aturan yang lengkap untuk mengatasi setiap permasalahan. Begitupun dengan pemimpin yang lahir dari sistem Islam, ia akan bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya hingga mengantarkan pada kesejahteraan yang merata.
Hal itu karena Islam memosisikan negara sebagai raa'in (pengurus rakyat). Sebagaimana sabda Rasul saw.: "Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari)
Negara akan mewujudkan kondisi rakyatnya sejahtera tanpa ada kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Mereka semua berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan asasi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan individu per individu melalui mekanisme politik ekonomi Islam.
Dalam pelaksanaannya, negara Islam akan melakukan langkah-langkah agar hak-hak mereka dapat terwujud, di antaranya negara akan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi para laki-laki penanggung nafkah. Untuk itu negara akan mengelola sendiri SDA milik umum seperti tambang, laut, hutan, sungai, danau, dan lain-lain. Dengan begitu akan banyak peluang lowongan kerja bagi warga negara. Hasil dari pengelolaan SDA tersebut akan dikembalikan kepada rakyat baik berupa produk seperti gas, BBM, dan sebagainya atau berupa layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta keamanan. Layanan dan fasilitas ini disediakan dengan harga murah bahkan gratis namun berkualitas sehingga rakyat tidak perlu kabur ke luar negeri hanya untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
Selain itu, negara juga akan mendukung industri dalam negeri dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan bantuan modal jika diperlukan agar lebih berkembang dan produknya dapat diterima di pasar dalam negeri. Seperti di sektor industri pertanian, peternakan, perdagangan, dan jasa agar lebih maju dan dapat menciptakan lapangan kerja.
Negara juga berkewajiban menyiapkan kualitas generasi muda dengan menerapkan sistem pendidikan berbasis Islam. Dengan sistem ini negara yakin akan melahirkan generasi yang cerdas, berkualitas lagi berkepribadian Islam, yakni berpola pikir dan pola sikap sesuai tuntunan Islam. Layanan pendidikan ini diberikan secara gratis sehingga seluruh rakyat dapat menikmatinya tanpa kecuali.
Alhasil, melalui sistem pendidikan dan ekonomi Islam akan lahir generasi yang tangguh, tercipta SDM yang berkualitas dan bermanfaat bagi umat, tidak hanya di dalam negeri akan tetapi diakui secara internasional. Semua ini akan terwujud jika negara menerapkan aturan yang sahih (benar) yang bersumber dari Allah Swt. dengan penerapannya secara menyeluruh, sebagai rahmat bagi semesta alam, hingga tercipta kehidupan yang adil dan sejahtera.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.
No comments:
Post a Comment