Indonesia Berambisi Menjadi Negara Maju, Keluarga Jadi Tumpuan?

Yuni Ummu Jaida

Dilansir dari CNBC Indonesia, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan dikisaran 5% dalam dua dekade terakhir. Hal ini menyebabkan peluang Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045 gagal.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di level 4,9% pada 2003, meski sempat naik 6,9% pada 2007. Pada 2013, kembali menyusut dan menjadi hanya tumbuj 5,78% hingga akhirnya pada 2014 tumbuhnya hanya 5,01%.

*Akar Masalah*

Jika dilihat dari pangkal masalah, peluang negeri ini gagal menjadi negara maju adalah masih berlandaskan pada kapitalisme. Hegemoni kapitalisme akan membuat negara ke tiga seperti Indonesia selalu berada dalam posisi terjajah, bergantung pada negara lain. Terbukti, meskipun banyak SDA namun atas nama investasi, kekayaan tersebut justru dikeruk oleh para kapital. Akhirnya sektor ekonomi menjadi rapuh, kemiskinan, PHK, kelaparan di mana-mana, tingkat kriminalpun tinggi karena tidak ada kesejahteraan dalam negeri. Belum lagi SDMnya juga dibuat menjadi SDM yang lemah dan berfikir rendah. Hal ini dapat dilihat dari fenomena mental generasi saat ini, budaya fomo, flexing, literasi rendah dan sejenisnya.

Di sisi lain ada narasi-narasi aneh bahwa keluarga menjadi pondasi negara maju. Padahal fungsi strategis keluarga adalah mencetak generasi untuk pengisi  peradaban. Persoalan negara maju seharusnya menjadi tanggung jawab negara bukan keluarga. Namun negeri yang terkooptasi kapitalisme akan menjadi negeri yang tidak memiliki visi ideologis dan abai pada kewajiban sebagai negara. Sehingga memunculkan narasi tanggung jawab negara maju dilimpahkan kepada keluarga.

*Negara Maju Dalam Islam*

Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki mekanisme menjadikan sebiah negara tidak hanya maju namum juga menjadi negara adidaya. Hanya saja yang perlu diperhatikan dan menjadi titik poin hal tersebut akan terwujud ketika Islam diambil sebagai sebuah ideologi yang diterapkan secara praktis dalam sebuah institusi negara. Bukan Islam yang hanya dianggap sebagai agama spiritual dan ruhiyah. Dan sebenarnya secara konsep hingga cara implementasi mekanisme tersebut sudah dicontohkan secara real oleh Rasulullah saw. Kemudian dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau, yakni negara yang lahir dari akidah Islam bernama Daulah Khilafah Islamiyah. 

Syaikh Taqiyuddin an nabhani dalam kitab Daulah Khilafah menjelaskan bagaimana tahapan tersebut. Tahapan pertama adalah memiliki kekuasaan untuk menerapkan syariah Islam secara kaffah. Pada mulanya Rasulullah saw belum memiliki kekuasaan tersebut. Untuk itu Rasulullah saw membina (men-tasqif) individu-individu yang mau dibina di dalam partai Rasulullah saw. Pembinaan ini berada di bawah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Dari pembinaan ini terbentuklah individu-individu beriman, bertaqwa, mukhlis (orang-orang ikhlas), sabar, tangguh, mulia dengan kepribadian Islam. Dengan bekal seperti itu Rasulullah saw memiliki pasukan yang tak gentar ketika mendapat cobaan dan rintangan serta tidak silau dengan gemerlap dunia.

Setelah Rasulullah saw merasa keimanan para sahabat ini kuat dan telah tyrun perintah berdakwah secara terang-terangan sebagaimana firman Allah di dalam Alqur'an surat Al Hijr 94, maka Rasulullah saw menunjukkan partainya ke tengah-tengah masyarakat Quraisy. Dakwah yang sebelumnya hanya bersifat parsial menjadi dakwah partai. Dengan berbagai cobaan dan rintangan Rasulullah dan para sahabat terus menerus melakukan aktivitas dakwah politis ke berbagai kalangan, khususnya kepada para ahlu quwwah (pemilik kekuasaan). Ahlu quwwah pada masa beliau adalah pemimpin para kabilah-kabilah.

Dengan keistiqomahan  kesabaran dan keikhlasan dalam dakwah, sampailah pertolongan Allah SWT kepada beliau melalui sahabat anshor, Sa'ad bin Muadz. Beliau menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah tanpa syarat. Sehingga berdirilah negara Islam pertama di Madinah dengan Rasulullah sebagai kepala negaranya.

Setelah memiliki kekuasaan, tahapan ke dua adalah stabilisasi kondisi politik dalam negeri terutama sektor ekonomi dan pertahanan. Salah satu contoh kebijakan stabilisasi ekonomi yang dilakukan Rasulullah adalah dengan cara mempersaudarkan sahabat muhajirin dari Mekkah dan sahabat anshor di Madinah. Kebijakan ini membuat sahabat yang kaya dapat membantu sahabat yang miskin. Kemudian Rasulullah membuat perjanjian antara warga negara muslim di Madinah dengan kelompok-kelompok kafir seperti yahudi dan nasrani yang akhirnya dikenal sebagai Piagam Madinah. Upaya ini merupakan salah satu contoh kebijakan Rasulullah untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.

Tahapan ke tiga, yakni dakwah dan jihad ke luar negeri. Diantara buktinya ialah Rasulullah saw mengirimkan utusan-utusan ke negeri-negeri di Jazirah Arab termasuk pada penguasa imperium Romawi dan Persia. Rasulullah juga mempersiapkan pasukan jihad dengan mengadakan sarayah-sarayah (pasukan kecil). Pasukan ini dikirim keluar negara Madinah menantang kafir quraisy dan menggentarkan kaum munafik dan yahudi di sekitar Madinah. Dari sarayah-sarayah inilah Rasulullah dapat mengukur kekuatan pasukan untuk melaksanakan jihad ofensif untuk melakukan futuhat (membebaskan) negeri-negeri yang masih dalam kekufuran. Akhirnya negara inilah yang kemudian diteruskan oleh para khalifah setelah Rasulullah wafat. 

Dari sini dapat disimpulkan untuk menjadi negara adidaya diperlukan beberapa langkah. Pertama, kekuasaan yang hak yang dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan bertaqwa. Kedua, pengaturan politik dalam negeri sesuai dengan syariat Islam, mulai dari sistem ekonomi, sistem politik, sistem keamanan, sistem kesehatan, sistem pendidikan, sistem sosial dan sistem sanksi. Ketiga, aktivitas politik luar negeri dengan dakwah dan jihad terbukti secara historis selama 1300 tahun daulah khilafah terbukti menjadi adidaya. Daulah khilafah memliki posisi dominan yang ditandai dengan kemampuannya yang luas untuk memberikan pengaruh atau memproyeksikan kekuasaan dalam skala global. Tidak hanya itu, urusan dalam negeri yakni kesejahteraan rakyat juga terjamin.

Wallahu a'lam.

Sumber YT Muslimah Media Centre