Pemimpin Baru Harapan Baru akankah Terwujud dalam Demokrasi?

Oleh Khatimah
Pegiat Dakwah

Rasulullah Saw. telah bersabda beberapa abad yang lalu bahwa “Kepemimpinan itu bisa mendatangkan cacian, kemudian berubah menjadi penyesalan dan bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali bagi orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil”. (HR. ath-Thabarani)

Akhirnya Indonesia memiliki pemimpin baru setelah dilantiknya Prabowo dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden kedelapan dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14. Pelantikan yang dihadiri oleh para tokoh, pejabat tinggi negara termasuk duta besar dari negara sahabat, di Gedung Nusantara, Komplek parlemen, Senayan Jakarta menambah megah perhelatan tersebut. Dalam masa transisi menuju pemerintahan baru 5 tahun kedepan, Prabowo sudah menyiapkan kebijakan dalam pidatonya, menjanjikan diantaranya:
(1). Menjadikan kebijakan pajak sebagai pusat pendapatan negara dari sektor pajak, non-pajak, dan bea cukai dari satu pintu, dengan tujuan agar semakin bertambah rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dari sekitar 10% menjadi 23%. (2). Pertumbuhan ekonomi harus mencapai 8%, setelah sebelumnya pada pemerintahan Jokowi dianggap berhasil maka hal tersebut dijadikan modal. Agar dalam masa pemerintahan Prabowo bisa menarik investasi Rp 1.900-2.000 triliun, lebih tinggi dari target sebelumnya di tahun 2024 sebesar Rp 1.650 triliun. (3). Pemerintahan Prabowo menargetkan dari sektor Properti yang rencananya akan menghapus pajak properti 16%, yang terdiri dari PPN sebesar 11% dan BPHTB sebesar 5%. Langkah ini diharapkan dapat menjadi peningkatan positif bagi sektor properti, agar minat masyarakat untuk membeli rumah tanpa harus membayar DP di awalmakin tinggi. (Liputan6.com 20/10/2024)

Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, telah menyelesaikan euforia 5 tahunan dalam pesta rakyat dengan pemilihan presiden dan wakilnya, dengan harapan siapapun yang terpilih akan membawa visi misi perubahan, serta menjawab tantangan besar yang dihadapi bangsa, mulai dari permasalahan ekonomi, politik, hingga isu lingkungan. Semua berharap sosok Presiden baru akan memimpin Indonesia ke masa depan yang lebih sejahtera dan stabil menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Sesuai dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Sesuai dengan “Astacita” yang diusung memiliki visi besar dimana hal tersebut berasal dari dua kata, yaitu “Asta” artinya delapan dan “cita” tujuan atau aspirasi, dengan kepemimpinan dan kebijakan Prabowo-Gibran untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera. Harapan tetaplah harapan seiring berjalannya waktu, yang akan membuktikan bahwa ide dan gagasan besar yang dimiliki oleh pemimpin negeri ini bisa terwujud. Itulah ungkapan Marhadi yang merupakan Koordinator PPI Dunia Periode 2024/2025, Dosen Universitas Riau. (AntaraNews 20/10/2024)

Euforia pesta rakyat yang diadakan 5 tahun sekali, dianggap oleh sebagian orang akan memberi perubahan ke arah yang lebih baik. Tentunya hal tersebut jika dicermati lebih dalam hanya sebuah harapan yang tidak akan pernah terwujud, selama sistem yang dijadikan aturan adalah demokrasi-kapitalisme-sekularisme.

Faktanya meski sudah Gonta ganti presiden, keadaan negeri ini bukan tambah maju, namun makin mundur dan terpuruk. Setelah sebelumnya kepemimpinan Jokowi yang digadang-gadang membawa harapan baru, namun keberhasilan itu hanya pada individu pemimpin dan para pejabat. Liat saja ekonomi rakyat makin merosot, angka pengangguran dan PHK yang makin meningkat, daya beli masyarakat makin menurun, hutang negara makin bertambah bunga nya hingga tidak ada jalan lain kecuali dengan menaikkan pajak, kemudian sumber penguasaan milik rakyat dengan gampangnya dikuasai oleh investor asing dan aseng.

Jauh berbeda dengan kekayaan yang dimiliki presiden ataupun para pejabat, yang diamanahi untuk mengurusi rakyat yang semakin melejit. Gaji bulanannya tidak main-main belum lagi tunjangan bahkan untuk sekedar liburan di fasilitasi, rakyat hanya bisa menonton kenyamanan tersebut dan selalu berharap ada rasa peduli penguasa terhadap rakyat.

Sistem demokrasi kapitalisme ini memunculkan banyak problem yang tidak kunjung tersolusikan, dan tidak akan pernah memberi perubahan kepada masyarakat. Pasalnya sistem yang diterapkan ini cacat sejak awal kemunculannya. Bagaimana tidak manusia yang diberikan akal serba terbatas oleh Allah berani-berani nya membuat hukum sesuai dengan aturannya sendiri, bukan kebaikan yang di dapat justru sebaliknya keburukan.
Disaat akal yang menentukan suatu hukum, maka aturan Allah akan dikesampingkan bahkan di buang karena tidak memberi untung kepada diri pribadinya, namun jika memberikan manfaat meski itu haram maka akan disahkan. Masih terekam dalam ingatan hingga kini ketika ramai pengesahan alat kontrasepsi bagi anak pelajar, tontonan film fulgar bahkan terpampang jelas adegan mesumnya tidak ada tindakan tegas dari penguasa, karena disana cuan dihasilkan dengan mereka pelaku maksiat bisa bayar properti. Tidak pernah diliat dampak buruknya bagi para generasi, sungguh kini masyarakat dibiarkan dalam kesesatan yang nyata, tidak ada ria’yah negara kepada rakyat.

Sungguh keberhasilan untuk mensejahterakan suatu bangsa, tidak hanya dipengaruhi oleh person atau individu butuh juga sistem yang benar. Kebaikan hanya akan terwujud dalam naungan sistem Islam yang segala aturannya datang dari Dzat yang maha mengetahui, yaitu Allah Swt. Penerapannya juga akan mendatangkan keberkahan hidup juga ketentraman hati.

Oleh sebab itu harus diingat kembali, jika Islam menetapkan kriteria pemimpin ada 7 syarat in’iqad yaitu: (1) Muslim; (2) Laki-laki; (3) Balig; (4) Berakal; (5) Merdeka (bukan budak atau berada dalam kekuasaan pihak lain); (6) Adil (bukan orang fasik bukan ahli maksiat); (7) Mampu (punya kapasitas untuk memimpin).

Selain kriteria diatas Islam juga menetapkan Tugas pemimpin negara adalah melaksanakan sistem Islam secara kaffah (menyeluruh) dan berperan sebagai raa’in (melindungi) dan junnah (perisai) bagi rakyatnya. Dalam Mekanisme sistem Islam kekuasan adalah amanah yang harus ditunaikan, karena setiap apa-apa yang menjadi amanah akan Allah tagih kelak di Yaumil akhir. Oleh sebab itu para sahabat dahulu sedih dan takut dengan amanah kekuasan yang diberikan karena khawatir akan pertanggungjawaban nanti di Yaumil akhir. Tidak seperti saat ini kekuasan dijadikan rebutan demi meraih kehormatan dan materi.

Dalam Islam seorang pemimpin akan memperlakukan rakyatnya dengan penuh kasih sayang, bahkan kepada binatangpun akan diperhatikan, sebagaimana kisah khalifah Umar bin Khatab r.a yang melihat kondisi jalan rusak lalu ia berkata “aku akan segera perbaiki jalan itu sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.itu hanya karena ada seekor unta yang terjungkal”.

Islam menjadikan kekuasaan memiliki tujuan untuk meraih Ridha Allah dengan, (1) Menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam (2) Melayani berbagai urusan dan kebutuhan masyarakat baik itu muslim ataupun non muslim.

Maka sesungguhnya hal tersebut akan terwujud dengan adanya institusi negara Islam (khilafah), negara akan mengatur seluruh sumber daya alam milik rakyat, agar bisa dinikmati oleh masyarakat umum, seperti tambang, minyak bumi, gas, batu bara, mineral, emas, perak, nikel dll). Negara tidak akan membiarkan kekayaan tersebut dikuasai, swasta, investor asing aseng ataupun oligarki. Sungguh hidup dalam naungan negara Islam akan memberi banyak kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Hal ini membutuhkan adanya perjuangan dari kaum muslim, karena hanya pergantian pemimpin tidak akan membawa perubahan justru akan semakin menyengsarakan, mau tidak mau jika bangsa ini ingin maju dan mendapat keberkahan dari langit dan bumi harus diganti pula sistemnya. Yaitu sistem yang datang dari Yang Maha Agung dan Bijaksana, sistem pemerintahan Islam.

Wallahua’lam bissawab.