Miris, lagi-lagi badai PHK kembali menghantui para buruh, menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Sebab, jika sudah di PHK akan susah mendapatkan pekerjan kembali. Apalagi ditengah mahalnya berbagai kebutuhan hidup hari ini.
Dilansir dari CNBC, (29/12/2023) dunia masih akan terus diliputi ketidakpastian ekonomi memasuki tahun 2024. Perusahaan suvei Resume Builder telah memperkirakan PHK massal akan pada tahun 2024. Dalam survei tersebut, 4 dari 10 perusahaan mengatakan kemungkinan akan melakukan PHK pada tahun 2024. Berbagai alasan muncul, mulai dari terjadinya krisis seperti perang yang masih berlangsung hingga kini, ancaman resesi yang selalu menghantui menjadi alasan dilakukannya PHK massal.
Di Indonesia, pemerintah telah resmi menutup 7 BUMN akibatnya banyak pegawai BUMN yang dirumahkan. Penutupan permanen 7 BUMN tesebut lantaran memiliki kinerja yang buruk. Wakil Menteri BUMN, Katika Wirjoatmodjo, mennyatakan penutupan 7 BUMN merupakan bagian dari program berih-besih selama proses transformasi BUMN yang dilakukan Erick Tohir selaku Menteri Keuangan sejak tahun 2019. (Tirto, 29/12/2024)
PHK untuk mengatasi resesi, menjaga pengusaha tidak merugi. Ada juga karena tidak mampu menghadapi serbuan impor dan perlambatan ekonomi negara tujuan ekspor juga kemajuan AI. Semua itu, sebenarnya adalah dampak penerapan sistem ekonomi kapitalis di dunia hari ini yang menggunakan paradigma berfikir, jika sudah tidak berguna, maka buang saja meskipun harus merugikan orang lain. Paradigma yang kuat yang berkuasa yang diadopsi oleh perusahaan menjadikan mereka yang lemah menjadi tumbal demi menyelamatkan perusahaan dari ancaman gulung tikar akibat resesi global.
Dampak penerapan ekonomi kapitalisme adalah menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Ini adalah penyakit bawaan sistem kapitalisme yang meniscayakan terjadinya inflasi. Penurunan daya beli masyarakat akibat mahalnya berbagai kebutuhan hidup ditambah lagi dengan penghasilan yang tidak mencukupi semakin memperparah kondisi. Menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah produksi. Hal itu tentu berdampak pada pengurangan jumlah tenaga pekerja yang dianggap tidak lagi dibutuhkan jasa dan tenaganya.
Di sisi lain perna negara justru sangat minim. Saat perekonomian negara menurun, pengangguran merajalela negara keap kali mencari solusi instan dengan membuka seluas-luasnya bagi investor baik swasta maupun asing dan aseng dengan dalih investasi dapat menambah lapangan pekerjaan dan tenaga kerja banyak terserap. Sedangkan untuk mengurangi angka kemiskinan, negara cenderung menyolusi dengan solusi tambal sulam yang tidak menyentuh akar permasalahan sama sekali, yakni dengan memberikan berbagai stimulus guna merangsang daya beli masyarakat, seperti mengadakan bazar sembako murah, bagi-bagi sembako gratis, bansos, dsb.
Padahal Indonesia punya kekayaan SDA yang melimpah ruah. Sayangnya kekayaan SDA tersebut tidak memberikan dampak berarti, karena diprivatisasi oleh swasta, asing dan juga aseng. Sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi negara telah menumpulkan peran negara sebagai periayaah menjadi hanya sebagai regulator. Penghubung antara para kapitalis dengan SDA yang ada. Akibatnya kekayaan alam itu tidak bisa dinikmati oleh rakyat. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini ibarat ayam mati dilumbung padi.
Berbeda jauh dengan sistem politik ekonomi khilafah yang menjadikan islam sebagai ideologi pengatur urusan hdup. Politik ekonomi dalam islam bertujuan untuk memberikan pemenuhan setiap kebutuhan pokok warga negara serta mendorong mereka untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka sendiri.
Untuk mewujudkan lapangan pekerjaan yang banyak negara akan mengelolah kekayaan sda secara mandiri. Sebab pengelolaan SDA membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Hasil dari pengelolaan tersebut semuanya digunakan untuk kepentingan rakyat seperti membangung infrastruktur yang diperlukan rakyat hingga ke pelosok-pelosok desa. Khilafah tidak akan membiarkan swasta/asing mengelolah SDA karena haram hukumnya kepemilikan umum untuk diprivatisasi.
Khilafah juga akan mengubah doinasi dolar dengan sistem moneter berbasis dinar dan dirham yang nilainya cenderung stabil bahkan naik. Selain itu khilafah juga mengelolah kekayaan pada sektor riil saja seperti industri, pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dsb dengan pengaturan sistem ekonomi islam.
Khilafah telah membuktikan bagaimana ia berhasil dalam mensejahterakan rakyatnya. Sebagaimana yang terjadi pada masa Umar bin Khattab yang berhasil menyejahterakan rakyatnay hanya dalam waktu 10 tahun pasa pemerintahannya. Umar bin Abdul Aziz yang hanya 3 tahun masa jabatannya mampu menyejahterakan rakyatnya hingga rakyat bahkan tidak ada yang mau menerima zakat lantaran mereka sudah terpenuhi semua kebutuhannya ole negara.
Demiianlah catatan emas peradaban islam dalam memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya, mampu mensejahterakan suluruh rakyatnya. Bahkan sangat mungkin kemiskinan hari ii bisa diatasi jika islam bisa diterapkan secara kaffah dengan khilafah sebagai institusi pelaksananya,
Wallahu a’lam bi showwab
No comments:
Post a Comment