Oleh Ummu Aini
Pegiat Dakwah
Tanggal 20 Oktober 2024 era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir sudah, dan Prabowo Subianto resmi memimpin pemerintahan baru. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru juga telah lebih dahulu dilantik. Meski demikian, sebagian besar anggotanya merupakan wajah-wajah lama yang telah dikenal publik. Puan Maharani kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua DPR. Sementara sekitar 60% anggota baru berasal dari kalangan pengusaha, banyak di antaranya memiliki koneksi erat dengan politik dinasti. (Detik.com, 01-10-2024)
Pemerintah Baru, antara Harapan dan Keraguan
Masyarakat menyambut pemerintahan dan DPR baru ini dengan penuh harapan. Mereka berharap perubahan signifikan dapat terjadi, khususnya dalam mengatasi berbagai masalah yang selama ini dirasakan.
Di luar itu tidak sedikit yang merasa skeptis, terutama dari kalangan Muslim yang kritis. Keraguan ini muncul karena meskipun pemimpin dan anggota DPR baru, sistem yang dijalankan tetap berbasis demokrasi kapitalisme sekuler. Padahal sistem ini sudah terbukti tidak efektif dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tanpa penerapan syariat secara menyeluruh, mereka pesimis bahwa perubahan nyata dapat terwujud.
Pergantian Rezim Membawa Perubahan?
Sejarah pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa pergantian rezim tidak selalu membawa perbaikan yang diharapkan. Harapan besar yang dulu diberikan pada Jokowi saat memulai masa kepemimpinannya pada 2014 lambat laun memudar. Meskipun Presiden berjanji untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik, banyak yang menilai bahwa situasi justru semakin memburuk di berbagai sektor. Bahkan pada periode kedua Jokowi (2019-2024), tantangan yang dihadapi bangsa semakin kompleks.
Kondisinya diprediksi tak jauh berbeda ketika Prabowo memimpin pemerintahan baru. Ia akan mewarisi berbagai masalah yang tak kalah berat, terutama di bidang ekonomi.
Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi, bahkan cenderung meningkat. Pada Maret 2024, tercatat ada 25,22 juta orang yang hidup dalam kemiskinan. Namun, jika menggunakan standar Bank Dunia, jumlah ini bisa jauh lebih besar, mencapai 112,8 juta jiwa.
Ditambah lagi, Indonesia harus menghadapi beban utang negara yang sangat besar. Ini tentunya akan menjadi tantangan berat bagi pemerintahan baru.
Apa Kabar Kondisi Politik dan Lainnya?
Di ranah politik, meskipun Prabowo memenangkan pemilihan presiden, Partai Gerindra sendiri tidak berhasil meraih suara mayoritas di DPR. Mereka hanya mendapatkan sekitar 14% suara saja.
Hal di atas berarti kubu Prabowo butuh membangun koalisi yang luas untuk menjalankan pemerintahan. Namun, koalisi yang terbentuk bisa menimbulkan konflik kepentingan di masa depan, terutama karena pengaruh oligarki yang semakin kuat. Kekuasaan konglomerat yang mengendalikan sektor-sektor strategis di negara ini menambah kerumitan situasi politik.
Tak hanya masalah ekonomi dan politik, pemerintahan baru juga dihadapkan pada tantangan besar di bidang hukum, sosial, dan pendidikan. Dalam konteks hukum, reformasi yang mendesak diperlukan untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang transparan. Sementara itu, di bidang sosial, upaya untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas. Di sektor pendidikan, revitalisasi kurikulum dan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas menjadi kunci untuk mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik.
Kekuasaan dalam Konteks Islam
Dalam konteks Islam, kekuasaan bukan hanya sekadar sarana untuk memerintah, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab. Rasulullah saw. sendiri menekankan pentingnya seorang pemimpin yang berbelas kasih serta mampu menegakkan keadilan (HR. Ath-Tbarani). Kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan, dengan berpedoman pada ajaran agama, yakni Islam kaffah.
Faktanya betapa umat tak sedikit yang telah sadar bahwa penerapan sistem pemerintahan Islam yakni khilafah bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi Indonesia. Dalam sistem ini, kekuasaan digunakan untuk menegakkan syariat dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya.
Khilafah telah terbukti mampu mengelola sumber daya alam negara secara adil dan merata untuk kepentingan rakyat. Begitu pun kemampuannya dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Itu karena pemimpin yang diangkat dalam sistem khilafah akan memastikan untuk bersikap adil dan berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Di mana ia akan menjalankan pemerintahan dengan baik dan melindungi masyarakat dari segala bentuk ketidakadilan.
Tak Sebatas Pergantian Pemimpin
Meskipun banyak yang berharap bahwa pemerintahan Prabowo akan membawa perubahan positif, tidak sedikit pula yang pesimis jika perubahan hanya sebatas pada pergantian pemimpin. Alasannya bahwa untuk benar-benar membawa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan, diperlukan sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem yang berlandaskan Islam.
Penerapan syariat secara menyeluruh tentu akan membawa berkah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini menjelaskan bahwa hanya dengan ketakwaan dan penerapan ajaran Islam, kehidupan yang lebih baik bisa tercapai. Ayat ini petunjuk kepada orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya.
Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki pernah mengingatkan bahwa jika umat Islam memegang teguh ajaran agama mereka, niscaya akan menjadi umat yang paling maju dan bahagia. Dalam konteks ini, penerapan syariat Islam secara komprehensif adalah langkah penting dalam membangun pemerintahan yang ideal, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para khalifah sesudahnya.
Khatimah
Maka dari itu secara keseluruhan betapa harapan baru bagi Indonesia tidak bisa hanya ditujukan pada pergantian pemimpin atau pemerintahan. Harapan itu seharusnya disandarkan pada penerapan sistem yang benar-benar bisa membawa perubahan, yakni sistem yang berlandaskan ajaran Islam.
Hanya dengan sistem yang berasal dari Zat Yang Maha Pencipta, Indonesia dapat meraih masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya. Namun, untuk mewujudkan perubahan besar tersebut, diperlukan kesadaran dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Perubahan sistem bukan hanya tanggung jawab para pemimpin, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif rakyat dalam menuntut pemerintahan yang lebih baik dan adil. Umat Islam perlu bersatu dalam memperjuangkan penerapan syariat secara menyeluruh, sekaligus mendidik generasi untuk memahami pentingnya sistem pemerintahan yang berlandaskan Islam. Hanya dengan upaya kolektif dan kesadaran yang tinggi, perubahan nyata bisa tercapai, mengarahkan Indonesia ke arah yang lebih sejahtera, adil, dan diridai Allah Swt. Wallahualam bissawab.
No comments:
Post a Comment