Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Carut-Marut Jalan Rusak Tak Pernah Usai

Tuesday, May 07, 2024 | Tuesday, May 07, 2024 WIB


Oleh : Nia Umma Zhafran


Dilansir dari jabarekspres.com (21/04/2024), jalan menuju Stasiun Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) Tegalluar, Whoosh di wilayah Desa Cibiruhilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung rusak berat. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung, akhirnya mulai turun tangan melakukan pemadatan jalan yang rusak tersebut setelah melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres. 


Dari pantauan Jabar Ekspres di lapangan, selain akses jalan, baik menuju Kota Bandung, Cileunyi dan Rancaekek Kabupaten Bandung sempit dan rusak, dan juga tidak ada penerangan jalan umum (PJU). Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Penjabat Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin yang sempat menyoroti kondisi jalan rusak menuju Stasiun Tegalluar, Whoosh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meminta kepada Pemkab Bandung untuk segera dilakukan perbaikan. 


Jalan merupakan prasarana yang digunakan masyarakat untuk melintas, baik itu dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara lainnya. Jalan termasuk dalam infrastruktur yang berperan penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan membuka akses-akses yang potensial untuk pengembangan usaha masyarakat.


Sejatinya, pembangunan infrastruktur adalah fasilitas yang pengadaannya harus diupayakan oleh negara. Karena bagian hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh pemimpin atas penyelenggaraan negara. Infrastruktur haruslah bersifat pelayanan yang dapat menjangkau seluruh kalangan, karen tujuan infrastruktur itu sendiri memang memudahkan masyarakat. Sayangnya, paradigma tersebut telah bergeser. 


Pengurusan dalam sistem Kapitalisme membuat peguasa bukan berdasar pengabdian pada amanah tapi lebih memperhitungkan untung-rugi. Tidak bertindak sebagai pengurus namun menjadi regulator kebijakan yang lebih berpihak pada pemilik modal. Carut-marut pembangunan infrastruktur akan terus terjadi, selama sistem kapitalisme masih menjadi nafas penguasa dalam penyelenggaraan suatu negara.


Fasilitas umum seolah kurang diperhatikan apabila dinilai tidak begitu signifikan bagi mobilitas barang dan jasa. Jalan biasa yang peruntukkan bagi rakyat secara umum kalah prioritas bila dibandingkan jalan tol yang mampu menjadi sumber uang berkelanjutan. Sehingga muncul sebuah pertanyaan, untuk siapakah sesungguhnya kesejahteraan itu?


Inilah bobroknya kapitalisme yang menjadikan asas manfaat sebagai pijakan. Segalanya diukur dengan ada tidaknya keuntungan serta syarat akan kepentingan, sehingga kebutuhan rakyat dikesampingkan. 


Terkait pembangunan Infrastruktur di dalam Islam sangat dibutuhkan oleh rakyat dan menundanya bisa menyebabkan kerusakan atau bahaya bagi umat, maka pemerintah wajib menyegerakan untuk pelaksanaan pembangunannya dan mengesampingkan kebutuhan lain yang sifatnya tidak mendesak. 


Maka negara wajib membiayai pemenuhan infrastruktur yang sumber dananya dari Baitul Mal. Bila dana dari Baitul Mal tidak mencukupi, maka negara wajib membiayai dengan cara memungut pajak kepada rakyat yang memiliki kemampuan membayar. Jika infrastruktur mendesak untuk dibangun, sementara pemungutan pajak dirasa memerlukan waktu yang lama maka negara meminjam pada pihak lain, seperti pada rakyat yang memiliki kelebihan harta atau pun pada negara lain yang telah terikat perjanjian dengan daulah tanpa terikat transaksi riba.


Islam merupakan agama paripurna yang memiliki pengaturan yang sangat jelas dan rinci dalam memberikan solusi untuk masalah tersebut. Sebab kesejahteraan rakyat merupakan hal yang sangat diperhatikan di dalam Islam. 


Oleh karenanya negeri ini sesungguhnya membutuhkan diterapkannya hukum Islam dalam pengaturan infrastruktur. Bahkan lebih dari itu aturan Islam mampu dengan baik mengatur berbagai aktivitas manusia dalam ranah kesehatan,  pendidikan,, ekonomi maupun peradilan.


Dalam pandangan IsIam, terpeliharanya fasilitas rakyat merupakan salah satu bentuk atau bukti adanya periayaahan. Sehingga penguasa akan mengoptimalkan terpenuhinya kebutuhan dasar mobilitas rakyat dengan serius dan sungguh-sungguh. 


Contoh di masa khalifah Umar, Jalan-jalan begitu diperhatikan. Bahkan samapai-sampai beliau merasa bertanggungjawab jika ada satu ekor keledai saja yang terperosok di jalan berlubang. 


Dalam sistem Islam, negara menempatkan pelayanan pada rakyat diposisi prioritas, sebab pada dasarnya pemimpin diangkat dengan amanah mengurus urusan umat. Oleh karenanya segala sistem dikondisikan demi terpenuhinya kebutuhan dengan baik. 


WalLaahu A'lam bi shawab

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update