Oleh Siti Fatima (Aktivis Dakwah)
Data statistk PBB 2020 mencatat lebih dari 149 juta atau 22% balita di seluruh dunia mengalami stunting dan 6,3 juta di antaranya merupakan balita. Menurut UNICEF, stunting disebabkan karena kekurangan gizi dalam 2 tahun pertama usia balita, dan ibu kekurangan nutrisi di saat kehamilan dan sanitasi yang buruk. Saat ini kasus stunting di Indonesia mencapai 21,6%, sementara target yang ingin dicapai untuk mengurangi angka stunting adalah 14% ditahun 2024. (kominfo.go.id, 06/07/2023)
Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ada tiga upaya pencegahan pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Pertama, pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Kedua, pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Ketiga, pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan.
Untuk penyelesaian masalah stunting, pemerintah hanya melihat di pemukaan saja tanpa melihat lebih mendalam akar masalahnya. Upaya edukasi pada masyarakat dengan pola pemberian makanan yang bergizi dan pemberian vitamin, tidak akan bisa memutuskan masalah stunting. Karena upaya yang dilakukan hanya sebatas edukasi. Alhasil, program yang dilakukan oleh pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah ini dengan tuntas.
Karena ada sebagian masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok makan. Golongan ini tidak cukup hanya sebatas edukasi untuk menerapkan pola makan yang bergizi. Makanan bergizi masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang golongan ekonominya lemah. Mengkonsumsi protein hewani menjadi hal yang mewah bagi mereka. Perlu adanya distribusi kekayaan di masyarakat agar masyarakat yang tidak mampu bisa mengakses makanan bergizi.
Akar Masalah
Kasus stunting pada anak bukan hanya masala gizi yang tidak tercukupi, namun bagaimana sebuah keluarga itu mampu memenuhi kebutuhan gizinya. Kemampuan ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian keluarga. Sementara faktanya, banyak keluarga saat ini terjebak dalam kemiskinan ekstrem, sehingga jangankan berpikir mengenal gizi, untuk sekadar makan saja, banyak keluarga yang tidak mampu.
Kemiskinan yang terjadi saat ini, karena kemiskinan sistemik akibat penerapan sistem kapitalisme. Negara tidak berperan sepenuhnya untuk mengurus rakyat, menjamin segala kebutuhan pokoknya, termasuk menjamin keberadaan makanan bergizi. Negara tidak hadir sebagai penyedia utama kebutuhan pokok pangan rakyatnya. Untuk kebutuhan pokok saja, harganya sudah melambung tinggi. Hal ini terjadi karena sistem saat ini yang membuat masyarakat miskin sulit untuk konsumsi makanan bergizi. Tidak hanya dalam hal penyediaan makanan, peran negara juga dibutuhkan dalam penyediaan lapangan pekerjaan.
Meningkatnya masyarakat miskin saat ini bukanlah semata-mata karena mereka malas bekerja, namun karena memang akses terhadap lapangan pekerjaan tidak ada. Disebabkan negara tidak mengelola sumber daya alam sepenuhnya, melainkan para investor asing maupun lokal yang mengelolanya. Hal ini tentu hanya menguntungkan para investor atau para pemegang modal.
Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari keluarga miskin, orang tua yang bahkan tidak memiliki pekerjaan, sangat mungkin terkena stunting, juga tidak adanya penyediaan layanan kesehatan yang gratis. Saat ini masyarakat yang miskin sangat sulit untuk berobat. Sebab, harus membutuhkan biaya yang sangat mahal. Alhasil, banyak masyarakat yang terkena stunting.
Kemudian dalam kapitalisme, penguasa hanya memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya diri. Penguasa setengah hati mengurusi rakyat. Di sisi lain, prinsip kebebasan kepemilikan kapitalisme membuat pemilik modal mudah menguasai sumber daya alam. Padahal kekayaan ini adalah harta yang seharusnya digunakan untuk mengurus rakyat. Dengan penerapan sistem kapitalisme saat ini, negara tidak mampu untuk mewujudkan zero stunting.
Solusi Islam Mengatasi Stunting
Sangat berbeda dengan Islam dalam naungan khilafah dalam mengatasi kasus stunting. Khilafah bukan negara abai seperti negara kapitalisme. Khilafah adalah negara periayah atau pengurus. Karena itu, khilafah akan mengurus rakyat dengan optimal dengan upaya terbaik. Jika ada masalah yang menimpa warganya, khilafah akan berupaya dengan keras untuk menyelesaikan dengan tuntas. Rasulullah Saw. bersabda:
"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimints pertanggung jawabannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya,"(HR. Bukhari dan Muslim).
Untuk mengatasi kasus stunting, khilafah akan memastikan setiap anak individu terjamin kebutuhan gizinya. Di mulai dari keluarga, dipastikan setiap kepala keluarga mendapat pekerjaan, sehingga mereka bisa memberi nafkah kepada keluarga mereka dengan baik.
Khilafah akan menyediakan lapangan pekerjaan yang terbuka luas dan mudah diperoleh. Sebagai contoh, di sektor sumber daya alam, kekayaan alam di negeri-negeri kaum muslimin begitu melimpah, sehingga ketika kekayaan ini dikelola secara mandiri tentu akan menyerap tenaga ahli dan tenaga terampil dalam jumlah besar. Di bagian sektor pertanian industri perdagangan barang dan jasa juga akan membuka lapangan pekerjaan yang memadai. Dengan seorang ayah memiliki pekerjaan, sebuah keluarga telah memiliki kemampuan daya beli barang dan jasa. Kemudian khilafah akan memastikan ketersediaan bahan pangan yang mampu dijangkau oleh daya beli masyarakat.
Khilafah juga akan menghilangkan mafia pangan kartel dan sejenisnya. Hal itu yang membuat ekonomi tidak efisien, harga melambung tinggi, sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Dengan demikian, anak-anak telah tercukupi gizinya dari dalam keluarga. Khilafah juga menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan gratis. Dalam Islam, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar publik yang harus ditanggung oleh negara. Alhasil, semua warga muslim miskin atau kaya, kafir dzimmi juga mendapat pelayanan yang sama. Sehingga para ibu akan mudah memeriksakan kondisi kesehatan anak-anak mereka termasuk konsultasi gizi.
Kemudian para ibu mendapatkan edukasi dari dokter anak, bagaimana merawat dan memenuhi kebutuhan gizi anak. Untuk menjamin agar pelayanan kesehatan gratis, khilafah akan mengambil dana dari pos kepemilikan negara dan pos kepemilikan umum baitul maal. Pos kepemilikan negara berasal dari jizyah, usyur, kharaj, ghanimah, fa'i. Sementara pos kepemilikan umum berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam. Dana dari kedua pos ini begitu besar dan lebih dari cukup untuk penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan gratis. demikianah hanya sistem islamlah yang mampu mengatasi kasus stanting saat ini.
Wallahualam bissawab
