Polusi Udara Dampak Mengejar Ekonomi ala Kapitalisme

Oleh Sahna Salfini Husyairoh, S. T
(Aktivis Muslimah)

 

Masalah polusi udara masih menjadi sorotan dunia tak terkecuali Indonesia. Mengutip dari laman UNEP, peringatan Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru 2024 mengusung tema “Invest in #CleanAirNow”. Peringatan tahun ini menekankan kebutuhan mendesak akan peningkatan investasi dan tanggung jawab bersama untuk memerangi polusi udara.

Polusi udara menjadi ancaman tak kasat mata yang memicu malapetaka besar bagi kesehatan dan iklim. Ibu kota Indonesia yaitu Jakarta sudah berada pada tingkat polusi udara yang mengkhawatirkan. Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat. Jakarta menduduki peringkat kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. (www.republika.co.id)

Polusi telah menjadi faktor kedua yang menyebabkan kematian dini di seluruh dunia. Dunia global terus mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam rangka mengurangi emisi karbon, hal ini sejalan dengan tema Hari Udara Bersih Internasional yang diusung yakni investasi pada udara bersih. Namun realitanya negara maju yang didukung oleh lembaga internasional justru menggunakan energi fosil dengan skema perdagangan karbon.

Perdagangan karbon merupakan jual beli sertifikasi atau izin menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah tertentu. Sistem kapitalisme mendorong industrialisasi secara masif dengan paradigma pertumbuhan ekonomi. Visi pertumbuhan ekonomi mengarahkan upaya memaksimalkan produksi melebihi batas kebutuhan manusia baik oleh swasta atau negara sehingga masyarakat dipaksa menjalani hidup konsumerisme agar barang yang dibeli bisa terjual dan memberi keuntungan besar bagi pihak korporasi.

Alhasil masyarakat tidak bisa lepas dari ancaman polusi udara. Sebab berjalannya sistem kapitalis merupakan biang dari lepasnya karbondioksida dalam jumlah melimpah ke udara. Sistem kapitalis akan terus mengeksploitasi SDA bumi secara masif tanpa mempedulikan kondisi lingkungan yang mengancam ruang hidup masyarakat, mengantarkan pada keserakahan menguasai SDA.

Udara bersih akan menjadi lahan bisnis dan investasi. Dorongan global untuk menggunakan EBT hanya solusi mengada-ada untuk menutupi akar penyebab polusi udara akibat industrialisasi ugal-ugalan. Pengembangan EBT diduga kuat untuk tujuan bisnis bukan semata demi mengurangi polusi udara. Maka hal mustahil berharap udara bersih di bawah tata kelola kapitalisme.

Berbeda dengan pengelolaan lingkungan di bawah sistem Islam. Pandangan sistem Islam terhadap lingkungan tidak lepas sebagai hamba Allah SWT. Sehingga pemanfaatannya harus sesuai perintah dan larangan Allah SWT. Dalam Al Qur’an dan As Sunnah terdapat penjelasan tentang pengelolaan alam semesta yang tidak memunculkan masalah berlanjut. Dalam Islam pemimpin negara (khalifah) bertugas sebagai pelayan bagi rakyatnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yaitu “Seorang pemimpin adalah raa’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pemimpin dalam Islam diposisikan sebagai raa’in atau pengurus umat yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar yang ditetapkan syariat. Paradigma raa’in sekaligus junnah (pelindung) yang menjadikan kepemimpinan Islam membawa kebaikan dalam kehidupan umat manusia. Negaralah yang bertanggung jawab menjaga lingkungan dan mengarahkan masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan. Khilafah melarang penguasaan atas kepemilikan umum yaitu sumber daya alam dikelola secara bebas oleh pihak swasta. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yaitu “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Wallahualam bissawab