Usulan Kenaikan Dana Parpol, Saat Rakyat Sedang Krisis, Adilkah?

Oleh Susci

 (Komunitas Sahabat Hijrah Balut-Sulteng)

Kondisi ekonomi bumi pertiwi sungguh memprihatinkan, hingga jeritan rakyat kian menggema memohon belas kasihan. Namun, keadaan tersebut tampaknya tak mampu membuyarkan tekad para penguasa dalam meningkatkan keuntungan individu. 

    

Hal tersebut diperkuat melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang mengusulkan kenaikan bantuan dana partai politik (parpol) tiga kali lipat. Jumlahnya naik dari Rp1.000 per suara menjadi Rp3.000 per suara. (mediaindonesia.com, 17/09/2022)

Kenaikan dana parpol di tengah jeritan rakyat  tampaknya kurang etis. Mengingat, kondisi rakyat yang mengalami imbas kenaikan harga BBM, hingga menyebabkan terjadi inflasi atas barang-barang pokok, mengakibatkan terhimpitnya ekonomi keluarga. Apalagi situasi ekonomi negara yang diakui tak mampu memenuhi kelangsungan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, kebijakan penambahan dana bagi parpol tidaklah bernilai sedikit. Jumlah parpol di negeri ini cukup banyak. Sehingga, perlahan akan mengurangi stok penyimpanan anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya sandang, pangan, dan papan. Sebab, kemelaratan masyarakat merupakan penderitaan langsung yang harus segera diatasi oleh negara. 

Bantuan kenaikan dana parpol juga akan menjadi masalah apabila kondisi masyarakat dalam keadaan melarat. Jika hal tersebut dilakukan, maka tampak bahwa negara lebih mengutamakan kesejahteraan para parpol dibandingkan rakyat.

Mirisnya, kenaikan bantuan bagi parpol begitu diupayakan, namun bagaimana dengan kinerja parpol? Apakah terlihat kondisi masyarakat dapat diatasi? Bagaimana dengan jeritan rakyat hari ini?

Seharusnya kenaikan bantuan dana parpor harus dikaitkan dengan kinerja parpol. Bagaimana bisa bantuan kenaikan dana bagi parpol dengan mudah dilaksanakan, sedangkan mengurusi urusan masyarakat masih jauh dari titik kesejahteraa. 

Apalagi alasan kenaikan dana parpol adalah agar dapat meminimalisir korupsi. Tentu alasan ini sangatlah tidak sebanding dengan kondisi korupsi yang marak terjadi, disebabkan sifat hedonis dalam menjabat. Sehingga, rencana kenaikan dana parpol bukanlah solusi meminimalisir korupsi, melainkan akan menimbulkan masalah baru. 

Pertimbangan dan perhitungan negara tak bisa dipisahkan dari paradigma penerapan kapitalisme sekularisme. Sistem yang lahir dari asas pemisahan antara agama dengan kehidupan. Asas ini mendorong manusia agar menghindari aturan yang berasal dari Allah Swt. Maka tak heran jika kebijakan ataupun tawaran yang dipertontonkan hari ini, ujungnya memiliki kecacatan dan seringkali tidak berpihak dan memprioritaskan hak rakyat. Banyak kader parpol yang sering ditemukan korupsi, lantaran hak lebih yang diberikan oleh negara. 

Alhasil, kapitalisme sekularisme telah menggambarkan letak posisi masyarakat yang hanya diperlukan saat dibutuhkan. Namun, menghilang saat masyarakat sedang berjuang melawan arusnya tekanan ekonomi yang menimpa.

Kedudukan Parpol dalam Islam

Dalam Islam, kedudukan parpol sangatlah dibutuhkan. Peran yang akan menghubungkan antara negara dan rakyat. Partai politik dalam Islam berfungsi sebagai pengontrol dan muhasabah terhadap kebijakan pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Partai politik akan tampil sebagai penyuara rakyat jika terjadi kezaliman terhadap rakyat. Partai politik dalam Islam tidak akan ringan tangan dalam melakukan tindak korupsi, hingga tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, Islam melahirkan kepemimpinan amanah, kerja keras dan bertanggung jawab. 

Parpol akan dibina dari segi akidah. Mereka akan tumbuh sebagai periayah yang baik, hidup dengan penuh kecukupan dan sebagai perisai bagi rakyatnya.

Partai politik dalam Islam akan tetap mendukung kebijakan-kebijakan negara, apabila kebijakan tersebut sejalan dengan syariat Islam dan akan mengoreksi apabila bertentangan dengan syariat Islam. 

Partai politik Islam tidak sama halnya dengan partai politik demokrasi saat ini yang terbagi menjadi dua yakni partai penguasa (perpanjang tangan pemerintah) dan partai oposisi (menyerang kebijakan pemerintah). 

Dana bagi parpol akan disesuaikan dengan kinerja yang dilakukan, tidak akan dilebih-lebihkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Parpol dalam Islam tidak akan mengambil dana tambahan diluar dana yang sudah disepakati sebelumnya. 

Parpol dalam Islam tidak akan hidup diatas penderitaan rakyat. Mereka akan memastikan bahwa semua kebutuhan masyarakat dipenuhi secara menyeluruh, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Parpol tidak akan bermegah-megah dalam hidupnya. Kepemimpinan yang dipilih mereka semata-mata mengharapkan rida Allah Swt. dan selalu berhati-hati agar terhindar dari licinnya kekuasaan yang mampu membuat mereka bersikap zalim terhadap warga negara. 

Sifat qanaah, dan berhati-hati terhadap hak rakyat yang tidak dapat dimiliki oleh sistem manapun selain Islam. Islam memiliki sistem aturan yang sangat komprehensif dan jauh dari kezaliman dan penganiayaan. 

Oleh karena itu, umat harus menyadari bahwa Islamlah yang mampu mengutamakan hak rakyat, memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Islam pula tidak akan memprioritas kepentingan pribadi dibandingkan mengurusi urusan umat.

Wallahualam bissawab