Ibu Kota Negara (IKN) Milik Siapa ?

Oleh : Vanissa Maudiya S, S.S

Baru-baru ini pemerintah berencana untuk memberikan hak pengelolaan lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) sampai dengan 180 tahun ke investor. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun buka suara soal hal itu, ia mengatakan bahwa investor diberi hak pengelolaan lahan IKN 180 tahun demi menarik investasi. Ia mengatakan itu adalah strategi pemanis (sweetener) agar investor mau masuk ke IKN. Karenanya, intensif tersebut hanya berlaku khusus bagi investor yang akan masuk ke proyek di IKN Nusantara. Ia mengklaim ada beberapa investor yang sudah menyatakan komitmen masuk ke IKN yaitu mulai dari Uni Emirat Arab, China, Korea Selatan hingga Negara Eropa. (CNN Indonesia).

Hak lahan 180 tahun dianggap sebagai strategi pemanis agar para investor mau masuk ke IKN. Kebijakan ini ditiru Indonesia karena banyak dilakukan oleh Negara lain untuk mengembangkan investasinya. Jika dilihat, Intensif Hak Lahan yang lama sebenarnya menunjukan betapa tak mampunya Negara untuk membiayai proyek ini. Juga menunjukkan ambisiusnya atas proyek IKN. Padahal kita tau bahwa proyek ini bukanlah proyek mendesak yang harus disegerakan, apalagi ditengah rakyat yang sedang dilanda kesulitan hidup saat ini. Kemiskinan, kelaparan, kebodohan dan keterpurukan lainnya. Negara seolah lari dengan masalah yang terjadi, bukan menyelesaikannya malah sibuk dengan proyek lain dan memaksakan diri dengan mengajak Negara lain ikut serta.

Hal inilah yang terjadi  jika Negara tidak fokus untuk mengurus rakyat, namun sibuk memikirkan kepentingan diri dan para kapital lainnya. Akibat system kapitalis yang masih dipegang erat oleh Negara hingga hari ini menyebabkan rakyat menjadi korban kerakusan mereka terhadap uang, jabatan dan kekuasaan. Pemerintah yang seharusnya memikirkan kepentingan rakyat, kini beralih kepada kepentingan para pemilik modal.

Mungkin saja Negara dapat lebih fokus dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada rakyat, jika sistem yang digunakan adalah sistem yang bersumber dari sang pencipta yaitu Allah SWT. Ia tau apa yang terbaik untuk manusia, adil dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bukan hanya untuk yang kaya dan bermodal saja, namun juga kepada yang tidak mampu. Bahkan ketimpangan sosial yang jelas terlihat saat ini, tidak akan terjadi jika menggunakan sistem Islam. Semua akan mendapatkan keadilannya, rahmat bagi seluruh alam akan terwujud jika diterapkannya sistem Islam yang bersumber dari Allah ini.

Jika hari ini orang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Saat diterapkannya Islam, kekayaan tidak hanya dirasakan oleh segolongan umat saja namun menyeluruh kepada yang lain juga. Jika hari ini pembangunan yang dilakukan pemerintah diorientasikan untuk kepentingan pencitraan pejabat Negara dan keuntungan swasta, baik dalam negeri maupun asing. Didalam Sistem Islam semua yang dilakukan pemerintah orientasinya hanya untuk kepentingan rakyat. Wallahu a'lam bishawab.