MBG Babak Lanjutan Program Pro Rakyat, Benarkah?

Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty (Aktivis Muslimah Peduli Generasi)

Kementerian Pertanian (Kementan) mulai buka-bukaan terkait mekanisme program Makan Bergizi Gratis yang diusung kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Diketahui, Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menyampaikan bahwa program makanan bergizi bagi anak-anak sekolah direncanakan mulai berjalan pada tahun 2025. Program yang dulu dinamai makan siang gratis ini akan menjangkau sekitar 83 juta siswa. Menurutnya, Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto berencana menyediakan makanan bergizi secara gratis, sementara untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging, Indonesia membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengimpor sapi hidup (merdeka.com, 17-10-2024).

Wacana ini cukup menggelitik di kalimat “membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengimpor sapi hidup“. Rasanya babak berikutnya terkait impor akan berlanjut. Sekitar 46 perusahaan lokal dan internasional telah berkomitmen untuk mengimpor 1,3 juta ekor sapi. Meskipun tidak disebutkan secara detail, terlihat bahwa 46 perusahaan akan bekerja sama untuk kesuksesan MBG.

Yang tak kalah mengusik, program MBG  menjadi andalan saat kampanye. Sejumlah perusahaan mendekat.  Peluang bagi pihak swasta melalui Perpres 83/2024 mengenai Badan Gizi Nasional (BGN) juga membuka keran keterlibatan untuk swasta. Bagamana tidak, kebijakan yang mengatur pendanaan BGN, salah satunya adalah adanya pendanaan sumber lain yang tidak mengikat. Walhasil pihak swasta dapat terlibat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

Sampai saat ini pertanyaan tentang sumber pendanaan untuk MBG terus bergulir. Meski berkilah bahwa sumber pembiayaan murni dari APBN, tetapi tahapan implementasi program ini makin tampak melibatkan swasta. Ini menguatkan dugaan bahwa perbaikan gizi anak sekolah melalui MBG hanyalah klaim yang sejatinya membuka pintu masuknya para kapitalis pendulang cuan.

Para kapitalis, swasta pendulang cuan seakan menemukan profit dan profit lagi. Program MBG yang disebut berpotensi membuka lapangan kerja, proses rekrutmen SDM yang perusahaan butuhkan hingga penentuan upah pekerja tetap saja dikembalikan ke pihak swasta. Rekrutmen pekerja hingga upah tenaga kerja penentuannya kembali mengikuti ritme bisnis ala kapitalis yang berorientasi pada keuntungan semata. Alih-alih menyelesaikan masalah pengangguran, menyerahkan permasalahan kepada pihak swasta akhirnya hanyalah upaya cuci tangan pemerintah dalam menyelesaikan peliknya permasalahan pengangguran di negeri ini. Keberadaan swasta merilis adanya ketidakmandirian negara saat  mewujudkan generasi sehat dengan program MBG.

Belum lagi, kenyataan pahit hasil proyek MBG saat melibatkan banyak pihak termasuk pengadaan barang dan jasa, berpotensi membuka ruang korupsi. Dua aspek  tampak riil terkait.

Pertama, potensi kecurangan dapat muncul dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bukan rahasia lagi jika korupsi dan kolusi kerap mewarnai jalannya berbagai program yang pemerintah selenggarakan.

Kedua, karena melibatkan pihak swasta melalui program CSR, risiko audit keuangan sangat rawan perihal sumber dana saat proses pengadaan material program, dari swasta atau APBN.

Lebih miris lagi, proyek MBG membuka kesempatan bancakan baru bagi para pejabat. Bahkan BGN memperkirakan anggaran untuk tahap awal saja bakal tembus Rp800 miliar per hari. Besaran itu 75% dari total perkiraan anggaran sebesar Rp1,2 triliun per hari jika berjalan secara penuh.

Dana sebesar itu tentunya sangat menggiurkan bagi para pejabat korup. Sunat menyunat dana operasional menjadi celah biasa bagi pendulang cuan serakah, koruptor yang tak segan dengan cuan tak berkah.

Bayangkan,  saat masyarakat menyaksikan bagaimana harga porsian makanan bergizi gratis berubah-ubah, yang sebelumnya Rp15.000 turun menjadi tersisa setengahnya yakni sebesar Rp7.500 pertanyaan macam apa yang paling pantas mereka tanyakan.

Melihat kenyataan ini, sepertinya keputusan pemerintah untuk berinvestasi dalam mewujudkan SDM Indonesia yang sehat dan berkualitas membutuhkan penelaahan sistemis. Tidak cukup dengan merumuskan kebijakan program makanan gratis dengan iming-iming pemberdayaan masyarakat miskin dalam implementasinya, serta janji penyerapan tenaga kerja. Jangan biarkan rakyat diberikan harapan palsu.

Proyek Pro Rakyat?

Program MBG ini tidak ubahnya upaya limbung kapitalisme dalam menyelesaikan problem generasi, khususnya problem kecukupan gizi. Kurangnya analisis mengenai akar masalah dari tidak tercukupinya gizi masyarakat secara utuh dan paripurna mengiringi proses proyek MBG. Padahal pembahasan mengenai masalah gizi berkualitas sebagai upaya mencegah malnutrisi generasi, sudah selayaknya  dilakukan negara jika bercita-cita mewujudkan generasi SDM sehat dan berkualitas dengan  melihat akar permasalahan yang dihadapi secara sistemis.

Sesungguhnya kemiskinan adalah sumber masalah malnutrisi pada generasi. Dampak besar pada kualitas dan intelektualitas generasi kian menggejala. Membahas masalah kemiskinan mampu meluaskan pembahasan yang sifatnya menyasar problematika mendasar.

Jika ditelisik sesungguhnya kemiskinan sangat erat kaitannya dengan sejumlah masalah. Tingkat pengangguran, akses lapangan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, pendapatan yang tidak merata hingga masalah kesehatan pada masyarakat miskin, menghiasi rona kehidupan masyarakat di negeri ini. Sehingga bisa dikatakan sejatinya negaralah yang bertanggung jawab sepenuhnya mengurai semua masalah tersebut.

Terkait kemiskinan, sesungguhnya dapat diputus dengan upaya pemerintah yang seharusnya berperan dalam menciptakan lapangan kerja.

Sayang beribu sayang,  negara lebih menggantungkan upaya tersebut pada para swasta pendulang cuan.  Strategi ala kapitalisme demikian praktisnya mendudukkan para pekerja hanya sebagai faktor produksi saja.

Ditambah lagi, sistem produksi ala kapitalisme mengikuti ritme permintaan dan penawaran. Jika permintaan tinggi, dunia industri akan memproduksi barang banyak dengan menambah jam kerja atau pekerja. Namun, jika permintaan produksi rendah, jam kerja dan jumlah pekerja pun dikurangi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya PHK besar-besaran. Efek domino muncul dari pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan hingga pemenuhan gizi keluarga yang tidak sesuai standar.

Program MBG sejatinya bagai solusi parsial bergenre kapitalisme.  Lepas tangannya penguasa dalam mengurus rakyat dengan  memindahkan wewenangnya pada pihak swasta mengiringi irama kebijakan yang diluncurkan. Lalu benarkah langkah ini layak diambil jika modelnya masih mengikuti style kapitalisme?  Alih-alih cita-cita menghasilkan generasi SDM terealisasi, yang terjadi berbagai komplikasi masalah kian menjadi. Berharap pada kapitalisme makin menjauhkan dari solusi yang pasti.

Solusi Islam Solusi Pasti

Makanan adalah salah satu hal penting yang dibutuhkan manusia.  Makanan  yang mampu mencukupi kebutuhannya sekaligus mengisyaratkan bahwa kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar bagi manusia direalisasikan dengan wujud pemenuhannya yang pasti. Sebagaimana sabda Rasululillah Saw.,

“Siapa dari kalian yang bangun pagi dalam keadaan hatinya aman/damai, sehat badannya dan memiliki makan hariannya maka seolah-olah telah dikumpulkan untuk dirinya dunia dengan seluruh sisinya.” (HR Tirmidzi).

Sungguh Islam telah menetapkan sejumlah mekanisme secara rigid terkait pemenuhan kebutuhan rakyat yang asasi ini. Agar terpenuhi maka Islam sangat memperhatikan  beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok (primer). Ini diterapkan dengan mensyaratkan agar laki-laki memberikan nafkah kepada diri dan keluarganya, serta mewajibkan kerabat dekat untuk membantu saudaranya. Jika dua hal ini belum terpenuhi, negara wajib turun tangan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Kedua, negara harus menyediakan layanan keamanan, pendidikan, dan kesehatan untuk semua warganya. Hal itu termasuk dalam tanggung jawab dasar negara terhadap rakyat. Penguasa harus memenuhi kewajiban mereka dan tidak boleh mengabaikan atau memindahkan wewenangnya kepada pihak lain.

Ketiga, pelayanan yang negara berikan kepada rakyat bersumber dari dana baitulmal. Negara akan memaksimalkan pemasukan dari pos-pos pendapatan negara yang terdiri atas pemasukan tetap yakni fai’, ghanimah, anfal, kharaj, dan jizyah; pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya; serta pemasukan dari hak milik negara yakni usyur, khumus, dan rikaz.

Dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan tersebut agar pemenuhan kebutuhan rakyat terlaksana secara merata, bukan untuk masyarakat tertentu saja sebagaimana program MBG yang negara peruntukkan hanya bagi para siswa. Oleh karena itu, negara Islam tidak perlu program khusus karena kebijakan negara memang harus menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu.

Keempat, penerapan sistem ekonomi Islam akan mewujudkan negara mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain seperti swasta—baik dalam maupun luar negeri-dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Jika negara melakukan impor, negara akan tetap berupaya untuk memproduksi sendiri hingga bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat terealisasi.

Kelima, Islam memiliki paradigma khas mengenai kepemimpinan. Islam menempatkan penguasa sebagai pengurus (raa’in) sekaligus pelindung (junnah) rakyatnya. Pemimpin adalah mereka yang diberi amanah dan Allah akan menghisab amanah kepemimpinan tersebut. Pemimpin amanah adalah kunci terwujudnya kesejahteraan hakiki. Spirit keimanan ini pula yang akan mencegah penguasa melakukan korupsi dan melakukan penyalahgunaan wewenang.

Mekanisme ini sangat ditekankan dalam sistem Islam. Kapitalisme yang hari ini menjadi paradigma jalannya kekuasaan telah berdampak pada pemenuhan kebutuhan rakyat secara apa adanya. Berbagai program pemerintah bahkan berjalan dengan spirit bisnis. Walhasil, berbagai kebijakan yang ada hanya menguntungkan penguasa dan pengusaha, sementara rakyat tetap terpuruk dan jauh dari sejahtera.

Oleh karena itu, Islam tidak akan serampangan saat dibutuhkan untuk selesaikan seluruh permasalahan termasuk permasalahan konsumsi umat. MBG sangat perlu ditelaah kembali agar benar mampu selesaikan problem kualitas generasi.

Sudah sepatutnya beranjak dari tambal sulamnya masalah demi masalah. Beleid Islam telah sangat terang benderang menyolusi, sehingga meninggalkan kapitalisme seharusnya bukan lagi masalah dipilih atau tidak, namun sudah saatnya tidak lagi menggunakannya jika berharap kebaikan akan segera tiba.

Wallaahu a’laam bisshawaab.