Impor Beras, Tanda Pengelolaan Pangan yang Salah

Oleh : Rasyidah

 (Mahasiswi STAI YPIQ Baubau)

Dikutip oleh BIsnis.Com (27/11) Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) milik Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Perum Bulog diproyeksikan hanya tersedia sekitar 399.550 ton hingga akhir 2022 jika tidak dilakukan penyerapan atau importasi. Sebelumnya, Perum Bulog menyampaikan stok beras saat ini hanya tersedia di level 594.856 ton, kurang setengahnya dari target, yakni minimal 1,2 juta ton. 

Apabila, penyaluran operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) terus dilakukan untuk menekan inflasi dan bantuan seperti bencana alam, diproyeksikan CBP hanya tersisa di kisaran 399.550 ton pada akhir tahun. Sementara itu, berdasarkan data penyaluran KPSH Perum Bulog hingga Oktober 2022, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 821.000 ton. Per September 2022, penyaluran KPSH terbanyak berada di provinsi Sulawesi Selatan (104.891 ton) dan terendah di Bengkulu (2.136 ton).

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) secara terbuka mengungkapkan alasannya mencetuskan rencana mengimpor beras. Di mana, sebelumnya Buwas mengatakan, Bulog memiliki komitmen stok beras sebanyak 500 ribu ton di luar negeri. Saat rapat dengar pendapat dengan Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Direktur Utama Holding Pangan ID Food, Buwas mengungkapkan mendapat penugasan harus memiliki stok beras sebanyak 1,2 juta ton hingga akhir tahun 2022 Rabu (24/11/2022, CNBC Indonesia).

Buwas menjabarkan, per 22 November 2022, Bulog telah melakukan pengadaan 912 ribu ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Di mana, serapan tertinggi terjadi di bulan Maret dan Juni. Saat itu kami mengadakan CBP masih dengan harga sesuai Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan). Rp8.300 per kg. 

Menuai kebijakan impor tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Penggiling Padi dan Pengusaha Beras atau Perpadi, Sutarto Alimoeso, menuturkan petani saat ini lebih memilih untuk menyimpan berasnya atau menjualnya langsung di sawah dibandingkan dengan menjual berasnya ke Perum Bulog.   "Sekarang petani juga lebih memilih untuk menyimpan. Menyimpan untuk apa? Untuk dijual misalnya saat menjelang lebaran, atau menjelang panen kedua. Umumnya petani sekarang menjual di sawah," ujar Sutarto kepada Katadata.co.id, pada Senin (22/11).

Permasalahan impor beras yang diperbincangkan pada saat hari ini memicu pada musim panen dan harga gabah ditingat petani merosot sebagaimana yang dikemukkan oleh KETUM Penggiling Padi dan Pengusaha Beras sebelumnya. Dari sinilah pemerintah membuka jalan impor sebagai cara yang mereka piker untuk dilakukan, padahal sunnguh adanya kebijakan impor tersebut justru menambah merosot pertanian dalam pribumi.

Sebagai negeri maritim indonesia keberlangsungan tanaman padi merupakan hal yang penting yang perlu diperhatikan dan dibudidayakan terlebih negeri ini penduduknya menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. keluhan para petani seharusnya menjadi bahan evaluasi dan bahan pengelolaan secara detail, bagaimana pemerintah segera mengatasi hal tersebut bukan malah untuk mengimpor beras.

Bulog kekurangan stop Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sehingga mengusulkan untuk impor. Impor perlu dilakukan, karena penyerapan beras oleh bulog rendah sementara kementan gagal menyediakan beras yang dijanjikan di sisi lain petani enggan menjual beras ke bulog karena harga beras sedang tinggi sementara bulog membeli dengan harga yang lebih rendah.

Persoalan ini menunjukkan adanya kegagalan perencanaan penyerapan beras cadangan dan buruknya koordinasi berbagai pihak terkait. Selain itu juga dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan pangan yang bersifat kapitalistik sehingga tidak berpihak pada petani seperti naiknya harga pupuk yang membuat produksi berkurang dan penyediaan alat-alat pertanian yang masih minim.

Sebenarnya persoalan impor ini merupakan persoalan yang lama dan berulang. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah merupakan solusi yang tambal sulam, buktinya tahun ini impor beras terjadi lagi sama juga dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukti kegagalan pemerintah mengelola pemberdayaan pertanian di tanah air disebabkan karena pengolahan itu dialihkan kepada pihak kapitalistik yakni orang-orang yang memiliki kekuasaan dan materi yang melimpah sedangkan urusan yang sebenarnya tidak diselesaikan dan dikerjakan oleh negara itu sendiri yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga, sangat wajar pengelolaan pertanian masalah impor beras ini masalahnya akan terus berulang dan tidak mendapatkan solusi yang solutif.

Persoalan impor ini akan terus berlanjut, jika negara masih enggan untuk mengadopsi sistem kufur ini. Masalah impor adalah masalah yang tidak pernah bias diselesaikan tuntas selama negara masih berpijak pada kapitalistik. Luar biasa, jika pengelolaan pangan ini diatur dalam sistem islam, sistem yang paripurna yang memberikan solusiyang sitemik dan solutif.  berbeda sekali dengan negara hari ini yang masih mengemban sistem Kapitalisme- sekuler.

Islam memiliki sistem pengelolaan yang terbaik yang akan menjamin ketersediaan cadangan pangan oleh negara dan melindungi petani  sehingga dapat memproduksi optimal. Dalam negara yang ber sistem kan islam  negara dengan kemandirian nya yakni melakukan upaya-upaya untuk senantiasa menjaga ketahanan pangan. Adapun upaya yang dilakukan negara yakni:

Pertama: Mengoptimalkan kualitas produk pangan yakni seperti kualitas bibit, pupuk serta alat-alat produksi dengan teknologi yang canggih.

Kedua: Mekanisme pemasaran yang hebat yakni negara islam melarang adanya penimbunan barang, penipuan, praktek riba serta monopoli. Tentu kebijakan ini adalah pengendalian negara untuk mengendalikan harga tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada pematokan harga.

Ketiga: Manajemen logistik dalam negara islam akan memasok cadangan lebih saat panen raya negara akan mendistribusikan secara efektif dan selektif bila ketersediaan pangan berkurang.

Keempat: Negara mengatur kebijakan ekspor dan impor antar negara tidak berlebihan dan tidak kekurangan. karena dalam negara kegiatan ekspor impor ini merupakan bentuk perdagangan luar negeri yang boleh dilakukan dan harus sesuai dengan syariat syariat yang tidak bertentangan.

Kelima: Prediksi cuaca yakni sebelum melakukan sebuah penanaman oleh para petani, dalam sebuah negara islam akan membuat menghimbaun kepada para penanam yakni petani untuk melihat mendalami terkait dengan kondisi perubahan cuaca yang dimana hal ini didukung oleh fasilitas dan teknologi yang canggih .

Keenam: Mitigasi perawatan pangan negara akan sigap menetapkan kebijakan dan antisipasi jika terjadi kekeringan yang melanda.

Seperti itulah gambaran yang ditunjukkan apabila negeri ini mengadopsi sistem islam. Dengan detailnya islam mengatur segala lini kehidupan tanpa terkecuali masalah pengelolaan pangan. Yuk segeralah sadar dan alihkan pandangan bahwa  dengan sistem islamlah bahwa manusia akan mendapatkan kesejahteraan yang merata, wallahu’alam bissawab.