Janji Pilkada Mulai Ditebar, Akankah Sesuai Harapan Rakyat?

 

Penulis : Hasbiyah

Setelah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak di Indonesia. Pilkada sendiri dilaksanakan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Jadwal dan tahapan Pilkada 2024 secara serentak sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 juga telah dikeluarkan. Adapun jadwal pemungutan suara akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024 – Rabu, 27 November 2024. Sementara untuk jadwal kampanye mulai dilaksanakan pada rabu, 25 September 2024 (Indonesia baik, 23/09/2024).

Seperti pada umumnya pesta Demokrasi, kampanye menjadi hal penting untuk para Paslon sebagai wadah untuk menyampaikan visi misi mereka. Demikianpun bagi rakyat, kampanye dibutuhkan untuk melihat program apa yang akan ditawarkan Paslon kepada rakyat sebagai bahan pertimbangan memilih.
Sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu Paslon Bupati Muna yang menjanjikan perbaikan jalan poros Desa Lamanu hingga Desa Kawite Wite. Janji ini disampaikan saat kampanye terbatas di Desa Kawite Wite, Kecamatan Kabawo, pada Rabu, 2 Oktober 2024. Ia mengungkapkan bahwa janji serupa pernah ia sampaikan pada Pilkada 2020, namun belum terwujud karena ia gagal terpilih saat itu, dilansir dari Sultranet.com. Janji-janji semacam ini sebenarnya sudah menjadi tamplate bagi paslon disetiap masa kampaye yang pada akhirnya menimbulkan kewaspadaan bagi Rakyat. Pasalnya jika melihat kondisi jalan Raya di wilayah Kab. Muna masih banyak yang memilukan, sementara setiap Pemilu dan Pilkada yang dilakukan 5 tahun sekali selalu diberikan janji perbaikan.

Politik Pragmatis

Jika kita mengamati perpolitikan di alam demokrasi, maka janji-janji paslon saat kampanye kerap wanprestasi, yaitu lalai dalam memenuhi janjinya. Andai benar ditunaikan, biasanya tidak sesuai dengan yang sudah dijanjikan sebelumnya.
Inilah potret nyata politik pragmatis, yaitu politik yang hanya menyandarkan pada keuntungan dan kepentingan pribadi. Dengan kata lain, politik yang menjadikan materi di atas segala-galanya. Politik ini mengantarkan pada kesengsaraan rakyat yang bertubi-tubi, sebab telah melahirkan para pemimpin yang sejatinya tidak peduli kepada rakyatnya. Rakyat dibutuhkan dan di agungkan hanya ketika masa kampanye untuk memenuhi Suara menuju kursi jabatan.

Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Islam

Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah untuk mengurusi rakyat. Pemimpin bertanggung jawab terhadap seluruh rakyatnya. Kepemimpinannya akan ia pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Pemimpin yang amanah akan dicintai rakyat dan mendapatkan kemuliaan dunia-akhirat, sedangkan pemimpin zalim akan dibenci rakyat dan mendapatkan kemurkaan Allah Taala.
Rasulullah saw. bersabda, “…. Kekuasaan adalah amanah dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan haknya dan melaksanakan kewajibannya pada kekuasaannya itu.” (HR Muslim No. 1825).

Para kepala daerah tidak bisa semena-mena dalam memimpin rakyatnya. Selain karena Allah Taala senantiasa menghisab amalnya, rakyat juga berhak menyampaikan pengaduan terkait kezaliman yang kepala daerah lakukan. Pernah terjadi pada masa kejayaan Islam, rakyat mengadukan gubernurnya pada khalifah karena sang gubernur baru bisa menemui rakyatnya ketika hari sudah siang, sedangkan rakyat membutuhkannya sejak pagi. Khalifah kemudian menegur sang gubernur agar tidak mengulangi kesalahannya.

Dalam Islam juga menjamin orang-orang yang terpilih sebagai kepala daerah adalah orang-orang yang amanah dan kapabel. Para kepala daerah akan menjadikan jabatan kekuasaan sebagai ladang amal saleh sehingga mereka berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat) demi meraih rida Allah Taala. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk mengurusi rakyat sehingga rakyat merasakan kesejahteraan yang luar biasa. Para kepala daerah akan membuat kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan keuntungan pribadi.

Wallahu A’lam