Oleh Ndarie Rahardjo
Aktivis Muslimah
Demokrasi sedang tidak baik-baik saja, ungkapan ini selintas adalah benar adanya, mengingat kondisi saat ini memang terlihat fenomena adanya kemunduran demokrasi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Keruntuhan demokrasi menurut pandangan Levitsky dan Ziblatt dalam bukunya “How Democrasi Die” menjelaskan bahwa, Demokrasi biasanya tidak runtuh secara tiba-tiba, Levitsky dan Ziblatt menekankan bahwa demokrasi modern cenderung mati secara perlahan, bukan melalui kudeta langsung atau revolusi, tetapi adanya pemimpin otoriter yang sering kali naik ke tampuk kekuasaan melalui jalur konstitusional, kemudian secara bertahap mengikis aturan dan norma demokrasi.
Di Indonesia khususnya, terlihat fenomena kemunduran demokrasi (Democratic Backsliding), yang ditandai dengan rendahnya keikutsertaan kalangan pemuda dalam kancah politik, dikarenakan alasan-alasan berikut:
1. Di kalangan generasi mudanya, dilanda ketidakpercayaan terhadap sistem politik praktis.
Banyak Gen Z merasa skeptis terhadap sistem politik yang ada di Indonesia. Mereka melihat bahwa politik sering kali diwarnai oleh banyaknya korupsi, nepotisme, dan kurangnya transparansi. Hal ini membuat Gen Z kehilangan kepercayaan bahwa keterlibatan dalam politik akan membawa perubahan yang signifikan.
2. Gen Z beranggapan bahwa politik dianggap membosankan dan jauh dari kehidupan sehari-hari.
Bagi banyak anggota Gen Z, politik dianggap sebagai sesuatu yang kaku, formal, dan jauh dari kehidupan mereka. Mereka lebih tertarik pada isu-isu sosial atau lingkungan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari daripada politik formal yang dianggap berbelit-belit.
3. Kekecewaan terhadap elite politik dan pragmatisme berpikir
Kekecewaan terhadap elite politik yang cenderung tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk aspirasi kaum muda, juga menjadi alasan mengapa Gen Z enggan terlibat dalam politik. Mereka merasa bahwa banyak politisi hanya peduli pada kepentingan pribadi atau golongan, bukan rakyat secara umum. Sedangkan dalam mengambil keputusan hukum suatu permasalahan dengan cara berpikir yang pragmatis dan tidak secara menyeluruh.
4. Minimnya edukasi politik.
Banyak Gen Z merasa kurang teredukasi secara formal tentang bagaimana politik bekerja, dan hal ini memperparah ketidak tarikan mereka. Pendidikan politik di sekolah-sekolah sering kali kurang mendalam dan tidak relevan dengan konteks sosial-politik yang sedang mereka hadapi.
5. Lebih tertarik pada aktivitas sosial di luar sistem politik.
Alih-alih terlibat dalam politik formal, banyak Gen Z lebih memilih berpartisipasi dalam aktivisme sosial, seperti kampanye lingkungan, isu hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Mereka merasa bahwa aktivisme di luar jalur politik formal lebih memberikan dampak langsung daripada terlibat dalam politik demokrasi yang terkesan lamban.
6. Pengaruh media sosial.
Gen Z tumbuh dengan media sosial yang memberikan mereka banyak alternatif untuk mengekspresikan pandangan dan melakukan perubahan. Mereka cenderung menggunakan platform-platform ini untuk berbagi pemikiran dan membentuk gerakan sosial daripada ikut berpartisipasi dalam sistem politik formal.
7. Dominasi politisi tua dan kurangnya representasi generasi muda.
Politik di Indonesia sering kali didominasi oleh generasi yang lebih tua, sehingga Gen Z merasa kurang terwakili. Kurangnya politisi muda yang memperjuangkan aspirasi mereka membuat mereka merasa tidak ada gunanya berpartisipasi dalam politik yang tidak mencerminkan suara mereka.
Oleh karena itu muncul harapan agar kaum muda khususnya mahasiswa bisa menjadi agen perubahan demokrasi. Hal ini dapat terwujud dengan adanya reformasi di tubuh partai politik dengan adanya perubahan pola rekrutmen, kaderisasi dan distribusi kader.
Pandangan ini menyesatkan, karena realitanya politik demokrasi tidak berkorelasi dengan perbaikan kehidupan masyarakat. Realitas ini yang membentuk para pemuda malas berpolitik dalam bingkai demokrasi meskipun mereka tidak memahami kesalahan demokrasi secara konseptual. Pragmatisme berpikir yang akhirnya membetuk generasi muda menjauh dari politik demokrasi.
Ketika politik demokrasi itu menampakkan berbagai kerusakan yang diindera pemuda, sejatinya itu bukanlah kemunduran demokrasi. Lebih tepat disebut demokrasi sebagai sebuah sistem yang rusak dan merusak, sehingga demokrasi memang layak ditinggalkan oleh pemuda.
Demokrasi Sistem yang Rusak Secara Konseptual
Kerusakan konsep demokrasi terletak pada hal-hal yang mendasar yaitu :
a. Meletakkan kedaulatan ditangan rakyat, artinya suara rakyat disamakan dengan suara Tuhan, dimana hukum-hukum yang diberlakukan adalah hasil pemikiran manusia, sementara prinsip-prinsip aturan agama diabaikan dalam kehidupan. Pemisahan agama dari kehidupan ini berarti memberikan otoritas menetapkan hukum adalah manusia bukan Tuhan (sekularisme).
b. Ide bahwa rakyat yang memerintah dirinya sendiri yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat , hanya sebuah utopia belaka, sebab dalam masyarakat kapitalis-demokrasi, yang memerintah mereka sebenarnya adalah golongan yang berpengaruh kuat dalam masyarakat (Kapital).
c. Ide Kebebasan dan Hak Asasi Manusia, semuanya juga hanya sebatas teori tidak ada faktanya. Selalu ada standard ganda yang digunakan untuk melegitimasi satu pihak dan atau menekan pihak yang lain. Kenyataannya kebebasan tanpa batasan inilah yang menjerumuskan manusia menjadi gerombolan hewan buas, yang mendorong pihak kuat memakan pihak lemah. Kebebasan ini pula yang mengakibatkan kemerosotan moral dan martabat manusia menjadi hina.
Memutus Rantai Kepercayaan Pemuda Terhadap Demokrasi
Melihat begitu besarnya potensi kerusakan demokrasi maka perlu diambil langkah untuk menyelamatkan dari kebobrokan demokrasi, terutama pada generasi mudanya untuk dipersiapkan sebagai agen perubahan.
Para pemuda harus berpartisipasi dalam perubahan politik Indonesia. Dan untuk itu pemuda membutuhkan peran partai politik untuk membimbing mereka memahami politik yang benar, dan melakukan perubahan politik, yaitu dengan memahami politik Islam dan perubahan politik menuju sistem Islam, bukan mempertahankan demokrasi yang terbukti problematik.
Untuk menyadarkan bobroknya demokrasi dan memutus rantai kepercayaan pemuda terhadap demokrasi, dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan strategis:
1. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan pemahaman pemuda tentang sistem politik Islam sebagai alternatif dari semua problematika yang terjadi ditengah masyarakat karena menerapkan demokrasi. Termasuk membahas sejarah, filosofi, dan praktik politik yang benar sesuai Islam.
2. Dialog dan Diskusi: Mendorong pemuda untuk berdiskusi secara terbuka tentang perbandingan nilai-nilai islam dengan nilai-nilai demokrasi. Forum-forum ini dapat menumbuhkan pemikiran kritis, sehingga tergerak untuk menjadi agen perubahan ke arah Islam.
3. Keterlibatan dalam aksi sosial politik: Memfasilitasi pemuda untuk terlibat dalam gerakan sosial dan politik yang sahih. Ini memberi mereka pengalaman langsung tentang bagaimana suara mereka dapat berpengaruh. Jadi sudah semestinya pemuda harus bergabung dengan parpol sahih utk memperbaiki kehidupan masyarakat dan negara. Mewujudkan tata dunia baru yang berbeda dengan model politik demokrasi yang jelas telah gagal.
4. Menghadirkan Inspirasi Positif: Penting membangun narasi kepada pemuda, untuk menghentikan kepercayaan kepada partai-partai sekuler apapun basis massa yang dimiliki, dan mengenalkan kriteria parpol sahih agar dipahami pemuda, yaitu parpol yang: memiliki ideologi sahih yaitu Islam, sekaligus menjadi akidah Islam sebagai ikatan yang menghimpun para anggotanya; memiliki konseptual politik yang dipilih untuk menjalankan perubahan dengan mengadopsi fikrah politik Islam; memiliki metode langkah perubahan yang relevan dengan problem sistem (metode perubahan yang teruji); memiliki para anggota yang memiliki kesadaran yang benar, bukan sekedar karena ketokohan, kepakaran dan jabatan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemuda dapat mengevaluasi kembali kepercayaan mereka terhadap demokrasi dan mempertimbangkan alternatif yang lebih sesuai dengan aspirasi Islam.
Selain rusak dari asas dan hakekat nya, demokrasi juga sangat berpotensi merusak, terutama merusak tatanan kehidupan dan keharmonisan alam, maka tidak dibenarkan seorang muslim berfikir untuk menerima dan mengambil demokrasi untuk tetap diterapkan dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara.
Maka tanggung jawab untuk menerapkan dan mengadakan Pendidikan politik yang sahih seperti ini adalah tanggungjawab Negara. Khilafah akan melakukan Pendidikan politik Islam kepada para pemuda/Gen Z, karena politik dalam Islam adalah satu kebutuhan dan umat Islam termasuk Gen Z wajib berpolitik sesuai dengan tuntunan Islam.
Wallahualam bissawab.
No comments:
Post a Comment